Logo BeritaSatu

Unjuk Rasa Anarkistis Melanggar Hukum dan Cederai Demokrasi

Jumat, 9 Oktober 2020 | 12:59 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Aksi unjuk rasa terhadap pengesahan UU Cipta Kerja dan berujung pada aksi-aksi anarki dinilai sebagai bentuk pelanggaran hukum dan mencederai penghargaan terhadap sistem demokrasi yang telah dibangun di Indonesia. Aspirasi ketidakpuasan terhadap pengesahan itu telah disediakan melalui sarana hukum berupa uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Aspirasi ketidakpuasan telah disediakan sarana hukum melalui uji materi terhadap UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, bukan melalui demonstrasi anarkistis dan vandalistis," ujar pakar hukumm pidana Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Indriyanto mengatakan, bila ada ketidakpuasan atas keabsahan substansi UU Cipta Kerja, baik atas kelebihan dan kekurangan UU tersebut, sebagai warga di negara hukum, sudah sewajarnya semua pihak tunduk dan taat kepada proses hukum atas legitimasi UU tersebut. Kalau pun aspirasi ketidakpuasan itu disalurkan melalui aksi demonstrasi, maka seharusnya dilakukan sesuai regulasi dan tertib hukum. Faktanya, kata Indriyanto, aksi unjuk rasa yang terjadi kemarin telah menyimpang dari aturan perundang-undangan.

Apa pun alasannya, ujar pengajar bidang studi ilmu hukum Universitas Indonesia (UI) itu, formulasi demonstrasi yang anarkistis dan vandalistis jelas melanggar hukum dan mencoreng sistem demokrasi Indonesia. Untuk itu, kata dia, negara tetap harus menindak tegas secara hukum kepada pelaku anarkistis maupun pihak yang menunggangi sebagai aktor intelektual.

"Unjuk rasa terkait pengesahan UU Cipta Kerja ini telah ditunggangi kepentingan-kepentingan politik dengan memanfaatkan aspirasi masyarakat yang berakhir anarkistis. Apalagi, demo dilakukan melalui penyebaran hoax yang sengaja dilakukan untuk menciptatakan diskomunikasi dan disinformasi, sehingga menimbulkan distabilitas politik dan keamanan negara," tuturnya.

Indriyanto juga menyebutkan, proses pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU melalui Sidang Paripurna DPR memiliki legitimasi dan sesuai dengan pemaknaan due process of law. Semua tahapan pembahasan RUU, kata dia, sudah melalui mekanisme dan proses legislatif dengan menghadirkan serta mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pemangku kepentingan.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Densus 88 Antiteror Selidiki Pelaku Bom Bunuh Diri Bandung

Densus 88 menyelidiki pelaku peristiwa ledakan diduga bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, apakah berasal dari jaringan teroris.

NEWS | 7 Desember 2022

Kemenkumham Tepis Kekhawatiran Dubes AS soal Dampak Negatif KUHP Baru

Plt Dirjen PP Kemenkumham, Dhahana Putra menepis kekhawatiran Duta Besar AS untuk Indonesia, Sung Kim soal dampak negatif dalam KUHP baru.

NEWS | 7 Desember 2022

Pembunuhan Brigadir J, Benny Ali: Ferdy Sambo Akui Nge-Prank

Benny Ali menyatakan kalau Ferdy Sambo mengakui bahwa dia telah nge-prank atau mengerjai anak buahnya sendiri pada kasus pembunuhan Brigadir J.

NEWS | 7 Desember 2022

Temui Langsung Ferdy Sambo, Benny Ali: Komandan Tega

Brigjen Benny Ali mengatakan langsung ke Ferdy Sambo bahwa komandannya itu tega mengorbankan para anak buahnya.

NEWS | 7 Desember 2022

Polsek Jatinegara Tingkatkan Pengamanan Usai Ledakan Bom Bandung

Polsek Jatinegara, Jakarta Timur, meningkatkan pengamanan usai ledakan bom Bandung.

NEWS | 7 Desember 2022

Bom Bunuh Diri: Satu Polisi Meninggal Dunia, 7 Luka-luka

Seorang anggota Polsek Astana Anyar meninggal dunia dan 7 anggota lainnya mengalami luka-luka akibat bom bunuh diri Bandung.

NEWS | 7 Desember 2022

Pasok Listrik Pengungsi Gempa Cianjur, Kemensos Siapkan Panel Surya

Kemensos menyiapkan teknologi panel surya untuk membantu memasok kebutuhan listrik bagi pengungsi gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

NEWS | 7 Desember 2022

Ledakan Kedua di Polsek Astana Anyar Berasal dari Tim Gegana

Ledakan kedua yang terdengar dari Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, ditengarai dari pihak tim gegana.

NEWS | 7 Desember 2022

Polri Beberkan Perkembangan Penanganan Ledakan Bom Bandung

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyampaikan perkembangan penanganan ledakan bom Bandung.

NEWS | 7 Desember 2022

Polda Jabar: Terlalu Dini Ungkap Pelaku Bom Astana Anyar

Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo menilai terlalu dini untuk mengungkap pelaku bom Astana Anyar.

NEWS | 7 Desember 2022


TAG POPULER

# Bom Bandung


# Ferdy Sambo


# Gempa Cianjur


# Pernikahan Kaesang


# KKB Tembak Mati


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
BKPM Sudah Terbitkan 2,9 Juta Nomor Induk Berusaha

BKPM Sudah Terbitkan 2,9 Juta Nomor Induk Berusaha

EKONOMI | 39 detik yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE