Logo BeritaSatu

Penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional dan Daerah Harus Dipisah

Kamis, 27 Februari 2020 | 17:47 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah keluarkan putusan terhadap pengujian Undang-undang (UU) terkait dengan konstitusionalitas pemilu serentak. Permohonan uji UU itu sendiri disampaikan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang memohon uji beberapa pasal di UU Pemilu dan UU Pilkada.

Baca: Presiden Diminta Segera Pilih Pengganti Ketua DKPP

Di dalam putusan nomor 55/PUU-XVII/2019, MK menolak pokok petitum yang diminta Perludem yakni memohonkan agar MK menyatakan pemilu serentak yang konstitusional adalah pemilu serentak nasional, untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD, baru setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, bersamaan dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, menjelaskan, MK memang menolak apa yang diminta oleh Perludem. Namun demikian di dalam pertimbangan hukumnya, MK telah memberikan dasar dan batasan yang sangat kuat terhadap sistem penyelenggaraan pemilu serentak kedepannya.

"Apa yang diminta perludem menjadi salah satu opsi enam model pemilu serentak yang konstitusional yang dikeluarkan MK," kata Fadli Ramadhanil, dalam diskusi "Implikasi Putusan MK Terhadap Desain Pemilu Serentak Yang Konstitusional", di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Di dalam putusannya, MK memberikan enam varian untuk desain penyelenggaraan pemilu serentak. Di dalam enam varian tersebut, terdapat penegasan bahwa pemilihan umum serentak untuk memilih presiden, DPR, dan DPD adalah sebuah keniscyaan dan tetap harus dijaga.

Baca: Pilkada Serentak, Polri Jamin Netral

Fadhil menjelaskan, jika melihat model keserentakan pemilu yang diputuskan MK, salah satunya adalah model penyelenggaraan pemilu serentak yang dimohonkan oleh Perludem. Yakni ada di model yang keempat, dimana Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati dan WaIikota.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menjelaskan, dalam pengajuan permohonan uji materi, pihaknya meminta sejumlah poin dalam pemilu serentak mendatang. Yaitu pemungutan suara serentak yang terbagi atas pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, Presiden dan DPD

"Dan dua tahun setelah pemilu serentak nasional dilaksanakan, dilakukan pemilu serentak daerah. Yakni untuk memilih DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati dan Walikota," kata Titi.

Dalam desain saat ini, dikatakan Titi, pemilu serentak legislatif dan presiden memilih lima posisi dengan lima suara dan lima kotak suara. Kemudian di Pilkada serentak dengan jadwal serentak nasional pada November 2024 dan daerah yang pilkada pada 2017,2018, 2020 akan Pilkada lagi pada November 2024.

Baca: Tahapan Pemilu Terlalu Panjang dan Boros Anggaran

Pasca putusan MK, masih sangat memungkinkan pembuat UU melanjutkan skema pemilu serentak lima kotak (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), serta Pilkada serentak di tahun yang sama yakni pada 2024.

Namun demikian, diingatkan Titi, pilihan itu tidak sejalan dengan putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 yang menghendaki pemilihan terselenggara secara efektif dan efisien serta memungkinkan warga negara memilih secara cerdas. Alasannya, skema tersebut akan berlangsung beririsan, meskipun hari pemungutan suaranya berbeda.

"Akibatnya, di Bulan April 2024 ketika berlangsung pemungutan dan rekapitulasi suara, di saat yang sama penyelenggara pemilu sedang mempersiapkan pemutakhiran data pemilih dan proses pencalonan. Beban petugas jadi berlipat serta kompleksitas teknis yang luar biasa," ujar Titi.

Karena itulah, Perludem menganggap memilih cerdas akan sulit terealisasi akibat pencampuran isu nasional dan daerah. Apalagi diyakini masyarakat akan lebih terkonsentrasi pada pemilu nasional dan legislatif daerah menjadi prioritas kedua.

Pendiri Perludem, Didik Supriyanto, menilai, kedepannya Pemilu serentak nasional memang harus diikuti Presiden, DPR dan DPD.

"Ini yang disebut pemilu nasional. Yang namanya pemilu serentak adalah pemilu eksekutif dan legislatif, pemilu presiden dan parlemen," kata Didik.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Bareskrim Segera Tetapkan Tersangka Kasus Mafia Tanah di Surabaya

Bareskrim Polri tengah mengusut kasus mafia tanah di Surabaya. Terkini, Bareskrim segera menetapkan tersangka kasus mafia tanah tersebut.

NEWS | 2 Desember 2022

Rumah Roboh Akibat Gempa Cianjur Mulai Diratakan

Rumah rumah roboh akibat gempa Cianjur, Jawa Barat, mulai diratakan dengan menggunakan alat berat.

NEWS | 2 Desember 2022

BNPT: Istilah Jihad Sering Disalahartikan untuk Memecah Bangsa

BNPT menegaskan, saat ini istilah jihad sering disalahartikan oleh oknum yang sengaja ingin memecah persatuan bangsa.

NEWS | 2 Desember 2022

Komisi I DPR Verifikasi Administrasi Calon Panglima TNI Yudo Margono

Komisi I DPR memverifikasi administrasi berkas Kasal Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima TNI sebelum menjalani fit and proper test.

NEWS | 2 Desember 2022

Ini 5 Pesan Penting Jokowi untuk KPU Jelang Pemilu 2024

Presiden Jokowi menyampaikan lima pesan penting kepada KPU menjelang Pemilu 2024. Mulai dari hal teknis, kesiapan SDM, hingga soal pendidikan politik. 

NEWS | 2 Desember 2022

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim Hari Ini

Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) pada hari ini, Jumat (2/12/2022).

NEWS | 2 Desember 2022

KPK Pastikan Segera Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK memastikan segera memanggil Hakim Agung Gazalba Saleh yang sudah menjadi tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.

NEWS | 2 Desember 2022

KPK Awasi Potensi Korupsi Penyaluran Bantuan Korban Bencana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti soal isu bantuan kemanusiaan untuk para korban bencana yang dikelola dengan tidak amanah.

NEWS | 2 Desember 2022

Persiapan Pemilu 2024, KPU Gelar Konsolidasi Nasional

KPU menggelar rapat konsolidasi nasional dalam rangka persiapan Pemilu 2024 di Beach City Entertainment Center Ancol, Jakarta Utara, pada Jumat (2/12/2022).

NEWS | 2 Desember 2022

Ekonomi Global Suram, Jokowi Minta KPU Efisien Gunakan Anggaran Pemilu 2024

Presiden Jokowi mengingatkan KPU untuk efisien menggunakan anggaran Pemilu 2024 karena Pemilu kali ini digelar dalam situasi ekonomi global yang suram. 

NEWS | 2 Desember 2022


TAG POPULER

# Sidang Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


# Pertumbuhan Ekonomi 2023


# One Championship


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Investor <em>Kripto</em> Masih Ragu-ragu, Bitcoin Gagal Tembus US$ 17.100

Investor Kripto Masih Ragu-ragu, Bitcoin Gagal Tembus US$ 17.100

EKONOMI | 48 detik yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE