Logo BeritaSatu

Jimly: Substansi RUU HIP Bukan Haluan tetapi Implementasi Pancasila

Senin, 6 Juli 2020 | 18:03 WIB
Oleh : Roberth Wardhy / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengemukakan masalah haluan negara sudah selesai dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Bangsa ini sudah menjadikan Pancasila sebagai haluan negara dan Pancasila yang dipakai adalah yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

“Itu sudah menjadi landasan konstitusi kita. Tidak perlu lagi diungkit-ungkit sejarah masa lalu karena pasti ada pertentangan,” kata Jimly dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan Komite I DPD di Jakarta, Senin (6/7/2020).

Advertisement

Komite I ingin mendapatkan masukan dari internal karena Jimly juga merupakan anggota DPD. Namun mereka juga mengundang pakar dari eksternal yaitu Yudi Latief. Sayang, Yudi tidak hadir pada RDP tersebut.

Jimly mengaku ide Pancasila memang pertama kali disampaikan mantan Presiden pertama Soekarno (Bung Karno) dalam pidato pada tanggal 5 Juni. Kemudian, ada pembahasan dan perdepatan yang terjadi pada tanggal 22 Juni yang melahirkan syariat Islam pada sila pertama. Namun apa yang terjadi pada tanggal 5 Juni dan 22 Juni adalah bagian dari sejarah bangsa ini karena yang dipakai adalah Pancasila yang disepakati tanggal 18 Agustus 1945.

Menurutnya, jika ada kelompok yang ingin membawa Pancasila yang harus diakui adalah berdasarkan pidato Bung Karno tanggal 5 Juni, pasti ada kelompok yang menentang. Demikian juga jika ada kelompok yang memaksa Pancasila yang sah adalah yang disepekati tanggal 22 Juni dengan sila pertama berisi kewajiban menjalankan syariat Islam, pasti ada kelompok yang menolak. Sebagai jalan tengah dan sudah disepakatai serta disahkan dalam konstitusi bangsa adalah Panasila yang lahir 18 Agustus 1945.

“Maka UU yang mau dihasilkan hendaknya hanya memuat implementasi, program dan aktualiasi terhadap Pancasila,” tegas Jimly.

Dia menegaskan pelaksanaan program seperti itu memang tidak cukup dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) seperti yang ada sekarang atau seperti Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang ada pada zaman Orde Baru. Pembentukan badan seperti itu hanya memperbanyak jumlah badan karena jabatannya paling setingkat eselon I.

Dengan jabatan seperti itu, tidak bisa mengeksekusi program seperti yang diperintahkan UU. Apalagi anggota BPIP adalah mantan presiden dan tokoh masyarakat.

“Harus ada lembaga baru yang nonpartisan, bukan eksekutif. Saya usulkan nama BPIP diganti menjadi Dewan Nasional. Mereka yang mengimplementasikan Pancasila dan program-programnya,” tutup Jimly.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Korban Gempa Cianjur Diminta Pastikan Termasuk Penerima Bantuan Perbaikan Rumah

Warga korban gempa di Cianjur diminta memastikan rumahnya masuk dalam penerima bantuan perbaikan rumah yang sudah diumumkan di sejumlah desa terdampak.

NASIONAL | 4 Februari 2023

Kesehatan Lukas Enembe, Komnas HAM dan KPK Lakukan Koordinasi

Guna memastikan diperhatikannya hak-hak tahanan dalam hal ini Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Komnas HAM melakukan koordinasi dengan KPK.

NASIONAL | 3 Februari 2023

Bakamla RI Berpartisipasi Latihan Sea Lion SAR Avitex

Bakamla RI berpartisipasi dalam latihan yang digelar Turkish Coast Guard karena kedua negara menghadapi tantangan serupa dalam menjaga keamanan wilayah

NASIONAL | 16 Mei 2022

Kepala BNPT Apresiasi Upaya ESQ Jaga Pancasila dan NKRI

Upaya ESQ guna menjaga Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendapatkan apresiasi.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Kapolda Jatim: Sopir Bus Maut Berpotensi Tersangka

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta  menyatakan, sopir bus maut berpotensi menjadi tersangka karena diduga mengantuk.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Gelombang Tinggi Hantam Puluhan Warung di Pantai Bagedur

Gelombang tinggi kembali menerjang objek wisata Pantai Bagedur di Sukamanah, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Bencana Tanah Bergerak Robohkan Rumah Warga di Lebak

Rumah warga di Jampang Cikoneng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, roboh hingga rata dengan tanah akibat terdampak tanah bergerak.

NASIONAL | 16 Mei 2022

KSPSI Salurkan Paket Bantuan Kapolri untuk Buruh di Maluku Utara

KSPSI menyalurkan 1.000 paket bantuan sembako dari Kapolri untuk buruh di Maluku Utara di site PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

NASIONAL | 16 Mei 2022

Gunung Merapi Tercatat Alami 77 Kali Gempa Guguran

Gunung Merapi mengalami 77 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada Minggu (15/5/2022) pukul 00.00-24.00 WIB.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Margarito Kamis: Sekda Jadi Pj Rentan Conflict of Interest

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menegaskan sekretaris daerah (sekda) yang menjadi penjabat (pj) kepala daerah akan rentan conflict of interest.

NASIONAL | 16 Mei 2022


TAG POPULER

# Transmart


# Perayaan dan Sejarah Cap Go Meh


# Mutasi Perwira


# Kawasan Halal di Jakarta


# Eliezer


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Jasad 3 Penyanyi Rap yang Hilang Ditemukan di Ruang Bawah Tanah Detroit

Jasad 3 Penyanyi Rap yang Hilang Ditemukan di Ruang Bawah Tanah Detroit

NEWS | 17 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE