Logo BeritaSatu

DPR Minta Tinjau Ulang Surat Edaran Pemkab Raja Ampat

Senin, 24 Februari 2020 | 20:43 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloh, Robert Wardy / EAS

Jakarta, Beritasatu.com - Surat edaran (SE) tentang operasional kapal wisata di Raja Ampat patut ditinjau ulang. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua Filep Wamafma, surat tersebut justru akan mempersulit masuknya kapal wisata ke destinasi terindah Indonesia.

Ditemui Beritasatu.com, Senin (24/2/2020), Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat memikirkan ulang SE karena membawa dilema untuk perekonomian.

Menurut Hetifah, situasinya memang dilematis. Ketika di satu sisi negara ingin pariwisata maju, di sisi lain ada keinginan menjaga kelestarian alam. Pihaknya bisa memahami aturan pemkab tersebut dipicu adanya insiden kerusakan terumbu karang yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Saya sangat menghargai semangatnya. Tetapi di sisi lain, kita harus tinjau ulang butir-butir dari aturan tersebut, apakah memang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut,” kata Hetifah.

Sebagai contoh, ada aturan deposit Rp 100 juta untuk kapal yacht, dan Rp 1 miliar untuk kapal pesiar.

DPR Minta Tinjau Ulang Surat Edaran Pemkab Raja Ampat

"Apakah tidak terlalu mahal? Aturan ini akan memberatkan kapal yang hanya kunjungan singkat, dan tidak ada hubungannya dengan kelestarian alam,” kata politikus Golkar itu.

Sama halnya dengan Hetifah, Filep Wamafma juga meminta SE larangan operasional kapal wisata di daerah wisata Raja Ampat, ditinjau kembali. Mengapa? Tujuannya agar tidak mengganggu investasi yang sedang berkembang di kawasan tersebut.

“Jika hal tersebut terjadi maka perlu ada peninjauan kembali, sehingga investasi di Raja Ampat dapat berkembang. Kebijakan tersebut perlu di pertimbangkan kembali,” kata Filep.

Diakui, masalah larangan itu memang kewenangan Pemda. Pemda punya pertimbangan sendiri untuk melarang operasional kapal wisata. Namun dia tegaskan, sebagai daerah pariwisata, Raja Ampat tidak bisa lepas dari pengoperasian kapal wisata.

"Itu kewenangan Pemda. Kami hanya sarankan untuk ditinjau kembali,” ujar anggota Komite I DPD ini.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

BNPB: Bencana Hidrometeorologi Diperkirakan Merata pada Desember

BNPB menyatakan, potensi terjadi bencana hidrometeorologi diperkirakan merata pada Desember 2022 mendatang.

NEWS | 29 November 2022

Tim Peneliti UGM Klaim Deteksi Gejala Sebelum Gempa Cianjur

Gejala gempa Cianjur itu tertangkap melalui sistem peringatan dini yang dikembangkan UGM dengan mengukur konsentrasi gas radon dan groundwater level 1-3.

NEWS | 29 November 2022

Ganjar Instruksikan Pemda ke Lapangan Antisipasi Inflasi

Ganjar Pranowo menginstruksikan 35 pemda untuk turun ke lapangan secara rutin hingga Januari 2023 guna mencegah terjadinya inflasi.

NEWS | 29 November 2022

Menlu Retno: Indonesia Akan Jadikan ASEAN sebagai Pusat Pertumbuhan Dunia

Menlu Retno Marsudi menegaskan, Indonesia akan menjadikan kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia selama menjabat sebagai Ketua ASEAN. 

NEWS | 29 November 2022

Hujan Deras Guyur DKI, Beberapa Ruas Jalan Terendam Banjir

Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Senin (28/11/2022) petang, mengakibatkan beberapa ruas jalan teredam banjir.

NEWS | 28 November 2022

DPR Bakal Sahkan Kasal Yudo Margono Jadi Panglima TNI Sebelum 15 Desember

Ketua DPR Puan Maharani meyakini, pihaknya dapat mengesahkan Kasal Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI sebelum masa reses 15 Desember mendatang.

NEWS | 28 November 2022

Ada 9 Panggung di Resepsi Pernikahan Kaesang dan Erina

Erick Thohir mengungkapkan ada sembilan panggung di acara resepsi pernikahan Kaesang dan Erina yang digelar di Pura Mangkunegaran Solo.

NEWS | 28 November 2022

Presiden Pilihan Versi Adian Napitupulu, Yang Lanjutkan Program Jokowi

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mengungkapkan kriteria sosok yang dia nilai pantas untuk dipilih menjadi presiden pilihan berikutnya.

NEWS | 28 November 2022

Kocak, Tanggapan Wagub Jabar soal Pemimpin Berambut Putih

Menanggapi pernyataan Jokowi soal pemimpin berambut putih, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum malah mengunggah fotonya dengan rambut kuning, mirip Naruto.

NEWS | 28 November 2022

KPK Umumkan Penetapan Tersangka Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK mengumumkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka atas kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

NEWS | 28 November 2022


TAG POPULER

# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


# Vaksinasi Booster


# Pushbike


# Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Gubernur Edy Tetapkan UMP Sumatera Utara 2023 Naik 7,45%

Gubernur Edy Tetapkan UMP Sumatera Utara 2023 Naik 7,45%

EKONOMI | 9 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE