Logo BeritaSatu

Kekerasan Terhadap Perempuan Capai 119.107 Kasus

Rabu, 7 Maret 2012 | 15:32 WIB
Oleh : B1

Sebanyak 4.335 kasus yang terjadi pada 2011 adalah kekerasan seksual.

Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) selama 2011 menangani 119.107 kasus kekerasan terhadap perempuan.

"Sebanyak 113.878 kasus (95,61 persen) di antaranya adalah kekerasan yang terjadi di ranah domestik. Sedangkan, 5.187 kasus terjadi di ranah publik dan 42 kasus terjadi di ranah negara," kata Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah, saat memaparkan catatan sepanjang 2011, di Kantor Komnas Perempuan, Jakarta, hari ini.

Menurut dia, permasalahan pokok kekerasan terhadap perempuan masih belum tersentuh karena minimnya pemahaman dan penghargaan para pengambil kebijakan dan aparat hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam penanganan kekerasan.

"Penanganan dan pencegahan kekerasan masih tetap parsial. Belum terbangun sistem yang berperspektif hak asasi manusia dan gender secara efektif dan menyeluruh," ujarnya.

Akibatnya, lanjut dia, penanganan kekerasan terhadap perempuan masih berjalan di tempat atau stagnansi sistem hukum.

Berdasarkan laporan dari 395 lembaga layanan perempuan di Indonesia, perempuan yang menjadi korban kekerasan berada pada usia 13-40 tahun. Tapi, kelompok yang paling rentan ada di usia 25-40 tahun dan sebanyak 87 kasus dari data yang ada itu berorientasi seksual sejenis dan transgender.

"Hampir 3,6 persen (4.335 kasus) dari seluruh kasus di tahun 2011 adalah kasus kekerasan seksual, seperti perkosaan, eksploitasi seksual, pelecehan seksual, pornografi dan lainnya," kata Yuniyanti.

Ia menilai saat ini sudah ada 73 kebijakan yang kondusif bagi pemenuhan hak-hak perempuan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dan 44 kebijakan, di antaranya, layanan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Namun, di tengah berbagai kebijakan itu, perempuan masih mengalami diskriminasi hukum.

Perempuan korban kekerasan, terutama korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual, mengalami reviktimisasi (korban berulang) akibat proses hukum yang hanya mengutamakan tata cara prosedural semata dan belum menghadirkan keadilan bagi korban, tururnya.

Menyikapi persoalan stagnansi sistem hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan merekomendasikan agar menteri-menteri koordinator bidang melakukan koordinasi dan komunikasi untuk mensinergikan pekerjaan menteri-menteri yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan korban akan keadilan dan pemulihan.

Selain itu, tambah dia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) menjalankan fungsi koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, bersama Komnas Perempuan membuat kebijakan bersama tentang Pedoman Pembentukan dan Pengawasan Kebijakan Daerah untuk Pemenuhan Hak Konstitusional warga Negara yang berkeadilan gender.


Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Antara

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Data Kematian akibat Covid-19 sampai 27 September 2022

Berikut ini Data Kematian akibat Covid-19 sampai 27 September 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 27 September 2022

Ricky Vinando Tantang Buktikan Harta Lukas Enembe dari Tambang Emas

Praktisi hukum Ricky Vinando menantang Stefanus Roy Rening, kuasa hukum Gubernur Papua, Lukas Enembe membuktikan harta kliennya berasal dari tambang emas.

NEWS | 28 September 2022

Anggota Dewan Pengawas BPKH Raih Gelar Doktor di Usakti

Anggota Dewan Pengawas BPKH Suhaji Lestiadi dikukuhkan sebagai doktor oleh Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti (Usakti), Jakarta, Selasa, (27/9/2022).

NEWS | 27 September 2022

Ini Tips Membeli Kamera Bekas Berkualitas

Bagi mereka yang ingin atau sudah hobi memotret dengan kamera, maka bisa memilih kamera bekas, tidak perlu mengeluarkan uang untuk kamera baru.

NEWS | 27 September 2022

Shandy Mandela Pastikan GM FKPPI Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045

Ketua Umum GM FKPPI Shandy Mandela Simanjuntak komitmennya membawa organisasi tersebut mewujudkan Indonesia Emas 2045.

NEWS | 27 September 2022

Cegah Korupsi di MA, Firli Bahuri Sarankan Rotasi Pegawai

Ketua KPK, Firli Bahuri menyarankan sejumlah hal untuk memperbaiki sistem di MA agar kasus korupsi yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati tidak terulang.

NEWS | 27 September 2022

Seluruh Logistik Penunjang KTT G-20 Selesai Akhir Oktober

Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah KTT G-20 memastikan segala kebutuhan sarana pendukung dan logistik keperluan konferensi akan terpenuhi.

NEWS | 27 September 2022

Demokrat Harap Koalisi dengan Nasdem dan PKS Segera Terwujud

Politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto berharap koalisi dengan Nasdem dan PKS segera terwujud untuk menghadapi Pilpres 2024.

NEWS | 27 September 2022

BPET MUI: Ciptakan Kesantunan Bermedsos dengan Penguatan Akhlak

BPET MUI Muhammad Syauqillah memandang perlunya menciptakan kesantunan bermedsos dengan penguatan akhlak dan nilai-nilai Pancasila.

NEWS | 27 September 2022

Otsuka Blue Planet Bantu Pemerintah Kurangi Sampah Plastik

PT Amerta Indah Otsuka meluncurkan program Otsuka Blue Planet sebagai komitmen perseroan dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi sampah plastik.

NEWS | 27 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Surplus APBN


# Kompor Listrik


# AKBP Arif Rachman


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ricky Vinando Tantang Buktikan Harta Lukas Enembe dari Tambang Emas

Ricky Vinando Tantang Buktikan Harta Lukas Enembe dari Tambang Emas

NEWS | 7 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings