DP Nol Rupiah Lamban, Jakarta Masih Butuh Banyak Rumah untuk Warganya

Jakarta, Beritasatu.com – Pembangunan hunian tanpa uang muka (down payment/DP) nol rupiah dinilai lamban oleh banyak pihak, terutama di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. Padahal, masih banyak warga Jakarta yang membutuhkan rumah yang sangat terjangkau dengan kemampuan keuangan mereka.

Bila melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil sensus tahun 2016, masih ada sebanyak 48,91 persen penduduk DKI Jakarta yang tidak mempunyai tempat tinggal milik sendiri. BPS mencatat DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, mencapai 15.328 jiwa per km2. Persentase rumah tangga yang menempati bangunan milik sendiri sebanyak 51,09 persen, atau hampir berimbang dengan rumah tangga yang menempati bangunan bukan milik sendiri sebanyak 48,91 persen.

Kondisi ini menyebabkan tingginya permintaan akan bangunan tempat tinggal yang kemudian berimbas pada mahalnya harga rumah. Kondisi ini pula yang menyebabkan sebagian penduduk DKI Jakarta tidak mampu untuk memiliki rumah sendiri.

Secara nasional, persentase rumah tangga yang status kepemilikan bangunan tempat tinggalnya milik sendiri berada di angka 82,63 persen. Dengan begitu, masih ada 17,37 persen rumah tangga yang status kepemilikan bangunan tempat tinggalnya tidak milik sendiri.

Masih berdasarkan data BPS tahun 2016, selain DKI Jakarta, masih terdapat 18 provinsi lain yang mempunyai persentase rumah tangga dengan status kepemilikan bangunan tempat tinggal milik sendiri masih berada di bawah angka nasional. Daerah-daerah tersebut adalah Aceh sebesar 82,36 persen, Sumatera Utara (71,09 persen), Sumatera Barat (74,13 persen), Riau (71,56 persen), Kepulauan Riau (67,67 persen), Jawa Barat (80,63 persen), DIY (76,99 persen), Banten (80,94 persen), Bali (77,31 persen). Selanjutnya, Kalimantan Tengah (77,99 persen), Kalimantan Selatan (79,22 persen), Kalimantan Utara (74,77 persen), Kalimantan Timur (72,69 persen), Sulawesi Utara (80,44 persen), Gorontalo (81,66 persen), Maluku (81,51 persen), Papua Barat (74,67 persen), dan Papua (81,69 persen).

Hal itu diakui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia mengatakan ada sekitar 51,7 persen penduduk Jakarta yang tidak memiliki rumah tinggal milik sendiri. Penduduk yang tidak memiliki rumah tersebut terkonsentrasi pada 40 persen masyarakat termiskin.

Menurutnya, bila melihat jumlah properti yang ada dibandingkan dengan jumlah keluarga, DKI Jakarta kekurangan 302.319 unit hunian. Artinya, dalam lima tahun ini, ia harus bekerja keras untuk memenuhi backlog rumah di Jakarta.

Dengan kata lain, agar backlog rumah sekitar 302.319 dapat terpenuhi, maka setiap tahunnya, Pemprov DKI harus membangun 60.463 hunian.

Melihat kebutuhan hunian yang layak sangat mendesak di DKI Jakarta, Anies Baswedan telah menuangkan kebutuhan rumah warga Jakarta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022.

Dalam RPJMD tersebut, Pemprov DKI menargetkan memenuhi 250.000 unit kebutuhan rumah warga Jakarta dapat terpenuhi dalam waktu lima tahun. Pemenuhan kebutuhan itu ada yang dikerjakan oleh Pemprov DKI, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp 4 juta, Pemprov DKI berencana membangun 14.564 unit rusunawa hingga 2022 mendatang. Namun jumlah yang perlu dibangun hanya tinggal sekitar 7.000 unit lagi. Sebab, masih ada sejumlah rusunawa yang telah selesai namun belum bisa ditempati, yakni Rusunawa Nagrak, Rorotan, KS Tubun, Semper, Rawa Buaya, Pengadegan, BLK (Pasar Rebo), Rawa Bebek, dan Penjaringan. Rusunawa tersebut dibangun sejak masa pemerintahan Gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama.

Sementara untuk rumah DP nol rupiah, dalam RPJMD ditargetkan akan ada 13.500 unit hunian dalam bentuk rumah susun milik sendiri (rusunami) yang akan dibangun BUMD hingga 2022.

Untuk saat ini, baru satu proyek pembangunan program DP nol rupiah yang telah berjalan, yakni di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Pembangunan dilakukan oleh PD Sarana Jaya. Ada 21 lantai dengan total 780 unit yang dibangun di lokasi itu. Pembangunan hunian DP Nol rupiah dengan nama Nuansa Pondok Kelapa sudah rampung.

"Karena itu, kita ingin agar kebutuhan dasar warga Jakarta bukan hanya dipikirkan. Tetapi diberikan solusinya. Dan salah satu hambatan terbesar adalah biaya untuk uang muka atau DP," kata Anies Baswedan saat meresmikan Hunian DP Nol Rupiah Tahap Kedua di Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019).

Dengan adanya program rumah DP nol rupiah ini diharapkan dapat mendorong berbagai pihak untuk ikut menyelesaikan masalah perumahan warga di Jakarta. Tentunya dengan skema pembiayaan yang ringan bagi warga DKI Jakarta.

"Jadi tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas hidup dengan memperhatikan keadilan sosial. Dengan memberikan kesempatan yang setara, yang sama pada semuanya. Kita ingin, warga Jakarta setahap demi setahap, nantinya semua akan memiliki rumah sendiri," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengatakan selain dua lokasi itu, pihaknya merencanakan akan membangun banyak hunian DP nol rupiah. Karena perusahaannya diberikan target membangun hunian sebanyak 13.500 selama lima tahun ke depan. "Iya target kita 13.500 unit sampai Rencana Pe mbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI selesai lima tahun," kata Yoory C Pinontoan.

DPRD DKI Nilai Lamban
DPRD DKI menilai lamban pembangunan hunian DP Nol rupiah di DKI Jakarta. Karena sejak diresmikan groundbreaking pada awal Januari 2018, pembangunan hunian dengan program yang dinamakan Samawa DP Nol rupiah baru selesai pada pada akhir Agustus 2019.

Tidak hanya itu, hingga saat ini, hunian rumah tanpa uang muka (down payment-DP) nol rupiah yang bernama Nuansa Pondok Kepala di Jakarta Timur baru dihuni sebanyak 10,89 persen atau sebanyak 85 unit dari total hunian sebanyak 780 unit.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah meminta gubernur DKI Anies Baswedan mengevaluasi program hunian DP nol rupiah yang menjadi program prioritasnya. Menurut Ima, program rumah DP nol rupiah itu tidak tepat sasaran. Hal itu yang membuat dewan mencukur anggaran yang diajukan dari Rp 2 triliun menjadi tinggal Rp 500 miliar.

"Sebab, rumah DP nol rupiah bukan untuk masyarakat bawah, tapi menengah atas," kata Ima Mahdia.

Untuk mendapatkan rumah tersebut, pemohon mesti mempunyai penghasilan Rp 4-7 juta. Padahal, menurut Ima, warga berpenghasilan rendah banyak yang mempunyai penghasilan di bawah nilai yang menjadi syarat untuk memiliki rumah bersubsidi itu.

Lebih baik, lanjut Ima Mahdia, Anies berfokus pada pembangunan rumah susun sederhana sewa untuk menutupi kebutuhan rumah di ibu kota. "Dari DPRD kami dorong untuk rusunawa. Janji pak Anies kampanye kan untuk masyarakat bawah, tapi faktanya (rumah DP nol rupiah) bukan untuk masyarakat miskin," ujar Ima Mahdiah.

Selaras dengan PDI Perjuangan, anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, Justrin Andrian mengatakan anggaran program Rumah DP Nol Rupiah terpaksa dipangkas. Karena, DPRD DKI menilai program unggulan Anies Baswedan masih sepi peminat.

"Mungkin salah satu alasan itu (rumah DP 0 Rp) di-hold karena ada rusunawa tersedia 6.000 unit," terang Justin Andrian.

Bahkan, selama masa reses, ia menemukan masih banyak masyarakat yang merasa sosialisasi rumah DP 0 rupiah kurang. "Pas saya reses, masyarakat banyak yang tak tahu, misalnya mekanismenya," ungkap anggota Komisi D DPRD DKI ini.

Ketua Fraksi PKS Mohammad Arifin mengatakan fraksinya meyoroti lambatnya penetapan pemgunian rumah Samawa Hunian DP Nol rupiah karena proses yang tidak pasti dan jelas baik di Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) maupun di Bank DKI.

"Banyak pemohon hunian ini yang tidak jelas status pengajuannya baik di UFPRS maupun proses di perbankan," kata Mohammad Arifin.

Padahal, menurutnya, program ini sangat baik dan ditunggu banyak warga yang ingin memiliki hunian layak dengan DP nol rupiah.

"UFPRS dan Bank DKI perlu memperbaiki prosedur dan persyaratan untuk kepemilikan Rusunami Samwa ini dengan tetap menganut prinsip kehati-hatian untuk menghindari kemacetan pembayaran cicilan," terang Mohammad Arifin.

Melihat permasalahan tersebut, maka Fraksi nya mendukung pengurangan alokasi anggaran pinjaman uang untuk uang muka hunian DP nol rupiah. Sambil terus mendukung upaya mempercepat dan memperbaiki proses kepemilikan rumah tersebut.