Logo BeritaSatu

Pilkada 2020 Jadi Momentum Perlindungan Hutan dan Gambut

Kamis, 26 November 2020 | 19:03 WIB
Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota di Indonesia merupakan momentum untuk memperkuat perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut agar Indonesia dapat mencapai komitmen iklimnya pada tahun 2030. Pesta demokrasi daerah ini sangat penting bagi lingkungan karena 67,72% atau 60,5 juta hektare hutan alam Indonesia dan 64,33% atau 13,9 juta hektare ekosistem gambut Indonesia berada di provinsi dan kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 tersebut.

Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan mengatakan jika berhasil melindungi hutan alam dan ekosistem gambut yang sangat luas di daerahnya, kepala daerah terpilih dapat mengakses berbagai inovasi pendanaan atau skema insentif berbasis lingkungan.

"Sebaliknya jika tidak dilindungi dengan baik, hutan alam dan ekosistem gambut yang luas dapat menjadi pembawa risiko dan meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana yang dapat mengganggu pembangunan ekonomi daerah, khususnya bencana banjir, longsor, dan Karhutla," ujar Teguh dalam webinar Katadata Forum Virtual Series bertajuk "Nasib Hutan Di Tengah Pilkada", Kamis (26/11/2020).

Berdasarkan kajian Madani, hutan alam di 9 provinsi dan 10 kabupaten penyelenggara Pilkada Serentak 2020 menghadapi 4 kategori ancaman yang levelnya semakin meningkat, yaitu berisiko, terancam, sangat terancam, dan paling terancam. Ancaman tersebut semakin besar jika berbagai klausul yang melemahkan perlindungan hutan alam dalam RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bidang Kehutanan tidak segera diperbaiki.

“Di antara 9 provinsi penyelenggara Pilkada Serentak 2020, provinsi yang paling rawan deforestasi dan degradasi hutan adalah Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara sementara di tingkat kabupaten, yang paling rawan adalah Kabupaten Merauke dan Malinau,” ujar Fadli A. Naufal, GIS Specialist Yayasan Madani Berkelanjutan.

Di 9 provinsi tersebut, hutan alam seluas 12,5 juta hektare atau 22 kali luas Pulau Bali berisiko deforestasi dan degradasi hutan, kemudian 2,6 juta hektare atau setara 4 kali luas Pulau Bali terancam deforestasi dan degradasi hutan, 1,2 juta hektare atau 2 kali luas Pulau Bali sangat terancam deforestasi, dan 2,6 juta hektare atau 4 kali luas Pulau Bali paling terancam deforestasi.

Di antara 10 kabupaten penyelenggara Pilkada 2020 dengan hutan alam terluas, hutan alam seluas 11,9 juta hektare atau 21 kali luas Pulau Bali berisiko deforestasi dan degradasi, 1,23 juta hektare atau 2 kali luas Pulau Bali terancam deforestasi dan degradasi, 521 ribu hektare atau hampir seluas Pulau Bali sangat terancam deforestasi, dan 3 juta hektare atau 5 kali luas Pulau Bali paling terancam deforestasi.

“UU Cipta Kerja memangkas beberapa kewenangan Pemerintah Daerah dan cenderung memperkukuh kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam,” ujar M Arief Virgy, Insight Analyst Yayasan Madani Berkelanjutan.

Setidaknya ada lima kewenangan Pemerintah Daerah yang dihapus oleh UU Cipta Kerja. Terlepas dari hal tersebut, Pemerintah Daerah tetap memiliki beberapa kewenangan yang penting untuk melindungi hutan alam dan ekosistem gambut.

Sementara Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana menambahkan sejak 2010 KPK berusaha mencegah dan memberantas korupsi dakam tata kelola kehutanan, sejak perencanaan. Salahsatunya,menyangkut perizinan. KPK menemukan adanya kasus-kasus upaya suap.

“Ternyata mereka harus mengeluarkan Rp 600 juta hingga Rp 22 miliar per tahun untuk mendapatkan konsesi, uang yang beredar pun sangat besar,” tambahnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Bareskrim Segera Tetapkan Tersangka Kasus Mafia Tanah di Surabaya

Bareskrim Polri tengah mengusut kasus mafia tanah di Surabaya. Terkini, Bareskrim segera menetapkan tersangka kasus mafia tanah tersebut.

NEWS | 2 Desember 2022

Rumah Roboh Akibat Gempa Cianjur Mulai Diratakan

Rumah rumah roboh akibat gempa Cianjur, Jawa Barat, mulai diratakan dengan menggunakan alat berat.

NEWS | 2 Desember 2022

BNPT: Istilah Jihad Sering Disalahartikan untuk Memecah Bangsa

BNPT menegaskan, saat ini istilah jihad sering disalahartikan oleh oknum yang sengaja ingin memecah persatuan bangsa.

NEWS | 2 Desember 2022

Komisi I DPR Verifikasi Administrasi Calon Panglima TNI Yudo Margono

Komisi I DPR memverifikasi administrasi berkas Kasal Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima TNI sebelum menjalani fit and proper test.

NEWS | 2 Desember 2022

Ini 5 Pesan Penting Jokowi untuk KPU Jelang Pemilu 2024

Presiden Jokowi menyampaikan lima pesan penting kepada KPU menjelang Pemilu 2024. Mulai dari hal teknis, kesiapan SDM, hingga soal pendidikan politik. 

NEWS | 2 Desember 2022

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim Hari Ini

Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) pada hari ini, Jumat (2/12/2022).

NEWS | 2 Desember 2022

KPK Pastikan Segera Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK memastikan segera memanggil Hakim Agung Gazalba Saleh yang sudah menjadi tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.

NEWS | 2 Desember 2022

KPK Awasi Potensi Korupsi Penyaluran Bantuan Korban Bencana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti soal isu bantuan kemanusiaan untuk para korban bencana yang dikelola dengan tidak amanah.

NEWS | 2 Desember 2022

Persiapan Pemilu 2024, KPU Gelar Konsolidasi Nasional

KPU menggelar rapat konsolidasi nasional dalam rangka persiapan Pemilu 2024 di Beach City Entertainment Center Ancol, Jakarta Utara, pada Jumat (2/12/2022).

NEWS | 2 Desember 2022

Ekonomi Global Suram, Jokowi Minta KPU Efisien Gunakan Anggaran Pemilu 2024

Presiden Jokowi mengingatkan KPU untuk efisien menggunakan anggaran Pemilu 2024 karena Pemilu kali ini digelar dalam situasi ekonomi global yang suram. 

NEWS | 2 Desember 2022


TAG POPULER

# Sidang Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


# Pertumbuhan Ekonomi 2023


# One Championship


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Penuhi Kebutuhan Pupuk Petani, Toko Pe-i Gandeng Pertashop

Penuhi Kebutuhan Pupuk Petani, Toko Pe-i Gandeng Pertashop

EKONOMI | 15 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE