Logo BeritaSatu

Ini Penjelasan soal Dihapusnya Pasal tentang Migas dalam UU Cipta Kerja

Jumat, 23 Oktober 2020 | 18:59 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam proses review dan revisi Undang-Undang Cipta Kerja, Sekretariat Negara (Setneg) menghapus satu pasal, yakni Ketentuan Pengubah Pasal 46 Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam UU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang diserahkan DPR ke Pemerintah, ketentuan pengubahan tersebut tertuang dalam pasal 40 angka 7 yang mengubah ketentuan Pasal 46 UU No 22/2001. Namun, pasal tersebut tidak ada dalam UU Cipta Kerja setebal 1.187 halaman. Draft UU setebal 1.187 halaman ini sudah diserahkan pemerintah ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk mendapatkan masukan dalam pembuatan peraturan turunan UU Cipta Kerja.

Menanggapi hal itu, Dini menjelaskan pada intinya pasal 46 memang seharusnya tidak ada dalam naskah final, karena dalam rapat panja antara DPR dan pemerintah, sudah sepakat pasal tersebut kembali ke dalam aturan UU Minyak dan Gas Bumi.

"Pada intinya, pasal 46 memang seharusnya tidak ada dalam naskah final, karena dalam rapat panja memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU existing," kata Dini Purwono, Jumat (23/10/2020).

Ketika ditanya apakah diperbolehkan menghapuskan pasal setelah UU disahkan di rapat paripurna DPR, Dini menjawab, hal tidak boleh dilakukan adalah mengubah substansi.

"Yang tidak boleh diubah itu substansi. Dalam hal ini, penghapusan tersebut sifatnya administratif/typo dan justru membuat substansi menjadi sesuai dengan apa yang sudah disetujui dalam rapat panja Baleg DPR," ujar Dini Purwono.

Dini melanjutkan, dalam hal ini Setneg justru melakukan tugasnya dengan baik. Dalam proses cleansing final sebelum naskah dibawa ke Presiden, Setneg menangkap apa yg seharusnya tidak ada dalam UU Cipta Kerja. Tidak hanya itu, Setneg sudah mengomunikasikan penghapusan pasal 46 dengan DPR.

"Penghapusan pasal 46 tersebut justru menjadikan substansi menjadi sejalan dengan apa yang sudah disepakati dalam rapat panja," tutur Dini Purwono.

Adanya pihak yang mempertanyakan pemerintah dan DPR terburu-buru melakukan pengesahan sehingga tidak menyadari adanya pasal 46 dalam UU Cipta Kerja 812 halaman, Dini mengatakan lebih baik ditanyakan langsung ke DPR. Karena Setneg hanya melakukan review atas naskah yang diserahkan oleh DPR.

Dini menegaskan perubahan tersebut dilakukan agar substansi sesuai dengan yang disepakati dalam rapat panja. Lalu dengan sepengetahuan DPR dan di paraf DPR. "Perubahan dilakukan dengan proper. Itu yang penting," tegas Dini Purwono.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Bareskrim Segera Tetapkan Tersangka Kasus Mafia Tanah di Surabaya

Bareskrim Polri tengah mengusut kasus mafia tanah di Surabaya. Terkini, Bareskrim segera menetapkan tersangka kasus mafia tanah tersebut.

NEWS | 2 Desember 2022

Rumah Roboh Akibat Gempa Cianjur Mulai Diratakan

Rumah rumah roboh akibat gempa Cianjur, Jawa Barat, mulai diratakan dengan menggunakan alat berat.

NEWS | 2 Desember 2022

BNPT: Istilah Jihad Sering Disalahartikan untuk Memecah Bangsa

BNPT menegaskan, saat ini istilah jihad sering disalahartikan oleh oknum yang sengaja ingin memecah persatuan bangsa.

NEWS | 2 Desember 2022

Komisi I DPR Verifikasi Administrasi Calon Panglima TNI Yudo Margono

Komisi I DPR memverifikasi administrasi berkas Kasal Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima TNI sebelum menjalani fit and proper test.

NEWS | 2 Desember 2022

Ini 5 Pesan Penting Jokowi untuk KPU Jelang Pemilu 2024

Presiden Jokowi menyampaikan lima pesan penting kepada KPU menjelang Pemilu 2024. Mulai dari hal teknis, kesiapan SDM, hingga soal pendidikan politik. 

NEWS | 2 Desember 2022

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim Hari Ini

Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) pada hari ini, Jumat (2/12/2022).

NEWS | 2 Desember 2022

KPK Pastikan Segera Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK memastikan segera memanggil Hakim Agung Gazalba Saleh yang sudah menjadi tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.

NEWS | 2 Desember 2022

KPK Awasi Potensi Korupsi Penyaluran Bantuan Korban Bencana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti soal isu bantuan kemanusiaan untuk para korban bencana yang dikelola dengan tidak amanah.

NEWS | 2 Desember 2022

Persiapan Pemilu 2024, KPU Gelar Konsolidasi Nasional

KPU menggelar rapat konsolidasi nasional dalam rangka persiapan Pemilu 2024 di Beach City Entertainment Center Ancol, Jakarta Utara, pada Jumat (2/12/2022).

NEWS | 2 Desember 2022

Ekonomi Global Suram, Jokowi Minta KPU Efisien Gunakan Anggaran Pemilu 2024

Presiden Jokowi mengingatkan KPU untuk efisien menggunakan anggaran Pemilu 2024 karena Pemilu kali ini digelar dalam situasi ekonomi global yang suram. 

NEWS | 2 Desember 2022


TAG POPULER

# Sidang Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


# Pertumbuhan Ekonomi 2023


# One Championship


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Penuhi Kebutuhan Pupuk Petani, Toko Pe-i Gandeng Pertashop

Penuhi Kebutuhan Pupuk Petani, Toko Pe-i Gandeng Pertashop

EKONOMI | 19 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE