Logo BeritaSatu

Kurangi Kuota Zonasi, Pemda Dinilai Langgar Keadilan Sosial

Selasa, 9 Juni 2020 | 22:12 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Berdasarkan laporan diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih ada pemerintah daerah (pemda) yang tidak menggelar penerimaan peserta didik baru (PPDB) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019. Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Doni Koesoema mengatakan, pemda yang mengurangi kuota zonasi sama saja melanggar prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar penetapan kebijakan zonasi.

Doni menyebutkan, kebijakan PPDB berbasis zonasi bertujuan untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh anak Indonesia. Artinya, siapapun anak Indonesia dalam zonasi yang sama bisa masuk ke sekolah terdekat. Namun, pengurangan jatah zonasi dari yang seharusnya 50% menjadi 40% justru dilakukan oleh DKI Jakarta.

"Zonasi memberi peluang agar siswa di sebuah sekolah lebih heterogen dan sekolah tidak bisa memilih calon peserta didik serta bisa memberikan hak pada anak. Lalu, bagaimana komitmen pemda yang mengurangi jalur zonasi karena artinya, itu mengurangi akses anak-anak dari keluarga kurang mampu?" tutur Doni kepada Suara Pembaruan, Selasa (9/6/2020).

Dengan mengalihkan kuota zonasi kepada kuota afirmasi, pemda tentu tidak memberi kesempatan bagi anak dalam zonasi. Pasalnya, jalur afirmasi hadir untuk anak-anak dari luar zonasi. Kebijakan kuota afirmasi ini juga mempersulit anak-anak karena mereka harus memerlukan anggaran lebih banyak untuk transportasi ketika berangkat ke sekolah.

“Tujuan zonasi ini adalah supaya biaya transportasi tidak banyak. Enggak memberatkan. Anak-anak yang berada di dekat sekolah itu sebaiknya lebih diutamakan sehingga akses pendidikan merata,” terangnya.

Doni menegaskan, pemda harus memahami hak anak untuk memperoleh pendidikan, apalagi untuk pendidikan dasar. Negara wajib memberikan akses berupa PPDB berbasis zonasi. Ia pun mengusulkan agar sebaiknya pemda membuka kuota zonasi lebih tinggi dari yang ditetapkan Permendikbud.

Menurut Doni, pemda mengurangi kuota zonasi karena tidak ingin sekolah-sekolah yang sudah dianggap maju prestasinya turun apabila kuota zonasi diperluas.

“Kebijakan tersebut mempertahankan elitisme dan bertentangan dengan hak anak mendapat pendidikan,” ujarnya.

Doni menyebutkan, tugas pemerintah adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, bukan hanya mempertahankan kualitas pendidikan di sekolah yang sudah bagus. Semua harus dilakukan menyeluruh dengan memperhatikan sekolah-sekolah di pinggiran.

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 mengatur bahwa PPDB 2020 terdiri dari empat jalur dengan persentase meliputi zonasi minimal 50%, afirmasi minimal 15%, perpindahan tugas orang tua maksimal 5%, dan jalur prestasi sisa kuota dari ketiga jalur tersebut.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kenaikan UMP Tak Sesuai, Buruh Gelar Demo di Balai Kota

Sejumlah elemen buruh menggelar aksi demo di Kantor Balai Kota, Jakarta, Jumat (2/12/2022) untuk menuntut kenaikan UMP.

NEWS | 2 Desember 2022

Ganjar Diteriaki Presiden Saat Jadi Pembicara di Rakor PAN Jateng

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo kembali diteriaki "Ganjar Presiden" saat menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Partai Amanat Nasional (PAN) Jateng.

NEWS | 2 Desember 2022

Saatnya Mengajak Masyarakat Berperan Aktif Mengendalikan Virus HIV

Saat ini penderita kasus HIV di Indonesia berada di rentang usia 25-49 tahun dengan jumlah penderita sebanyak 69,7% pada tahun 2021.

NEWS | 2 Desember 2022

Polisi Ungkap Peran Istri dan Anak Ismail Bolong di Kasus Tambang Ilegal

Polri membeberkan peran istri dan anak Ismail Bolong dalam kasus tambang ilegal di Kaltim. Istri dan anak Ismail Bolong telah diperiksa penyidik kemarin.

NEWS | 2 Desember 2022

Tiba di DPR, Yudo Margono Didampingi Kasau, Kasad, dan Kapolri

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tiba di Gedung DPR untuk menjalani fit and proper test, Jumat (2/12/2022).

NEWS | 2 Desember 2022

Kasus Tambang Ilegal Mencuat, Rumah Mewah Ismail Bolong Sepi

Rumah mewah Ismail Bolong di Kota Samarinda kini tampak sepi setelah mencuatnya kasus tambang ilegal di Kaltim yang menyeret namanya. 

NEWS | 2 Desember 2022

Bocoran Pertanyaan di Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Yudo Margono

Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan akan menggali sejumlah persoalan kepada Laksamana Yudo Margono saat fit and proper test calon panglima TNI. 

NEWS | 2 Desember 2022

Transformasi Pembelajaran melalui Sekolah Responsif Gender

Program kolaboratif, kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia di bidang pendidikan bersama dengan UMSIDA (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo). 

NEWS | 2 Desember 2022

Disiplin Prajurit Jadi Materi Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan akan mendalami soal disiplin prajurit TNI saat fit and proper test calon panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

NEWS | 2 Desember 2022

Bareskrim Segera Tetapkan Tersangka Kasus Mafia Tanah di Surabaya

Bareskrim Polri tengah mengusut kasus mafia tanah di Surabaya. Terkini, Bareskrim segera menetapkan tersangka kasus mafia tanah tersebut.

NEWS | 2 Desember 2022


TAG POPULER

# Sidang Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


# Pertumbuhan Ekonomi 2023


# One Championship


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kenaikan UMP Tak Sesuai, Buruh Gelar Demo di Balai Kota

Kenaikan UMP Tak Sesuai, Buruh Gelar Demo di Balai Kota

NEWS | 6 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE