Logo BeritaSatu

Perpres TNI Tumpas Teroris Bisa Bawa Indonesia ke Zaman Orba

Jumat, 5 Juni 2020 | 18:50 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komnas HAM Choirul Anam berharap DPR menolak Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme. Perpres tersebut dinilainya dapat membawa Indonesia kembali kepada masa Orde Baru (Orba), di mana ada keterlibatan TNI di dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia.

“Kami di Komnas HAM, sikapnya pertama kami sarankan DPR pertimbangannya menolak Perpres tersebut dan mendengarkan suara publik,” kata Choirul dalam Diskusi Nasional bertema "Kupas Tuntas Kontroversi Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme" di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

Komnas HAM berharap dalam pemberantasan terorisme tidak ada pendekatan lain selain pendekatan hukum. Jika tidak, maka akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Perpres kita tidak mau yang namanya pendekatan hukum menjadi pendekatan yang lain. Sejak awal dikatakan terorisme merupakan tindak pidana. Kalau pendekatannya paradigma lama, yang diinginkan pendekatan militer," ucapnya.

Pascareformasi, amanat UU dengan tegas menyebutkan, TNI bertugas di dalam bidang pertahanan. Yakni sebagai kekuatan perang, kedaulatan, keutuhan wilayah keselamatan bangsa. Sedangkan kepolisian lebih kepada perspektif keamanan, yaitu ketertiban dan penegakkan hukum, hak dan kebebasan warga negara.

Dalam perspektif tersebut, artinya TNI adalah kekuatan yang bertanggung jawab dalam pertahanan dan polri bertanggung jawab dalam bidang keamanan.

Komnas HAM melihat, ada sejumlah kondisi yang cukup berbahaya jika Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme benar-benar disahkan. Pertama Perpres tersebut akan menyeret Indonesia ke dalam tipologi militer persis di zaman Orde Baru.

"Perpres itu wajahnya operasi yang dilakukan militer. Operasi yang diinginkan TNI adalah operasi permanen," ujarnya.
Padahal, di negara lain, pelibatan tentara dalam pemberantasan teroris memang sangat dimungkinkan. Tetapi tentunya dalam skala dan ukuran yang jelas.

"Itu yang namanya bersifat tidak permanen. Penyelidikan, penyelidikan tidak boleh dilakukan tentara. Padahal kepolisian sendiri, melakukan penyadapan saja butuh izin pengadilan, di perpres ini TNI tidak butuh izin. Tidak ada kontrol apapun, itu sangat berbahaya," ungkapnya.

Selain itu, di perpres tersebut TNI juga nampak jelas tidak mau di bawah koordinasi dengan polisi. Artinya, Perpres tersebut memiliki watak tidak mau diawasi dan kondisi itu bisa bersifat permanen.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Hari Ini, Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP

Pemerintah daerah wajib mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) hari ini, Senin (28/11/2022)

NEWS | 28 November 2022

Tak Mau Pemborosan, Anwar Ibrahim Tolak Mercedes S600 untuk Mobil Dinas

PM Baru Malaysia Anwar Ibrahim menolak penggunaan Mercedes-Benz S600 untuk mobil dinasnya, karena tak mau ada pemborosan dana publik.

NEWS | 28 November 2022

Tolak RUU Kesehatan, Organisasi Profesi Kesehatan Gelar Aksi Bersama

Lima organisasi profesi terdiri dari IDI, PDGI, PPNI), IAI beserta organisasi kesehatan lainnya menggelar aksi damai bersama untuk menolak RUU Kesehatan

NEWS | 28 November 2022

Tolak RUU Kesehatan, PPNI Ingatkan DPR Tak Khianati Perjuangan Nakes

Ketua Umum Persatuan Persatuan Perawat Indonesia (PPNI) Harif Fadhilla menyampaikan orasi menolak RUU Kesehatan.

NEWS | 28 November 2022

Tiba di Ruang Sidang, Bharada E Disambut Para Pendukung

Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E disambut para pendukungnya saat tiba di ruang persidangan.

NEWS | 28 November 2022

Helikopter Polri Hilang Kontak, Nelayan Temukan Sandaran Kursi Penumpang

Terkait helikopter Polri jatuh, seorang nelayan bernama Sobri Wassholat menemukan sandaran kursi penumpang helikopter di Perairan Manggar Belitung Timur, Bangka Belitung.

NEWS | 28 November 2022

Jenazah Bripda Khoirul Anam Ditemukan di Pantai Burung Mandi

Jenazah yang ditemukan di Pantai Burung Mandi itu bernama Bripda Khoirul Anam. Ia merupakan kru helikopter Polri yang hilang kontak.

NEWS | 28 November 2022

Akses bagi Anak-Anak Buruh Tani Sawit Dapatkan Pendidikan Berkualitas

Untuk menguatkan pemulihan pembelajaran, Kepala SDN 005 Tanjung Palas Timur Ludiah Liling merancang empat strategi implementasi Kurikulum Merdeka.

NEWS | 28 November 2022

Helikopter Polri yang Hilang Kontak Diduga Jatuh karena Cuaca

Helikopter Polri yang jatuh hilang kontak di dekat perairan Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, pada Minggu (27/11/2022), diduga jatuh karena cuaca.

NEWS | 28 November 2022

Bertemu Tokoh Supremasi Kulit Putih, Donald Trump Dikritik Republikan

Mantan Presiden AS Donald Trump mendapat kritikan tajam dari sejumlah Republikan atau anggota Partai Republik.

NEWS | 28 November 2022


TAG POPULER

# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


# Vaksinasi Booster


# Pushbike


# Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kontribusi Asuransi Syariah Diproyeksikan Tumbuh 15%

Kontribusi Asuransi Syariah Diproyeksikan Tumbuh 15%

EKONOMI | 59 detik yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE