Logo BeritaSatu

Diapresiasi, Quality Control UU Ciptaker yang Dilakukan Kemsetneg

Senin, 26 Oktober 2020 | 16:10 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Rancangan undang-undang (RUU) yang telah disetujui DPR dan pemerintah menjadi undang-undang (UU) dapat diubah sepanjang menyangkut hal teknis bukan substansi. Perubahan itu terbuka sebelum UU diteken presiden untuk disahkan dan diundangkan dalam lembaran negara.

Demikian disampaikan Kepala Badan Keahlian DPR Inosentius Samsul kepada Beritasatu.com di Jakarta, Senin (26/10/2020). Inosentius pun mengapresiasi tim Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) yang melakukan kontrol kualitas (quality control) dan kerap menemukan kekeliruan bersifat teknis dalam suatu naskah UU sebelum ditandatangani oleh presiden.

“Sepanjang kesalahan atau kekeliruan bersifat teknis, perubahan memang lazim dilakukan. Pengalaman saya, mau sesempurna apa pun (naskah UU) tetap saja oleh Kemsetneg ditemukan yang keliru. Review kualitas di Kemsetneg saya akui. Mereka tertib sekali. Quality control di Kemsetneg itu luar biasa,” kata Inosentius.

Dia menegaskan penelusuran kembali seluruh pasal dan ayat oleh Badan Legislasi (Baleg) maupun Kemsetneg menjadi keniscayaan. Dia menganalogikan kemungkinan adanya sanksi pidana berupa hukuman mati bagi pencuri ayam dalam suatu regulasi. Hal ini tentu suatu kekeliruan, sehingga harus ditelusuri dan ternyata hukuman mati itu sebenarnya untuk tindak pidana lain.

“Sekali lagi sepanjang menyangkut drafting, boleh ada perubahan. Ini analogi saja, 'mencuri ayam sanksi pidananya mati'. Ini bahaya, maka orang hukum menelusuri. Dicari untuk pasal mana ini sebenarnya, 'oh pasal ini'. Sangat berbahaya kalau enggak ditelusuri hal-hal teknis, logika hukum dan lainnya, namun tidak mengubah substansi,” tegasnya.

Pembicaraan Tingkat I dan II

Dia menjelaskan, sebelum pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna, DPR menggelar pembicaraan tingkat I terlebih dulu. Apabila tidak ada titik temu dalam suatu pasal atau ayat pada pembicaraan tingkat I, maka diambil keputusan saat tingkat II. Terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker), menurutnya, pembahasannya sudah rampung pada tingkat I.

“Biasanya kalau (RUU) sudah selesai semua pada tingkat I dan tidak ada masalah yang dibawa ke paripurna, maka persetujuan tidak terlalu lama. Tidak perlu lobi-lobi lagi. UU Cipta Kerja ini sudah beres pada tingkat I walau ada dua fraksi yang menolak, tetapi pinsipnya mereka tidak menghalangi untuk dibawa ke tingkat II,” ungkapnya.

Inosentius menyatakan, bukan pekerjaan mudah untuk merampungkan UU Ciptaker. Setelah UU Ciptaker disetujui DPR dan pemerintah pada 5 Oktober 2020, dilakukan penelusuran kembali atas naskah UU tersebut. Kemudian, DPR menyerahkan kepada presiden melalui Kemsetneg. Kemsetneg pun meneliti ulang jika ada kesalahan teknis.

“UU Cipta Kerja ini mengubah beberapa pasal dan ayat dalam 78 UU lain. Jadi, harus teliti betul agar tidak ada yang kekeliruan antara UU yang diubah dengan UU Cipta Kerja atau ada yang tumpang-tindih sebelum disahkan oleh presiden. Sebab, kalau sudah disahkan, perubahan (UU) akan mulai dari awal,” kata Inosentius, yang ketika pembahasan RUU Ciptaker menjabat kepala Pusat Perancangan Undang-Undang DPR.

Sementara itu, mengenai Pasal 46 UU Ciptaker yang dikoreksi Kemsetneg untuk selanjutnya dihapus, dia menegaskan hal itu sudah tepat. Dia menuturkan, secara prinsip, ketentuan itu bukan sesuatu yang baru, karena sudah diatur dalam UU 21/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (migas).

“Apa yang dilakukan setelah paripurna atau Kemsetneg mengubah, itu hanya karena tertib norma saja,” katanya. Dia pun menyebut, yang dilakukan Kemsetneg bukan substansi dalam arti menambah atau mengeluarkan materi.

"Kalau orang mau ngotot, biarkan saja (Pasal 46) di situ (UU Ciptaker), tinggal nanti pada UU 22/2001 (pasal tersebut) dihapus. Karena, tidak mungkin diatur di dua UU. Namun, ini bukan lagi perdebatan susbtansi. Itu perdebatan ilmu perancang UU,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan Pasal 46 memang seharusnya dihapus dari UU Ciptaker. “Intinya, Pasal 46 tersebut memang seharusnya tidak ada, karena di dalam rapat panja (panitia kerja) Baleg memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU yang berlaku,” katanya.

Seperti diketahui, naskah UU Ciptaker kini berjumlah 1.187 halaman, berbeda dengan yang dikirim DPR kepada Kemsetneg dengan total 812 halaman. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan, perubahan jumlah halaman sama sekali bersifat teknis, yakni berupa format dan pengecekan teknis.

Proses perubahan itu, menurut Pratikno, memang harus dilalui sebelum sebuah UU dibawa kepada presiden untuk diteken. “Setiap item perbaikan teknis yang dilakukan, seperti typo dan lain lain, semuanya dilakukan atas persetujuan pihak DPR, yang dibuktikan dengan paraf ketua Baleg,” tegas Pratikno.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan Kemsetneg telah menjalankan tugas dengan baik. “Kemsetneg dalam hal ini justru melakukan tugasnya dengan baik. Dalam proses cleansing final sebelum naskah dibawa ke Presiden, Kemsetneg menangkap apa yang seharusnya tidak ada dalam UU Cipta Kerja dan mengkomunikasikan hal tersebut dengan DPR,” katanya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Bareskrim Segera Tetapkan Tersangka Kasus Mafia Tanah di Surabaya

Bareskrim Polri tengah mengusut kasus mafia tanah di Surabaya. Terkini, Bareskrim segera menetapkan tersangka kasus mafia tanah tersebut.

NEWS | 2 Desember 2022

Rumah Roboh Akibat Gempa Cianjur Mulai Diratakan

Rumah rumah roboh akibat gempa Cianjur, Jawa Barat, mulai diratakan dengan menggunakan alat berat.

NEWS | 2 Desember 2022

BNPT: Istilah Jihad Sering Disalahartikan untuk Memecah Bangsa

BNPT menegaskan, saat ini istilah jihad sering disalahartikan oleh oknum yang sengaja ingin memecah persatuan bangsa.

NEWS | 2 Desember 2022

Komisi I DPR Verifikasi Administrasi Calon Panglima TNI Yudo Margono

Komisi I DPR memverifikasi administrasi berkas Kasal Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima TNI sebelum menjalani fit and proper test.

NEWS | 2 Desember 2022

Ini 5 Pesan Penting Jokowi untuk KPU Jelang Pemilu 2024

Presiden Jokowi menyampaikan lima pesan penting kepada KPU menjelang Pemilu 2024. Mulai dari hal teknis, kesiapan SDM, hingga soal pendidikan politik. 

NEWS | 2 Desember 2022

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim Hari Ini

Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) pada hari ini, Jumat (2/12/2022).

NEWS | 2 Desember 2022

KPK Pastikan Segera Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK memastikan segera memanggil Hakim Agung Gazalba Saleh yang sudah menjadi tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.

NEWS | 2 Desember 2022

KPK Awasi Potensi Korupsi Penyaluran Bantuan Korban Bencana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti soal isu bantuan kemanusiaan untuk para korban bencana yang dikelola dengan tidak amanah.

NEWS | 2 Desember 2022

Persiapan Pemilu 2024, KPU Gelar Konsolidasi Nasional

KPU menggelar rapat konsolidasi nasional dalam rangka persiapan Pemilu 2024 di Beach City Entertainment Center Ancol, Jakarta Utara, pada Jumat (2/12/2022).

NEWS | 2 Desember 2022

Ekonomi Global Suram, Jokowi Minta KPU Efisien Gunakan Anggaran Pemilu 2024

Presiden Jokowi mengingatkan KPU untuk efisien menggunakan anggaran Pemilu 2024 karena Pemilu kali ini digelar dalam situasi ekonomi global yang suram. 

NEWS | 2 Desember 2022


TAG POPULER

# Sidang Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


# Pertumbuhan Ekonomi 2023


# One Championship


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Airlangga kepada Pengusaha: Kenaikan UMP ini yang Pertama dalam 3 Tahun

Airlangga kepada Pengusaha: Kenaikan UMP ini yang Pertama dalam 3 Tahun

EKONOMI | 16 detik yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE