Logo BeritaSatu

Unjuk Rasa Anarkistis Melanggar Hukum dan Cederai Demokrasi

Jumat, 9 Oktober 2020 | 12:59 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Aksi unjuk rasa terhadap pengesahan UU Cipta Kerja dan berujung pada aksi-aksi anarki dinilai sebagai bentuk pelanggaran hukum dan mencederai penghargaan terhadap sistem demokrasi yang telah dibangun di Indonesia. Aspirasi ketidakpuasan terhadap pengesahan itu telah disediakan melalui sarana hukum berupa uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Aspirasi ketidakpuasan telah disediakan sarana hukum melalui uji materi terhadap UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, bukan melalui demonstrasi anarkistis dan vandalistis," ujar pakar hukumm pidana Indriyanto Seno Adji di Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Indriyanto mengatakan, bila ada ketidakpuasan atas keabsahan substansi UU Cipta Kerja, baik atas kelebihan dan kekurangan UU tersebut, sebagai warga di negara hukum, sudah sewajarnya semua pihak tunduk dan taat kepada proses hukum atas legitimasi UU tersebut. Kalau pun aspirasi ketidakpuasan itu disalurkan melalui aksi demonstrasi, maka seharusnya dilakukan sesuai regulasi dan tertib hukum. Faktanya, kata Indriyanto, aksi unjuk rasa yang terjadi kemarin telah menyimpang dari aturan perundang-undangan.

Apa pun alasannya, ujar pengajar bidang studi ilmu hukum Universitas Indonesia (UI) itu, formulasi demonstrasi yang anarkistis dan vandalistis jelas melanggar hukum dan mencoreng sistem demokrasi Indonesia. Untuk itu, kata dia, negara tetap harus menindak tegas secara hukum kepada pelaku anarkistis maupun pihak yang menunggangi sebagai aktor intelektual.

"Unjuk rasa terkait pengesahan UU Cipta Kerja ini telah ditunggangi kepentingan-kepentingan politik dengan memanfaatkan aspirasi masyarakat yang berakhir anarkistis. Apalagi, demo dilakukan melalui penyebaran hoax yang sengaja dilakukan untuk menciptatakan diskomunikasi dan disinformasi, sehingga menimbulkan distabilitas politik dan keamanan negara," tuturnya.

Indriyanto juga menyebutkan, proses pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU melalui Sidang Paripurna DPR memiliki legitimasi dan sesuai dengan pemaknaan due process of law. Semua tahapan pembahasan RUU, kata dia, sudah melalui mekanisme dan proses legislatif dengan menghadirkan serta mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pemangku kepentingan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Satu dari Lima Pemuda Perkotaan Tiongkok Menganggur

Satu dari lima pemuda di Perkotaan Tiongkok dalam status menganggur. Tingkat pengangguran telah berulang kali mencapai level tertinggi baru tahun 2022.

NEWS | 25 September 2022

Biden Anugerahi Medali Kemanusiaan pada Elton John

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Jumat (23/9/2022) memberi Sir Elton John Medali Kemanusiaan Nasional.

NEWS | 25 September 2022

Temukan "Harta Karun Batavia", Ini yang Akan Dilakukan MRT

MRT Jakarta berusaha menyelamatkan dan memastikan agar cagar budaya tersebut tidak rusak dan bisa selamat.

NEWS | 25 September 2022

BBM Naik Bukan Hambatan Wisatawan, Jalur Puncak Tetap Macet

Pascakenaikan harga BBM naik, arus kendaraan di kawasan Jalur Puncak terpantau macet di beberapa titik.

NEWS | 25 September 2022

Bangkitkan Wisata, Perusahaan Ini Donasikan Cat untuk Pecinan Kembang Jepun

Wisata Pecinan Kembang Jepun merupakan representasi kembalinya budaya Arek yang lekat dengan nilai-nilai toleransi dan gotong royong yang kuat.

NEWS | 25 September 2022

Momen "Kalibata Fashion Week" ala Puan Maharani dan Cak Imin

Puan Maharani bersama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sempat berjalan di zebra cross ala catwalk fashion week.

NEWS | 25 September 2022

Zelensky Klaim Ukraina Kehilangan 50 Tentara Per Hari

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina kehilangan 50 tentara per hari.

NEWS | 25 September 2022

Tawa Puan Ketika Johan Budi Sebut Dewan Kolonel Saat Ziarah

Puan Maharani tertawa terhadap celetukan Johan Budi soal Dewan Kolonel ketika ziarah bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

NEWS | 25 September 2022

Swedia Catat Tahun Kekerasan Senjata Paling Mematikan

Swedia mencatat tahun kekerasan senjata paling mematikan. Sejumlah 48 orang sejauh ini telah ditembak mati di Swedia pada tahun 2022.

NEWS | 25 September 2022

Iran Ancam Respons Balasan untuk Ukraina setelah Dubes Diusir

Iran menjanjikan respons balasan yang tepat untuk Ukraina atas tindakan pengusiran duta besarnya.

NEWS | 25 September 2022


TAG POPULER

# OTT Hakim Agung


# Penipuan Jam Tangan


# Pertalite


# Curacao


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Satu dari Lima Pemuda Perkotaan Tiongkok Menganggur

Satu dari Lima Pemuda Perkotaan Tiongkok Menganggur

NEWS | 5 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings