Logo BeritaSatu

Langgar Permendikbud PPDB, Pemda Harus Kena Sanksi

Senin, 8 Juni 2020 | 00:13 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, pihaknya menerima tujuh pengaduan terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) mulai 27 Mei hingga 5 Juni 2020. Salah satu yang diadukan terkait ketetapan zonasi di DKI Jakarta yang hanya 40% dari kuota minimal 50% menurut Permendikbud No 44 Tahun 2019 tentang PPDB.

Menurut Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim, permasalahan PPDB di DKI Jakarta bukan hanya terjadi tahun ini. Seharusnya Kemdikbud memberi sanksi dan teguran untuk DKI Jakarta dan daerah lainnya yang melanggar Permendikbud PPDB.

“Dalam Permendikbud sudah diatur minimal jalur zonasi itu 50%, dan DKI Jakarta hanya 40%. Itu masih kurang 10%, harus ada sanksi,” kata Satriwan kepada Suara Pembaruan, Minggu (7/6/2020).

Menurut Satriwan, Permendikbud PPDB harus mempunyai kekuatan untuk mendorong pemerintah daerah agar tidak melanggar. Kemdikbud harus menegur gubernur atau kepala dinas pendidikan terkait.

Selain masalah zonasi, KPAI juga mendapat pengaduan dari keluarga yang sedang menjalani isolasi di RS Wisma Atlet. Mereka kebingungan mendaftarkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi karena mereka sedang diisolasi. Sedangkan seluruh dokumen anak ada di rumah dan bingung dengan sistem daring PPDB DKI Jakarta.

Terkait kasus ini, Satriwan menilai, seharusnya keluarga dibantu oleh pemda. Siswa tersebut harus mendapat prioritas, bisa melalui skema zonasi maupun afirmasi.

“Ini sebenarnya terhitung sedang mendapat musibah dan bisa mengunakan jalur afirmasi, tetapi perlu peran dinas kesehatan agar anak ini tidak terkendala pendaftaran. Artinya, bisa melalui mediasi dan lapor ke dinas kesehatan berkoordinasi dinas terkait agar keadaan saat ini jangan menjadi penghalang. Dinas pendidikan jangan abai,” ucapnya.

Kemudian, KPAI juga menerima lima pengaduan terkait tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang membuat para siswa tidak diperkenankan mengikuti ujian kenaikan kelas atau penilaian akhir semester (PAT).

Terkait dengan masalah ini, Satriwan mengatakan, permasalahan tersebut butuh intervensi dari pemda. Sebab, sebagian sekolah swasta memang perlu dibantu pada masa pandemi Covid-19.

Menurutnya, perlu ada alokasi dana khusus untuk membantu sekolah swasta. Pasalnya, dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak dapat memenuhi kebutuhan sekolah swasta. Apalagi, dana BOS juga digunakan untuk membeli peralatan protokol kesehatan selama Covid-19.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kenaikan UMP Tak Sesuai, Buruh Gelar Demo di Balai Kota

Sejumlah elemen buruh menggelar aksi demo di Kantor Balai Kota, Jakarta, Jumat (2/12/2022) untuk menuntut kenaikan UMP.

NEWS | 2 Desember 2022

Ganjar Diteriaki Presiden Saat Jadi Pembicara di Rakor PAN Jateng

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo kembali diteriaki "Ganjar Presiden" saat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Partai Amanat Nasional (PAN) Jateng.

NEWS | 2 Desember 2022

Saatnya Mengajak Masyarakat Berperan Aktif Mengendalikan Virus HIV

Saat ini penderita kasus HIV di Indonesia berada di rentang usia 25-49 tahun dengan jumlah penderita sebanyak 69,7% pada tahun 2021.

NEWS | 2 Desember 2022

Polisi Ungkap Peran Istri dan Anak Ismail Bolong di Kasus Tambang Ilegal

Polri membeberkan peran istri dan anak Ismail Bolong dalam kasus tambang ilegal di Kaltim. Istri dan anak Ismail Bolong telah diperiksa penyidik kemarin.

NEWS | 2 Desember 2022

Tiba di DPR, Yudo Margono Didampingi Kasau, Kasad, dan Kapolri

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tiba di Gedung DPR untuk menjalani fit and proper test, Jumat (2/12/2022).

NEWS | 2 Desember 2022

Kasus Tambang Ilegal Mencuat, Rumah Mewah Ismail Bolong Sepi

Rumah mewah Ismail Bolong di Kota Samarinda kini tampak sepi setelah mencuatnya kasus tambang ilegal di Kaltim yang menyeret namanya. 

NEWS | 2 Desember 2022

Bocoran Pertanyaan di Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Yudo Margono

Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan akan menggali sejumlah persoalan kepada Laksamana Yudo Margono saat fit and proper test calon panglima TNI. 

NEWS | 2 Desember 2022

Transformasi Pembelajaran melalui Sekolah Responsif Gender

Program kolaboratif, kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia di bidang pendidikan bersama dengan UMSIDA (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo). 

NEWS | 2 Desember 2022

Disiplin Prajurit Jadi Materi Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan akan mendalami soal disiplin prajurit TNI saat fit and proper test calon panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

NEWS | 2 Desember 2022

Bareskrim Segera Tetapkan Tersangka Kasus Mafia Tanah di Surabaya

Bareskrim Polri tengah mengusut kasus mafia tanah di Surabaya. Terkini, Bareskrim segera menetapkan tersangka kasus mafia tanah tersebut.

NEWS | 2 Desember 2022


TAG POPULER

# Sidang Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


# Pertumbuhan Ekonomi 2023


# One Championship


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kenaikan UMP Tak Sesuai, Buruh Gelar Demo di Balai Kota

Kenaikan UMP Tak Sesuai, Buruh Gelar Demo di Balai Kota

NEWS | 7 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE