Logo BeritaSatu

Pemkab Lahat Putuskan Tetap Ikut Program BPJS

Selasa, 14 Januari 2020 | 22:51 WIB
Oleh : Dina Manafe / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, Sumatera Selatan (Sumsel), menyatakan tetap mengikuti program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan.

Keikutsertaan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkab Lahat dan BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Linggau.

Namun, jumlah warga yang dijamin tidak lagi sebanyak sebelumnya. Peserta yang dijamin iurannya oleh APBD Lahat sebanyak 9.952 orang, atau berkurang dari sebelumnya 168.351 orang.

BPJS Kesehatan Beri Kemudahan Peserta Turun Kelas

Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lemaga BPJS Kesehatan, Dr Bayu Wahyudi, dan Deputi Direktur Wilayah Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu, Elsa Novelia, mengadakan pertemuan dengan Bupati Lahat, Cik Ujang, untuk membahas solusi terhadap pengurangan jumlah peserta tersebut.

Dalam pertemuan itu, Bayu Wahyudi memberikan alternatif perhitungan sesuai dengan kecukupan anggaran pemda dan menawarkan solusi global budget seperti yang dilakukan Kabupatan Tanah Datar, Sumatera Barat (Sumbar).

Solusi lainnya disampaikan Elsa Novelia. Menurut Elsa, Pemkab Lahat bisa memasukkan peserta yang sebelumnya dijamin oleh APBD tetapi sekarang dipangkas untuk menjadi peserta PBI APBN yang dibiayai oleh pemerintah pusat dari APBN. Ini dimungkinkan dengan cara mengusulkan lewat Dinas Sosial lalu disampaikan ke Kementerian Sosial (Kemsos). Apabila disetujui Kemsos, maka pembiayaannya beralih dari pemerintah daerah menjadi pembiayaan pemerintah pusat.

"Tentu saja (nama peserta yang diusulkan) harus sesuai dengan ketentuan kriteria masyarakat miskin dan tidak mampu yang berhak dibantu oleh pemerintah,” kata Elsa dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2020).

Hanya 3% Peserta BPJS Kesehatan yang Turun Kelas

Adapun alternatif lainnya, menurut Bayu Wahyudi, untuk tetap menjamin penduduk tetap mendapatkan pelayanan kesehatan adalah melalui pemanfaatan pajak rokok dari pemerintah provinsi (Pemprov) Sumsel, sehingga Kabupaten Lahat tetap mencapai UHC dan menjamin seluruh penduduknya dalam program JKN.

Apalagi kepesertaan dalam program JKN bersifat wajib. Artinya semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang menetap di Indonesia lebih dari enam bulan sudah harus terdaftar.

Dalam Perpres 82/2018 juga disebutkan bahwa pemerintah daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Ini diperkuat lagi lewat Permendagri 33/2019 yang menyebutkan, pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian/seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema ganda.

Pasien JKN Bisa Cek Jadwal Operasi Lewat Aplikasi

Selain itu, dalam Inpres 8/2017 memerintahkan kepada bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi program JKN sebagai program strategis nasional. Bahkan UU 24/2014 memerintahkan kepala daerah wajib melaksanakan program strategis nasional. Di situ juga diatur tentang bentuk-bentuk sanksinya.

Sebelumnya dikabarkan sejumlah pemerintah daerah memangkas jumlah penduduk yang dijamin dengan APBD dalam program JKN-KIS. Salah satunya adalah Pemkab Lahat. Pengurangan jumlah peserta yang dijamin membuat Kabupaten Lahat tidak lagi berstatus sebagai kabupaten yang raih universal health coverage (UHC), yaitu minimal 95 persen penduduknya jadi peserta JKN-KIS.

Ini terjadi setelah adanya kenaikkan iuran JKN-KIS yang mulai diberlakukan secara keseluruhan pada 1 Januari 2020. Kenaikkan ini diatur dalam Perpres 75/2019, yang menyebutkan untuk iuran penduduk miskin yang iurannya dijamin oleh pemerintah atau peserta penerima bantuan iuran (PBI) adalah sebesar Rp42.000.

Sedangkan peserta pekerja bukan penerma upah (PBPU) dan bukan pekerrja atau peserta mandiri kelas 3 sebesar Rp42.000, kelas 2 adalah Rp120.000, dan kelas 1 Rp160.000.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Bareskrim Segera Tetapkan Tersangka Kasus Mafia Tanah di Surabaya

Bareskrim Polri tengah mengusut kasus mafia tanah di Surabaya. Terkini, Bareskrim segera menetapkan tersangka kasus mafia tanah tersebut.

NEWS | 2 Desember 2022

Rumah Roboh Akibat Gempa Cianjur Mulai Diratakan

Rumah rumah roboh akibat gempa Cianjur, Jawa Barat, mulai diratakan dengan menggunakan alat berat.

NEWS | 2 Desember 2022

BNPT: Istilah Jihad Sering Disalahartikan untuk Memecah Bangsa

BNPT menegaskan, saat ini istilah jihad sering disalahartikan oleh oknum yang sengaja ingin memecah persatuan bangsa.

NEWS | 2 Desember 2022

Komisi I DPR Verifikasi Administrasi Calon Panglima TNI Yudo Margono

Komisi I DPR memverifikasi administrasi berkas Kasal Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima TNI sebelum menjalani fit and proper test.

NEWS | 2 Desember 2022

Ini 5 Pesan Penting Jokowi untuk KPU Jelang Pemilu 2024

Presiden Jokowi menyampaikan lima pesan penting kepada KPU menjelang Pemilu 2024. Mulai dari hal teknis, kesiapan SDM, hingga soal pendidikan politik. 

NEWS | 2 Desember 2022

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim Hari Ini

Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) pada hari ini, Jumat (2/12/2022).

NEWS | 2 Desember 2022

KPK Pastikan Segera Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK memastikan segera memanggil Hakim Agung Gazalba Saleh yang sudah menjadi tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.

NEWS | 2 Desember 2022

KPK Awasi Potensi Korupsi Penyaluran Bantuan Korban Bencana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti soal isu bantuan kemanusiaan untuk para korban bencana yang dikelola dengan tidak amanah.

NEWS | 2 Desember 2022

Persiapan Pemilu 2024, KPU Gelar Konsolidasi Nasional

KPU menggelar rapat konsolidasi nasional dalam rangka persiapan Pemilu 2024 di Beach City Entertainment Center Ancol, Jakarta Utara, pada Jumat (2/12/2022).

NEWS | 2 Desember 2022

Ekonomi Global Suram, Jokowi Minta KPU Efisien Gunakan Anggaran Pemilu 2024

Presiden Jokowi mengingatkan KPU untuk efisien menggunakan anggaran Pemilu 2024 karena Pemilu kali ini digelar dalam situasi ekonomi global yang suram. 

NEWS | 2 Desember 2022


TAG POPULER

# Sidang Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


# Pertumbuhan Ekonomi 2023


# One Championship


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Penuhi Kebutuhan Pupuk Petani, Toko Pe-i Gandeng Pertashop

Penuhi Kebutuhan Pupuk Petani, Toko Pe-i Gandeng Pertashop

EKONOMI | 18 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE