Logo BeritaSatu

Upah Minimum 2021 Tidak Naik, Ini Sikap Pemprov DKI

Selasa, 27 Oktober 2020 | 20:26 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa pihaknya menghormati keputusan pemerintah pusat terkait upah minimun provinsi (UMP) Tahun 2021. Pemprov DKI siap melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat soal penetapan UMP Tahun 2021.

“Kita hormati keputusan (soal UMP) yang diambil sementara, keputusannya seperti tahun lalu, itu yang kita hormati, kita hargai, kita laksanakan,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Advertisement

Ariza, sapaan akrabnya, mengatakan pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan telah mengambil keputusan soal UMP sesuai dengan kewenangannya. Menurut Ariza, keputusan pemerintah pusat tersebut diambil berdasarkan pertimbangan matang dan cermat.

“Namun, tidak berarti kita menutup komunikasi, tidak berarti setiap keputusan yang sudah diambil kemudian tidak ada dialog, diskusi, silakan saja kalau ada dialog, diskusi, silakan diperkenankan,” tandas Ariza.

Karena itu, kata Ariza, Pemprov DKI tetap terbuka untuk berdialog dan berdiskusi dengan masyarakat khsusunya para pekerja atau buruh soal besaran UMP di DKI Jakarta. Pihaknya, kata Ariza memahami harapan besar dari para buruh agar UMP tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 ini.

“Apabila ada teman-teman dari buruh yang keberatan, kemudian ingin ada peningkatan, silakan sampaikan argumentasinya nanti kita akan sampaikan (ke pemerintah pusat),” pungkas Ariza.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah. Dengan SE ini, pemerintah memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” kata Menaker Ida, Selasa (27/10/2020) seperti tertuang dalam SE.

Surat edaran penetapan upah minimum tersebut diteken oleh Menaker pada 26 Oktober 2020. Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

"Melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020," kata Menaker Ida.

“Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada saudara untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada bupati/wali kota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah saudara,” sambungnya.

SE Menteri Ketenagakerjaan ini mendapat protes keras dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menilai Menaker tidak memiliki sensitivitas terhadap nasib buruh dan hanya memprioritaskan kepentingan pengusaha semata. Presiden KSPI Said Iqbal mengakui pengusaha memang sedang susah. Namun, buruh juga jauh lebih susah.

Menurut Said Iqbal, seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan upah minimum 2021. Tetapi bagi perusahaan yang tidak mampu maka dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kemenaker.

"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat. Kita juga mempertanyakan, apakah presiden sudah mengetahui keputusan Menaker ini? Atau hanya keputusan sepihak Menaker?," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Selasa (27/10/2020).

Karena itu, kata Said Iqbal, KSPI dan seluruh serikat buruh di Indonesia akan melakukan aksi nasional besar-besaran di 24 provinsi pada 2 November dan 9 sampai 10 November yang diikuti puluhan dan bahkan ratusan ribu buruh di Mahkamah Konstitusi, Istana, DPR, dan di kantor Gubernur di seluruh Indonesia.

“Aksi nasional kami ini akan membawa 2 agenda, yakni membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan harus ada kenaikan upah minimum 2021 untuk menjaga daya beli masyarakat,” ungkap dia.

KSPI menyebut 4 alasan mengapa upah minimum 2021 harus naik.

Pertama, jika upah minimum tidak naik, kata Said Iqbal, hal ini akan membuat situasi semakin panas. Apalagi saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

“Di mana seiring dengan penolakan Omnibus Law, buruh juga akan menyuarakan agar upah minimum 2021 tetap naik. Sehingga aksi-aksi akan semakin besar,” tutur dia.

Kedua, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat. Said Iqbal kemudian membandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1998, 1999, dan 2000.

"Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16 persen, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49%. Begitu juga dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8%, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29%," jelas Said Iqbal.

Ketiga, jika upah minimum tidak naik maka daya beli masyarakat akan semakin turun. Daya beli turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi yang ujungnya akan berdampak negatif bagi perekonomian.

Terakhir, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, kami meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional,” pungkas Said Iqbal.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Alasan Ekonomi Jadi Motif Anggota Densus 88 Bunuh Sopir Taksi Online

Polisi tidak menjelaskan lebih rinci ada kesulitan apa sehingga HS, oknum anggota Densus 88 itu gelap mata melakukan pembunuhan terhadap sopir taksi online.

MEGAPOLITAN | 7 Februari 2023

Ditangkap Densus 88, Tersangka Pembunuh Sopir Taksi Online Ditahan di Polda Metro

Pelaku anggota Densus 88 ditangkap sekitar pukul 16.30 WIB sore di kawasan Bekasi, Jawa Barat tak lama setelah jasad sopir taksi online ditemukan.

MEGAPOLITAN | 7 Februari 2023

Pabrik Kasur di Tenjo Bogor Terbakar, Petugas Kewalahan Padamkan Api

Besarnya api yang membakar pabrik kasur membuat petugas pemadam kebakaran hingga berita ini diturunkan belum bisa memadamkan api.

MEGAPOLITAN | 7 Februari 2023

Pemprov DKI Bangun Jalan Layang untuk Tambah Akses ke JIS

Pemprov DKI Jakarta sedang membangun jalan layang non-tol (JLNT) untuk menambah akses ke JIS atau Jakarta International Stadium.

MEGAPOLITAN | 7 Februari 2023

Pengakuan Anak Disiksa Ibu: Tidak Tahu Mau ke Mana, Raya Ingin Sekolah Lagi

Raya mengaku sudah tidak melanjutkan sekolah sejak kelas 6 SD. Menurutnya, dia tidak melanjutkan sekolah bukan keinginannya, melainkan permintaan sang ibu.

MEGAPOLITAN | 7 Februari 2023

Ibu Aniaya Anak di Depok, Raya Alami Luka Bakar 27 Persen

Penganiayaan anak, Direktur RSUD Depok, Devi Maryori mengatakan, Raya Aurel Rahma Visca mengalami luka bakar grade 2 sebanyak 27 persen.

MEGAPOLITAN | 7 Februari 2023

Wakapolres Depok: Kekerasan terhadap Raya Sejak 1 Tahun Lalu

Wakapolres Depok, AKBP Eko Wahyu Fredian menyebutkan, kekerasan fisik terhadap Raya Aurel Rahma Visca terjadi sejak satu tahun terakhir.

MEGAPOLITAN | 7 Februari 2023

Gempa di Banten, Terasa hingga Jakarta

Gempa dengan magnitudo 5,7 di Bayah, Banten terjadi pada Selasa (7/2/2023) pukul 07.35 WIB. Getaran ringan terasa hingga Jakarta Selatan.

MEGAPOLITAN | 7 Februari 2023

Masjid Al Azhar Sukses Kolaborasi Bagikan Hampers Ramadan

Masjid Jami Al-Azhar, Jakasampurna sukses berkolaborasi membagikan hampers pada bulan suci Ramadan 1443 H lalu.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2022

Pamerkan Sarinah, Wagub DKI: The Window of Indonesia

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) memamerkan wajah baru kawasan Sarinah, Jakarta Pusat.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2022


TAG POPULER

# Warunk Upnormal


# Susi Air


# Gempa Turki


# Jokowi


# Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Mardiono Sowan ke Ponpes Sukahideng, PPP Diminta Dekati Kiai dan Masyarakat

Mardiono Sowan ke Ponpes Sukahideng, PPP Diminta Dekati Kiai dan Masyarakat

NASIONAL | 27 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE