Logo BeritaSatu

Panglima TNI: Sanksi Pelanggar Wilayah Udara RI Harus Diperberat

Jumat, 7 November 2014 | 07:54 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / B1

Jakarta - Undang-undang (UU) No 1 tahun 2009 tentang penerbangan tidak memberi efek jera terhadap para pelanggar kedaulatan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Seharusnya, setiap pelanggar wilayah perbatasan tanpa izin dapat diberikan hukum yang lebih berat demi kedaulatan nasional.

“Undang-undangnya harus diperbaiki. Kalau untuk penegakan, seharusnya biar diserahkan ke TNI. Kami akan tindak tegas itu,” kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang ditemui saat kunjungi pameran Indo Defence Expo 2014, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (6/11).

Menurutnya, hukum dari peraturan atau Undang-undang penerbangan yang tidak jelas banyak memberikan implikasi negatif.

Salah satunya sanksi hukum yang diberikan kepada pesawat asing yang melanggar wilayah udara Indonesia sangat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan negara untuk mengerahkan pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara (AU).

“Dibutuhkan dana ratusan juta untuk pesawat tempur Sukhoi agar bisa terbang selama satu jam. Kemudian setelah berhasil dipaksa mendarat, pesawat-pesawat asing tersebut hanya diharuskan membayar denda sebesar Rp 60 juta,” kata Panglima TNI menyesalkan.

Oleh sebab itu, Panglima menilai, sanksi yang diberikan atas berbagai pelanggaran yang terus terjadi selama ini sangat tidak memberikan efek jera.

Pihaknya pun meminta agar pemerintah dapat melakukan perubahan peraturan tersebut dan TNI bisa diberi kewenangan dalam hal penindakan.

Dicontohkan, sanksi yang dibebankan kepada para pelanggar wilayah udara NKRI tidak melulu sebatas denda. Namun bisa diperberat dengan dimasukkan ke dalam penjara.

Dengan demikian, Indonesia akan dapat dilihat lebih tegas dalam menegakkan peraturan penerbangan.

Panglima TNI mengaku siap bertemu dan menyampaikan usulannya terkait perubahan undang-undang tersebut ke komisi I DPR.

“Begitu saya ada kesempatan, akan saya sampaikan. Ini sangat penting untuk jadi atensi besar,” ujar Panglima.

Di peraturan lain, berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, TNI AU berwenang untuk menyidik terkait pertahanan udara. Namun kenyataannya di lapangan, TNI AU hanya bertindak sebagai pencegah dengan lakukan pendaratan paksa.

Kewenangan penyidikan saat ini ada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan TNI AU melalui Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) hanya berwenang menangkap pesawat yang melintah wilayah udara Indonesia yang tanpa izin.

Dalam beberapa pekan terakhir, jet tempur Sukhoi TNI Angkatan Udara memaksa mendarat pesawat asing yang melanggar wilayah udara Indonesia.

Satu pesawat Cessna asal Singapura dipaksa turun di Bandara Supadio, Kalimantan Barat, lalu pesawat Gulfstream yang dipiloti warga negara Arab Saudi digiring ke bandara El Tari, Nusa Tenggara Timur.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Rakernas I PKN: Pasek Ingatkan Kader Jangan Turun Gunung

Ketum PKN Gede Pasek Suardika menyemangati ribuan kader untuk bekerja lebih keras agar lolos verifikasi faktual menuju Pemilu 2024.

NEWS | 7 Oktober 2022

Cuaca Ekstrem, BMKG Peringatkan Waspadai Gelombang Tinggi hingga 6 Meter di Wilayah Ini

BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada hari ini dan besok.

NEWS | 7 Oktober 2022

3 Siswa MTsN 19 Jakarta Meninggal Tertimpa Tembok Roboh, Menag Beri Santunan

Menag Yaqut Cholil Qoumas menyatakan rasa belasungkawa atas kejadian yang menimpa MTsN 19 Jakarta menyebabkan tiga korban tewas.

NEWS | 7 Oktober 2022

Analisis BPBD DKI, Tembok MTsN 19 Tak Mampu Menahan Air

Berdasarkan hasil kaji cepat sementara oleh BPBD DKI Jakarta, robohnya tembok MTsN 19 Pondok Labu.

NEWS | 7 Oktober 2022

Awas, Cuaca Hari Ini, Jaksel dan Jaktim Diprediksi Hujan Disertai Petir

Cuaca hari ini, BMKG memprakirakan cuaca Jakarta Selatan dan Jakarta Timur alami hujan disertai petir pada Jumat (7/10/2022) siang.

NEWS | 7 Oktober 2022

Kemenag Beri Santunan Korban Banjir di MTsN 19 Pondok Labu

Kementerian Agama (Kemenag) akan memberi santunan bagi korban meninggal dunia dan luka-luka akibat banjir MTsN 19, Pondok Labu, Jakarta Selatan

NEWS | 7 Oktober 2022

Tragedi Kanjuruhan, Momen Perdamaian Suporter di Indonesia

Tragedi Kanjuruhan bisa menjadi momen bagi perdamaian suporter dan menghilangkan permusuhan serta kebencian.

NEWS | 7 Oktober 2022

Kunjungi Korban Musibah MTsN 19, Anies: Peristiwa Ini Pembelajaran

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengunjungi keluarga korban meninggal dunia akibat musibah MTsN 19 Jakarta yang roboh akibat banjir, Kamis malam.

NEWS | 7 Oktober 2022

Anies: Pemprov DKI Akan Perbaiki Fasilitas Gedung MTsN 19

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI akan memperbaiki fasilitas Gedung MTsN 19 yang rusak akibat robohnya tembok.

NEWS | 7 Oktober 2022

Kamis Malam, Anies Kunjungi Korban Tembok Roboh MTsN 19

Anies mengatakan sebelumnya Wali Kota Jakarta sudah mendatangi lokasi dan bertemu dengan keluarga korban MTsN 19. 

NEWS | 7 Oktober 2022


TAG POPULER

# Jokowi tak salami kapolri


# Banjir Jakarta


# MTsN 19 Jakarta


# Tersangka Tragedi Kanjuruhan


# Mamat Alkatiri


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Indonesia-Jepang Perkuat Ekosistem <em>Startup</em> Indonesia

Indonesia-Jepang Perkuat Ekosistem Startup Indonesia

EKONOMI | 3 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings