Jakarta, Beritasatu.com - Persoalan ketersediaan air bersih dalam jumlah cukup dan merata bagi semua penduduk hingga kini masih menjadi tantangan pemerintah daerah untuk memenuhinya. Hal itu karena tidak mudah mewujudkannya. Padahal ketersediaan air bersih yang cukup dan merata merupakan tolok ukur kemampuan pemerintah.
Secara khusus tolok ukur itu untuk wilayah perkotaan karena sempitnya lahan menyebabkan sumber-sumber air tanah pun sedikit, bahkan tidak ada. Itulah sebabnya pemenuhan kebutuhan air bersih tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Situasi seperti itu tidak hanya dihadapi pemerintah daerah dan pemerintah kota di Indonesia, namun juga di berbagai kota di dunia.
Itulah sebabnya Perserikatakan Bangsa-Bangsa (PBB) telah lama memberi perhatian serius atas persoalan ini. Pada 2015, PBB memprakarsai Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) dalam bentuk Deklarasi Milenium yang ditandatangani 147 kepala negara dan kepala pemerintahan. Penandatanganan dilakukan saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada September 2000.
MDGs merupakan hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara anggota PBB yang mulai dijalankan pada September 2000. MDGs berisi delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015.
Deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan dan menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya. Selanjutnya mengentaskan kesenjangan gender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.
Salah satu perhatian penting di Indonesia adalah akses air bersih. DKI Jakarta, misalnya, masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan akses air bersih bagi sekitar 40 persen warganya.
Baca : Proses Panjang demi Keadilan dan Pelayanan Air Bersih (2)
Namun untuk mewujudkan dan mengatasi masalah tersebut tampaknya tidak gampang karena pemerintah sudah 'telanjur' menyerahkan pengelolaan air bersih di DKI kepada pihak swasta. Semula harapannya--di tangan swasta--pencapaian perluasan akses air bersih kepada warga DKI akan semakin progresif, ternyata harapan dan prediksi itu meleset.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian mengambilalih pengelolaan air bersih yang sudah ditangani swasta sejak 1997. Kepastian itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, beberapa hari lalu. Pengambialihan itu telah diawali dengan kajian oleh Tim Evaluasi Tata Kelola Air. Tim ini telah menyampaikan rekomendasi terkait dengan polemik pengelolaan air.
Intinya pemenuhan kebutuhan air bersih sebagai hak dasar warga Jakarta kini adalah prioritas Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian harus segera dilaksanakan pengambilalihan pengelolaan air di Jakarta dari tangan swasta. Ini juga sekaligus mendukung tercapainya percepatan target perluasan cakupan layanan air bersih bagi warga. Karena itu, langkah pengambilalihan ini amat penting untuk mengoreksi perjanjian yang dibuat pada tahun 1997.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Sumber: ANTARA
