Logo BeritaSatu

Anies: UMP Usaha Terdampak Covid-19 Tidak Naik

Minggu, 1 November 2020 | 05:04 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kebijakan asimetris untuk Upah Minimun Provinsi (UMP) 2021. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan. Pasalnya, masa pandemi Covid-19 turut berdampak pada sektor ekonomi di dunia, termasuk usaha di Jakarta.

"Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP Nomor 78 Tahun 2015," ujar Anies dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2020).

Anies menegaskan bahwa penetapan UMP 2021 ini telah sejalan dengan semangat dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan pandemi Covid-19.

Menurut Anies, pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh, termasuk dalam membayar upah.

"Karena itu, dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja atau buruh, serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan UMP pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi," ungkap dia.

Meski demikian, Anies menuturkan bahwa terdapat sektor usaha yang tidak terlalu terdampak dengan Covid-19. Bahkan ada sektor usaha yang justru tumbuh positif pada masa pandemi Covid-19. "Sektor-sektor usaha tersebut diharapkan menjaga daya beli pekerja/buruh yang akan mendorong tumbuhnya perekonomian di DKI Jakarta," jelas dia.

Dengan pertimbangan tersebut dan memperhatikan nilai produk domestik bruto (PDB) dan inflasi nasional, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta menetapkan besaran UMP DKI Jakarta 2021 sebesar Rp 4,416 juta. Kenaikan UMP tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan nilai kenaikannya 3,27%. "Sementara, bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, dapat menggunakan besaran nilai yang sama dengan UMP 2020 dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta," imbuh dia.

Lebih lanjut, Anies mengatakan besarnya kenaikan upah setiap tahunnya sering dianggap menjadi satu-satunya faktor peningkatan kesejahteran pekerja/buruh. Kendati demikian, kata dia, Pemprov DKI Jakarta berupaya membuat alternatif-alternatif lain selain kenaikan upah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh di DKI Jakarta.

"Pemprov DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan masyarakat, khususnya pekerja/buruh dalam rangka menyusun program-program peningkatan kesejahteraan. Salah satu hasilnya adalah program Kartu Pekerja Jakarta. Kartu Pekerja Jakarta merupakan program kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dengan meringankan beban biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak pekerja/buruh," pungkas Anies.

Adapun fasilitas dan manfaat yang diberikan Pemprov DKI kepada pekerja atau buruh adalah fasilitas gratis naik bus Transjakarta di 13 Koridor. Kedua, fasilitas keanggotaan Jakgrosir yakni dapat berbelanja produk kebutuhan sehari-hari dengan harga yang murah di Jakgrosir. Ketiga, fasilitas penyediaan pangan dengan harga murah yakni berbelanja 5 jenis pangan dengan harga disubsidi. Terakhir, fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus serta kuota jalur afirmasi bagi anak pekerja.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 
BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Dilarang Dipakai di Pernikahan Kaesang, Batik Parang Simbol Strata Sosial

Batik motif parang dilarang dipakai di pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono di Pura Mangkunegaran. Ini penjelasan mengenai larangan tersebut.

NEWS | 8 Desember 2022

PBB Soroti UU KUHP yang Tak Sesuai Kebebasan Fundamental dan HAM

PBB menyoroti sejumlah bagian dari UU KUHP yang direvisi yang dinilai tidak sesuai dengan kebebasan fundamental dan hak asasi manusia (HAM).

NEWS | 8 Desember 2022

Kebakaran di Kemenkumham, Satu Pegawai Terluka

Satu pegawai Kemenkumham terluka akibat memecahkan kaca saat kebakaran melanda gudang lantai lima, Kamis pagi.

NEWS | 8 Desember 2022

Ibu Kota China Mulai Melonggarkan Kebijakan Keras Covid-19

Ibu Kota China Beijing pada Rabu (7/12/2022) mulai melonggarkan kebijakan keras Covid-19 mereka yang telah memukul sektor ekonomi dan memicu aksi protes.

NEWS | 8 Desember 2022

2 Korban Bom Bunuh Diri Bandung Masih Dirawat di Rumah Sakit

Dua korban bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung atau bom Bandung dirawat di RS Immanuel dan RS Bhayangkara Sartika Asih. 

NEWS | 8 Desember 2022

Orang Tua Korban Gangguan Ginjal Lapor ke Bareskrim Polri

Keluarga korban kasus gangguan ginjal akut melapor ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. 

NEWS | 8 Desember 2022

Kuasa Hukum Sebut Ferdy Sambo Tak Ikut Tembak Brigadir J

Kuasa hukum Ferdy Sambo, Rasamala Aritonang menyebut kliennya tidak ikut menembak Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

NEWS | 8 Desember 2022

Hapus Cara Tradisional, Aturan Baru Ini Bikin Usia Orang Korea Selatan Lebih Muda

Aturan baru menghapus metode penghitungan usia cara tradisional yang akan membuat usia orang Korea Selatan lebih muda.

NEWS | 8 Desember 2022

Pengurus Baru Aspikom Korwil Jabodetabek Periode 2022-2025 Resmi Dilantik

Acara pelantikan berlangsung di Aula Nurcholis Madjid, Universitas Paramadina, Jakarta Selatan pada Rabu, 7 Desember 2022. 

NEWS | 8 Desember 2022

Kemenkes Pantau Subvarian Omicron BN.1 yang Muncul di Indonesia

Selain Amerika Serikat, Omicron BN.1 juga terdeteksi di lebih 30 negara lainnya, termasuk Australia, Inggris, India, hingga Austria

NEWS | 8 Desember 2022


TAG POPULER

# Bom Bandung


# UU KUHP


# Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Sukabumi


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Dilarang Dipakai di Pernikahan Kaesang, Batik Parang Simbol Strata Sosial

Dilarang Dipakai di Pernikahan Kaesang, Batik Parang Simbol Strata Sosial

NEWS | 6 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE