Logo BeritaSatu

Pakar: Masalah Guru Bisa Selesai jika Ada Kerja Sama Antar-Kementerian

Kamis, 9 Juli 2020 | 23:37 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen mengatakan, berdasarkan data aparatur sipil negara (ASN) per 30 Juni 2020, terlihat bahwa rasio guru dan murid di Tanah Air masih tergolong ideal. Secara keseluruhan, rasionya adalah 1:16 yakni satu guru mengajar 16 anak. Sedangkan untuk guru ASN, rasionya 1:34 atau satu guru mengajar 34 anak.

“Perbandingan ini sangat bagus. Namun kendalanya, guru tidak tersebar merata. Guru kebanyakan berada di Pulau Jawa,” kata Suharmen dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR dengan pemerintah, Rabu (8/7/2020) malam.

Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Education Regulations and Development Analysis (Cerdas), Indra Charismiadji mengatakan, masalah penyebaran guru yang tidak merata ini sulit terselesaikan apabila pemerintah pusat, yakni Kemdikbud tidak bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang memiliki wewenang mengatur pemerintah daerah (pemda).

Menurut Indra, selama ini kebijakan redistribusi guru tidak dapat dijalankan karena tidak adanya kerja sama lintas K/L. Padahal secara regulasi, guru adalah milik pemda.

“Dengan kerja sama, ajak kepala daerahnya berdialog, karena guru itu milik pemda. Enggak bisa (pemerintah) pusat main atur-atur mereka,” kata Indra kepada Suara Pembaruan, Kamis (9/7/2020) malam.

Indra menyebutkan, tidak adanya kerja sama ini menciptakan banyak masalah, seperti jumlah guru honorer yang terus meningkat karena pemda melakukan rekrutmen, sehingga data honorer mengalami peningkatan jumlah setiap tahun.
Dengan adanya kerja sama, kata Indra, Kemdikbud dapat menggunakan Dapodik untuk melakukan redistribusi guru.

“Tarik saja data Dapodik, data sebaran guru di daerah mana akan kelihatan. Untuk daerah A, berapa guru, berapa murid, berapa sekolah, dan lihat rasionya untuk diredistribusi,” ujarnya.

Hal senada dikatakan anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah. Ia mengatakan, Kemdikbud harus berani mendapatkan jumlah kebutuhan guru di setiap daerah dan berkoordinasi dengan Kemdagri untuk melakukan redistribusi guru. Sebab, pada prinsipnya Indonesia tidak kekurangan guru.

Ferdi menyebutkan, harus ada regulasi tegas dari Kemdagri bagi ASN yang tidak mau dipindahtugaskan.

“Guru itu ASN, ada Undang-Undang ASN, ada konsekuensinya. Kalau tidak mau dipindahkan, gunakan sanksi. Tidak nurut sebagai ASN, keluarkan surat peringatan 1, 2, dan 3,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Untuk menerapkan sanksi ini, Ferdi menuturkan, perlu adanya komunikasi lintas kementerian dan lembaga terkait tekait setiap kebijakan publiknya sehingga tidak menimbulkan masalah.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

KLHK Serahkan Anugerah Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Nasional 2022

KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kembali memberikan penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri dan Nasional tahun 2022.

NEWS | 1 Desember 2022

Kebakaran Usaha Laundry di Tangerang, 3 Meninggal Dunia

Tiga orang meninggal dunia akibat kebakaran tempat usaha laundry di Perumahan Taman Cikande, RW02 RT09 Desa Cikande, Kabupaten Tangerang.

NEWS | 1 Desember 2022

Hingga Hari Ini, Total Rumah Rusak Akibat Gempa Cianjur 24.107 Unit

Total rumah rusak akibat gempa Cianjur, Jawa Barat hingga hari ini, Kamis (1/12/2022) sebanyak 24.107 unit.

NEWS | 1 Desember 2022

Pemuda Katolik Siap Berkolaborasi dengan Bawaslu Awasi Pemilu 2024

PP Pemuda Katolik menyatakan kesiapan mereka untuk berkolaborasi dengan Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024. 

NEWS | 1 Desember 2022

Bareskrim Limpahkan 3 Tersangka Korupsi Kredit Bank Jateng

Bareskrim Polri melimpahkan tiga tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi pemberian kredit proyek BPD Jawa Tengah (Jateng) cabang Jakarta.

NEWS | 1 Desember 2022

Kuasa Hukum Hendra Kurniawan dan Agus Cecar Saksi dari Divisi Propam

Kuasa Hukum terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Henry Yosodingrat mencecar saksi Radite Hernawa yang merupakan Divisi Propam Polri.

NEWS | 1 Desember 2022

Karang Taruna Dukung Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan

Ketua Umum Karang Taruna, Didik Mukrianto pihaknya mendukung dan konsisten bersama pemerintah mengurai persoalan, termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

NEWS | 1 Desember 2022

Saksi dari Timsus Polri Beberkan Kejanggalan Kasus Brigadir J

Saat hadir sebagai saksi di sidang Hendra Kurniawan, salah satu timsus Polri, Agus Saripul Hidayat membeberkan kejanggalan kasus Brigadir J. 

NEWS | 1 Desember 2022

Kasus Suap, Eks Kepala BPN Riau M Syahrir Ditahan KPK

KPK menahan mantan Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir, tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan dan perpanjangan HGU di Kanwil BPN Riau. 

NEWS | 1 Desember 2022

Bertambah, Pengungsi Gempa Cianjur Mencapai 114.414 Orang

Jumlah pengungsi akibat gempa Cianjur bertambah menjadi sebanyak 114.414 orang sementara sehari sebelumnya 109.386 orang. 

NEWS | 1 Desember 2022


TAG POPULER

# Sidang Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


# Pertumbuhan Ekonomi 2023


# One Championship


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Badai PHK <em>Startup</em>, Kemenkominfo: Model Bisnis Berubah

Badai PHK Startup, Kemenkominfo: Model Bisnis Berubah

EKONOMI | kurang dari 1 detik yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE