Logo BeritaSatu
Reformasi Agraria

Perlu Ada Lembaga Mediasi Konflik Agraria

Kamis, 29 Desember 2011 | 22:14 WIB
Oleh : B1

Sejumlah lembaga gerakan pembaruan agraria dan perdesaan mendesak pemerintah untuk membentuk lembaga nasional untuk penyelesaian konflik agraria.

Lembaga ini dinilai bisa secara komprehensif mengatasi berbagai sengketa lahan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

"Sehingga aksi kekerasan yang dipertontonkan aparat keamanan belakangan ini bisa dikurangi," kata Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Idham Arsyad dalam keterangan pers soal Evaluasi dan Rekomendasi Politik Legislasi Perdesaan, Pertanian, Agraria, dan Hak Masyarakat Adat di Jakarta, Kamis (29/12).

Perhelatan ini juga dihadiri anggota Tim Kerja Pertanahan Komisi II DPR RI dan Pembina Utama Parade Nusantara Budiman Sudjatmiko, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdul Nababan, Ketua Parade Nusantara Sudir Santoso serta perwakilan Persatuan Perjuangan Petani Indonesia (P3I), Asosiasi Tani Nusantara (Astanu), Huma, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Lebih lanjut, Idham Ia menjelaskan, persoalan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia tidak lagi hanya bisa diselesaikan melalui pendekatan hukum dan keamanan saja.

Pasalnya, ada masalah ekonomi dan sosial yang saling kait mengait dalam kepemilikan lahan ini.

"Kalau pendekatannya hukum dan keamanan saja, hampir dipastikan berakhir dengan kekerasan para aparat. Dan ini sudah dibuktikan melalui kasus Mesuji, pembakaran rumah di Sumbawa, dan Bima," ungkapnya.

Apalagi, tambah Idham, pemerintah dan DPR sudah mengesahkan UU Pengadaan Lahan untuk Infrastruktur yang akan berkonflik dengan pemilih tanah sebelumnya.

Ini tidak termasuk program pemerintah masterplan percepatan dan perluasan pembangunan Indonesia (MP3EI) yang sudah pasti berusaha menyingkirkan hak masyarakat adat dari tanah mereka.

"Kalau ini tidak berusaha dibereskan akan terjadi berdarah lagi," tukasnya.

Ia menyesalkan sikap pemerintah yang lebih mengedepankan kepentingan investor ketimbang masyarakat lokal. Padahal Indonesia sudah memiliki UUD 1945, UU Pokok Agraria, dan Tap MPR 9/2001 tentang Pembaruan Agraria yang menjamin kepemilikan tanah bagi masyarakat.

"Justru pemerintah berusaha memandulkan peraturan di atas dengan membuat UU prokapitalis raksasa seperti UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan UU Pengadaan Tanah. Ini kan ironis," ujarnya.

Bagi Parade Nusantara yang merupakan organisasi gerakan pembaruan desa, menurut Sudir Santoso, pihaknya percaya ketimpangan dalam penataan dan pengelolaan sumber daya agraria dapat diatasi jika perubahan kebijakan terkait pengaturan tentang desa diatur secara sendiri melalui UU Desa.

"Sehingga, perjuangan melakukan tuntutan atas RUU Desa segera menjadi undang-undang adalah solusi yang tepat mengatasi carut marut pengelolaan sumber daya agraria," paparnya.

Budiman Sudjatmiko menambahkan, perjuangan atas penataan agraria sangat perlu bersinergi dengan perjuangan rakyat desa, begitu pula sebaliknya

Sementara itu, data dari Huma menyebutkan dari 110 sengketa agraria yang terjadi di Indonesia selama 2011, setidaknya terdapat 2,7 juta hektare lahan yang menjadi objek konflik antara pemerintah, pemilik modal, dan masyarakat. Konflik tersebut terjadi di berbagai sektor perekonomian seperti perkebunan, kehutanan, infrastruktur, dan pertambangan.

Menyikapi hal tersebut, koalisi LSM pembaruan agraria meminta pemerintah segera mengimplementasikan Undang-Undang 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan TAP MPR 9/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sebagai mandat konstitusi yang menjamin hak-hak dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat atas pengelolaan sumber daya agraria.

Kalangan petani dan masyarakat sipil juga mendesak DPR agar segera mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Desa, RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, dan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jokowi Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara di Atas Nasional

Presiden Jokowi optimistis pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional.  

NEWS | 28 September 2022

Total 63,39 Juta Orang Dapatkan Vaksinasi Covid-19 Booster

Hingga hari ini, Rabu (28/9/2022) sebanyak 63.396.824 orang telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis booster.

NEWS | 28 September 2022

Update Covid-19: Kasus Positif Hari Ini Naik 1.915

Update Covid-19 pada hari ini, Rabu (28/9/2022), kasus positif mengalami kenaikan sebanyak 1.915 kasus.

NEWS | 28 September 2022

Polisi Belgia Baku Tembak dengan Kelompok Ekstrem Kanan, 1 Tewas

Satu orang tewas pada Rabu (28/9/2022) ketika polisi Belgia terlibat baku tembak saat melakukan penggerebekan dengan kelompok ekstrem kanan.

NEWS | 28 September 2022

Keputusan Anies Capres Nasdem Jadi Kewenangan Penuh Surya Paloh

Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan keputusan Anies Baswedan menjadi capres Nasdem jadi kewenangan penuh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.  

NEWS | 28 September 2022

Ancam Bawa Bom di Tas, Penumpang Singapore Airlines Ditangkap

Polisi menangkap seorang pria berusia 37 tahun dalam penerbangan Singapore Airlines setelah dia diduga menyerang awak kabin dan mengancam bawa bom di tas jinjingnya.

NEWS | 28 September 2022

Berkas Lengkap, Ferdy Sambo dan Tersangka Lain Segera Disidang

Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara Irjen Ferdy Sambo dan tersangka lainnya dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J telah lengkap.

NEWS | 28 September 2022

Gelar Wisuda Kejar Paket A-C, PKBM JICT Luluskan 124 Peserta

Wisuda ini sebagai bentuk apresiasi JICT kepada 124 peserta didik yang akhirnya lulus dan dapat menerima ijazah.

NEWS | 28 September 2022

Seleksi PPPK Guru 2022 Dibuka September, Ini Syarat dan Ketentuannya

Penerimaan PPPK guru ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat terutama oleh para guru honorer.

NEWS | 28 September 2022

Wartawan Terima Upeti dari Tambang Emas, Ini Kata Ketua PWI Papua Barat

PWI Papua Barat akan mengambil sikap tegas bahkan akan mencabut keanggotaan wartawan yang menerima upeti dari tambang emas ilegal.

NEWS | 28 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Bank BJB Jadi Sub Mitra Distribusi Obligasi Ritel ORI 022

Bank BJB Jadi Sub Mitra Distribusi Obligasi Ritel ORI 022

EKONOMI | 7 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings