Logo BeritaSatu

Konsep Kodifikasi RUU KUHP Dinilai Tak Matang

Jumat, 18 September 2015 | 08:38 WIB
Oleh : Fana Suparman / B1

Jakarta - Aliansi Nasional Reformasi KUHP, yang terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum menyatakan, konsep kodifikasi atau kumpulan aturan pidana yang dilakukan pemerintah melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan konsep yang tidak matang. Jika dipaksakan dan disahkan menjadi KUHP, dikhawatirkan akan terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya, terutama terkait penegakan hukum.

Direktur Eksekutif Institute Criminal For Justice Reform (ICJR) Supriyadi W. Eddyono menyatakan, kodifikasi aturan pidana melalui revisi KUHP merupakan ide yang mulia. Dengan kodifikasi, seluruh aturan pidana berada dalam satu buku yang khusus, sistematis, dan efisien. Namun, RUU KUHP yang ada saat ini jauh dari harapan.

Advertisement

Hal ini lantaran dalam buku II RUU KUHP, pemerintah memaksakan agar seluruh ketentuan pidana di luar KUHP dimasukkan dalam RUU KUHP, dengan cara adopsi yang kurang baik dan menghilangkan asas-asas kekhususan dari setiap aturan pidana di luar KUHP. Padahal, model kodifikasi parsial telah tertuang dalam Pasal 218 RUU KUHP 2015.

"Dikhawatirkan akan terjadinya kekacauan hukum dikarenakan banyaknya persilangan dan benturan antara pengaturan di dalam dan di luar KUHP. Akibatnya kondisi hukum pidana di Indonesia bergerak mundur jauh dari KUHP pertama kali diundangkan di Indonesia," kata Supriyadi dalam diskusi "Tarik Ulur Kodifikasi dan Nasib Tindak Pidana di Luar KUHP" di Jakarta, Kamis (17/9).

Supriyadi menilai, tidak semua aturan pidana dapat dimasukan ke dalam KUHP. Sejumlah aturan pidana di luar KUHP, seperti tindak pidana pencucian uang, korupsi, narkotika, pelanggaran HAM berat, dan pornografi berbenturan dengan asas pidana umum yang ada dalam RUU KUHP.

Aturan pidana mengenai pornografi misalnya, RUU KUHP telah menghilangkan batasan dan pengertian mengenai pornografi yang sebenarnya telah diatur oleh UU pornografi. Akibatnya, penegakan hukum terkait pornografi dikhawatirkan akan bersifat represif dan eksisif.

Senada dengan Supriyadi, Program Officer Monitoring dan Advokasi Elsam Wahyudi Djafar menyatakan, secara harfiah kodifikasi bermakna kompilasi atau kumpulan yang memudahkan orang untuk mengakses kumpulan tersebut. Namun, kata Wahyudin, pemerintah dan perumus RUU KUHP belum menentukan secara tegas metode kodifikasi yang digunakan, apakah kodifikasi secara tertutup dengan memasukan seluruh aturan mengenai tindak pidana, atau kodifikasi terbuka yang masih mengakui adanya ketentuan pidana di luar KUHP. Hal ini lantaran pemerintah tetap bersikukuh ingin memasukan seluruh aturan tindak pidana ke dalam KUHP.

Namun, di sisi lain, pemerintah juga tengah berinisiatif membahas sejumlah undang-undang khusus dengan DPR. "Seperti minuman beralkohol, lalu Kementerian Komunikasi dan Informasi membahas dengan Komisi I DPR soal revisi UU ITE. Jadi paradigmanya belum selesai," ujarnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Cari Dokumen Rahasia, FBI Geledah Rumah Pantai Milik Joe Biden

Departemen Kehakiman AS menugaskan FBI untuk menggeledah rumah kedua Presiden Joe Biden, sebuah rumah pantai di Rehoboth, Delaware.

NEWS | 2 Februari 2023

BP2MI Gagalkan Pengiriman 6 PMI Ilegal ke Timur Tengah

BP2MI menggagalkan pengiriman enam PMI ilegal dari tempat penampungan dikawasan Bogor yang hendak di kirim ke Timur Tengah. 

NEWS | 2 Februari 2023

Gempa Magnitudo 4,3 Guncang Garut Jabar Terasa hingga Bandung

Gempa berkekuatan magnitudo (M) 4,4 mengguncang Kabupaten Garut pada Rabu (1/2/2023) malam. Gempa itu dirasakan hingga warga Bandung. 

NEWS | 2 Februari 2023

Selama Izinkan Aksi Pembakaran Al-Quran, Swedia Tak Bakal Dapat Izin Turki Gabung ke NATO

Turki tidak akan mengizinkan Swedia untuk bergabung dengan NATO selama mengizinkan protes yang menodai kitab suci Islam dengan aksi pembakaran Al-Quran.

NEWS | 2 Februari 2023

Banjir Melanda Parepare dan Kabupaten Barru Sulawesi Selatan

Hujan deras disertai angin kencang selama tiga jam membuat sejumlah wilayah di Kota Parepare dan Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan terendam banjir. 

NEWS | 2 Februari 2023

PSI Minta Pertumbuhan Sektor Pariwisata Juga Dinikmati UMKM

PSI berharap pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang tumbuh signifikan selama 2022 turut dinikmati oleh UMKM. 

NEWS | 2 Februari 2023

Bermaksud Serang Sejumlah Sasaran di Singapura, Pelajar Pendukung ISIS Ditahan

Seorang pelajar berusia 18 tahun ditangkap berdasarkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, setelah berencana menyerang sejumlah sasaran di Singapura.

NEWS | 2 Februari 2023

Kerajinan Bambu Jombang Tembus Pasar Tiongkok dan Belanda

Perajin bambu asal Desa Pucangrejo, Kabupaten Jombang, sukses mengolah bambu menjadi kerajinan tangan bernilai tinggi dan menembus pasar ekspor.

NEWS | 2 Februari 2023

Kapolda Metro Jaya Mutasi Puluhan Kapolsek, Ini Daftarnya

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran melakukan mutasi jabatan puluhan kapolsek di jajaran Polda Metro Jaya. 

NEWS | 2 Februari 2023

DPR: Cegah Paham yang Berpotensi Munculkan Konflik Sosial

Maman Imanulhaq menilai, pencegahan penyebaran paham yang berpotensi menimbulkan konflik sosial harus dilakukan.

NEWS | 2 Februari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Penculikan Anak


# Biaya Haji 2023


# Istri Siri Kompol D


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Formula 1, Mick Schumacher Jadi Pembalap Pengganti untuk Tim McLaren dan Mercedes

Formula 1, Mick Schumacher Jadi Pembalap Pengganti untuk Tim McLaren dan Mercedes

SPORT | 2 jam yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE