Logo BeritaSatu

Dikritik Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro: Orde Baru Sudah Selesai

Sabtu, 26 September 2020 | 15:30 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menjawab kritikan aktivis antikorupsi atas keputusannya menjadi tim pengacara Bambang Trihatmodjo untuk menggugat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebagai seorang advokat sejak 1981, Busyro mengaku terikat prinsip dengan prinsip justice for all, equality before the law dan presumption of innocent.

Untuk itu, tak adil jika gugatan Bambang ke Sri Mulyani dikaitkan dengan statusnya sebagai putra Presiden ke-2 RI Soeharto atau bagian dari Keluarga Cendana dan rezim Orde Baru.

Advertisement

"Dalam dunia advokat itu etika profesi itu kan justice for all, semua pihak terikat. Bahkan sekarang kalau dikait-kaitkan dengan Keluarga Cendana tidak adil," kata Busyro saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (26/9/2020).

Salah satu pihak yang mengkritik keputusan Busyro menjadi pengacara Bambang adalah Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada ( Pukat UGM) Zainur Rohman.

Menurutnya keputusan Busyro telah mencoreng citranya sendiri yang dikenal sebagai aktivis antikorupsi dan bahkan mantan Pimpinan KPK. Hal ini mengingat Bambang merupakan bagian Keluarga Cendana dan Orde Baru yang masih memiliki beban masa lalu seperti dugaan kasus korupsi yang hingga kini belum tuntas.

Menjawab hal ini, Busyro menyatakan, Orde Baru tak hanya menyangkut Soeharto dan Keluarga Cendana, tetapi sistem pemerintahan yang juga menyangkut ABRI, Polri hingga Partai Golkar sebagai pendukung utama serta kalangan konglomerat. Namun, kata Busyro, Orde Baru saat ini telah selesai. Untuk itu, tidak adil jika keluarga Soeharto terus dikaitkan dengan Orde Baru.

"Alangkah tidak adilnya kalau keluarga dari pak Harto itu ada yang punya persoalan ini kemudian disikapi dengan tidak adil. Supaya adil ya ke pengadilan saja. Dalam etika agama juga ada itu, janganlah kebencianmu kepada satu kaum berakibat kamu benci kepada kaum itu. Orde Baru kan sudah bukan kaum, sudah almarhum," tegasnya.

Apalagi, kata Busyro gugatan yang dilayangkan Bambang Trihatmodjo bukanlah kasus korupsi atau pelanggaran HAM. Bambang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta atas keputusan Sri Mulyani memperpanjang pencegahannya bepergian ke luar negeri dalam rangka pengurusan piutang negara.

"Setelah kami pelajari, kasus ini bukan kategori dugaan korupsi atau korupsi sama sekali tidak ada, juga bukan kasus misalnya pelanggaran HAM itu juga tidak ada sama sekali, kan enggak mungkin pelanggaran HAM perorangan, jadi yang jelas bukan kasus korupsi," kata Busyro.

Selain itu, gugatan yang dilayangkan Bambang merupakan persoalan lama. Persoalan yang tidak pernah dipermasalahkan pada pemerintahan sebelumnya, atau pemerintahan setelah Soeharto.

"Di era-era persiden sebelumnya tidak pernah diangkat dipermasalahkan, sejak Presiden Megawati, Gusdur, SBY, Habibie, dipermasalahkan baru kemarin itu," katanya.

Meski demikian, Busyro belum bersedia merinci langkah yang akan dilakukannya dalam persidangan. Dia meminta semua pihak untuk bersabar sampai kasus ini disidangkan.

"Biar nanti di pengadilan saja dibuka. Biar teman-teman pers bisa mengedukasi masyarakat," katanya.

Dikutip dari laman PTUN DKI Jakarta, gugatan yang diajukan Bambang Trihatmodjo pada 15 September teregister dengan nomor perkara 179/G/2020/PTUN.JKT.

Dalam gugatannya, Bambang Trihatmodjo meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.

Selain itu, Bambang Trihatmodjo dalam gugatannya meminta PTUN mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Menkeu Nomor 108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tersebut.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

2 Hari Hilang, 6 Pendaki Gunung Lemongan Akhirnya Ditemukan

Usai dua hari menghilang lantaran tersesat, enam mahasiswa pendaki Gunung Lemongan di Jawa Timur akhirnya bisa ditemukan pada Sabtu siang (28/1/2023).

NEWS | 29 Januari 2023

Hadiri Harlah ke-50 PPP, Erick Thohir Disambut Meriah

Kedatangan Erick Thohir di peringatan harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Cilegon, Banten, Sabtu (28/1/2023) disambut hangat.

NEWS | 29 Januari 2023

KebakaranSwalayan di Bekasi, 11 Unit Pemadam Dikerahkan

Sebuah bangunan swalayan di Jalan Sumber Jaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ludes dilahap api, Sabtu malam (28/1/2023).

NEWS | 29 Januari 2023

Top 5 News: Penipuan Undangan Digital hingga Mahasiswa UI Ditabrak

Penipuan undangan pernikahan digital di Whatsapp bisa menguras rekening korban menjadi berita terpopuler atau top news di Beritasatu.com, Sabtu (28/1/2023).

NEWS | 29 Januari 2023

Liga Premier Singapura Gunakan Teknologi VAR untuk Pertama Kalinya

Wasit di Liga Premier Singapura (SPL) akan mendapat bantuan ekstra di musim mendatang, dengan teknologi Video Assistant Referee (VAR).

NEWS | 29 Januari 2023

Surat Kewarganeragaan Tidak Sah, Wakil PM Nepal Dicopot dari Jabatan

Hakim di pengadilan tinggi Nepal memutuskan mencopot jabatan wakil PM Nepal Rabi Lamichhana karena memiliki surat kewarganegaraan yang tidak sah.

NEWS | 29 Januari 2023

Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Maluku, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa bumi dengan magnitudo 5,1 melanda Maluku, Sabtu (28/1/2023) malam pukul 22.47 WIB, menurut BMKG, gempa itu tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

NEWS | 28 Januari 2023

Legislator Minta BPKH Susun Peta Jalan Pola Pembiayaan Haji

Legislator meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menyusun peta jalan atau roadmap pola pembiayaan haji.

NEWS | 28 Januari 2023

Soal Kemungkinan Biaya Haji Turun, Ini Respons Komnas

Komnas Haji mengatakan bahwa masih ada kemungkinan biaya haji tahun ini turun dari angka yang diusulkan oleh Kementerian Agama.

NEWS | 28 Januari 2023

Panel DPR AS Bakal Pemungutan Suara untuk Blokir Aplikasi TikTok

Sebuah panel DPR AS Komite Urusan Luar Negeri berencana untuk mengadakan pemungutan suara bulan depan yang bertujuan memblokir penggunaan TikTok

NEWS | 29 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Sandiaga Uno Dorong UMKM Manfaatkan TikTok untuk Jualan

Sandiaga Uno Dorong UMKM Manfaatkan TikTok untuk Jualan

EKONOMI | 8 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE