Logo BeritaSatu

Jadi Tersangka Suap Bansos, Mensos Juliari Abaikan Ultimatum KPK

Minggu, 6 Desember 2020 | 11:41 WIB
Oleh : Fana Suparman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Sosial Juliari P Batubara telah mengabaikan berbagai peringatan yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak melakukan korupsi, termasuk dalam pengelolaan bantuan sosial (bansos) di masa pandemi corona atau Covid-19.

Juliari bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemsos justru diduga menerima suap sebesar Rp 17 miliar dari rekanan pengadaan paket bansos di Kemsos. Akibat perbuatannya, KPK menjerat Juliari dan kedua anak buahnya sebagai tersangka penerima suap.

"KPK selalu mengingatkan para pihak untuk tidak melakukan korupsi, apalagi di masa pandemi. Namun, jika masih ada pihak-pihak yang mencari celah dengan memanfaatkan situasi dan kesempatan untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya, KPK melalui upaya penindakan akan menindak dengan tegas," kata Ketua KPK, Fili Bahuri di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Dalam sejumlah kegiatan, KPK telah memperingatkan setiap pihak tidak melakukan korupsi di tengah pandemi. Tak hanya secara lisan, peringatan itu juga disampaikan KPK melalui sejumlah surat edaran seperti, SE Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 Tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian SE Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyakarat serta Surat KPK terkait pengelolaan sumbangan dan bantuan masyarakat yang tidak termasuk gratifikasi.

"Surat edaran tersebut menjadi panduan dan rambu-rambu agar tidak terjadi tindak pidana korupsi berdasarkan pemetaan KPK atas titik rawan korupsi dalam penanganan pandemi Covid-19," kata Firli.

Bahkan, Firli berulang kali mengingatkan korupsi di tengah pandemi dapat diancam hukuman mati. Ancaman tersebut berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Sementara Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Sedangkan penjelasan Pasal 2 Ayat (2) menyatakan, "Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi."

"Ya, kita paham bahwa di dalam ketentuan UU 31 tahun 99 pasal 2 yaitu barang siapa yang telah melakukan perbuatan dengan sengaja memperkaya diri atau orang lain, melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara di ayat 2 memang ada ancaman hukuman mati," kata Firli.

Apalagi, kata Firli, pemerintah telah menetapkan pandemi virus corona Covid-19 ini sebagai bencana nonalam.
Untuk itu, Firli mengatakan, pihaknya akan terus mengembangkan kasus dugaan suap yang menjerat Juliari. Dikatakan, KPK akan mendalami mekanisme bansos yang diduga telah menjadi bancakan Juliari.

"Kita paham juga bahwa pandemi Covid-19 ini dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini adalah bencana nonalam, sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini, apa yang kita lakukan, kita masih akan terus bekerja terkait dengan bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial di dalam pandemi Covid-19," kata Firli.

Dikatakan Firli, tim penyidik akan bekerja lebih keras untuk bisa memenuhi unsur Pasal 2 UU Tipikor dalam tindak pidana yang diduga dilakukan Juliari. Untuk saat ini, Juliari baru dijerat dengan Pasal 12 UU Tipikor.

"Tentu nanti kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti apakah bisa masuk ke dalam Pasal 2 UU 31 Tahun 1999 ini, saya kira memang kita masih harus bekerja keras untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana yang merugikan keuangan negara sebagai mana yang dimaksud Pasal 2 itu. Malam ini yang kita lakukan tangkap tangan adalah berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara, jadi itu dulu," kata Firli.

Firli berharap kasus yang menjerat Juliari sebagai peringatan terakhir agar tidak ada lagi pihak yang melakukan korupsi dengan memanfaatkan pandemi Covid-19.

"KPK juga mengajak segenap pihak untuk bersama-sama mengatasi pandemi dengan mengedepankan kerja-kerja yang menerapkan prinsip good governance demi kesejahteraan masyarakat," kata Firli.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengamini KPK berulang kali mengingatkan setiap pihak untuk tidak melakukan korupsi dalam pengelolaan bansos, bahkan KPK sempat memantau langsung proses penyaluran bansos. Namun, berbagai peringatan itu ternyata hanya dianggap lalu oleh Juliari.

"Sudah bolak-balik kita ingat kan. Tapi dianggap persahabatan kali. KPK kan sudah memantau langsung ke Kemsos. Bahkan beberapa kali ceramah," kata Ghufron.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Soal Motif Bom Bunuh Diri Bandung, Pengamat Singgung ISIS dan KUHP

Pengamat terorisme, Stanislaus Riyanta menyinggung soal ISIS dan KUHP terkait motif Agus Sujatno melakukan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung.

NEWS | 9 Desember 2022

Patahan Cugenang, Pemicu Gempa Cianjur Belum Pernah Teridentifikasi

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, selama ini patahan Cugenang, pemicu gempa Cianjur, Jawa Barat, belum teridentifikasi.

NEWS | 9 Desember 2022

Aksi Bom Bunuh Diri Bukan Bagian dari Amalan Jihad

Aksi bom bunuh diri seperti bom Bandung itu, menurut Sekum DDI KH Suaib Tahir, bukan bagian amalan jihad.

NEWS | 9 Desember 2022

Hendra Kurniawan Bantah Menemui Ferdy Sambo pada 13 Juli

Hendra Kurniawan membantah keterangan mantan staf pribadi Ferdy Sambo yang menyebutnya menemui Ferdy Sambo di ruang Kadiv Propam Polri pada 13 Juli 2022.

NEWS | 8 Desember 2022

Eks Napiter Tegaskan Ekonomi Bukan Motif Bom Bunuh Diri

Pujianto alias Raider Bakiyah, mantan narapidana terorisme (napiter) mengatakan ekonomi bukan motif teroris melakukan bom bunuh diri.

NEWS | 8 Desember 2022

Masyarakat Harus Dibekali Kemampuan Deteksi Dini Ancaman Terorisme

Masyarakat harus bersatu memerangi terorisme. Pemerintah harus mulai membekali masyarakat dengan kemampuan mendeteksi dan pencegahan dini.

NEWS | 8 Desember 2022

Pernikahan Kaesang, Erick Thohir: Jokowi Ingin Festival Budaya

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Presiden Joko Widodo ingin konsep Festival Budaya sehingga dekat dengan rakyat saat menggelar pernikahan Kaesang Pangarep

NEWS | 8 Desember 2022

Ganjar Sebut 97 Perusahaan Relokasi Pabrik ke Jateng

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut, puluhan perusahaan melakukan relokasi pabrik ke berbagai daerah di Jateng.

NEWS | 8 Desember 2022

Pertukaran Tahanan, Bintang Bola Basket Wanita AS Dibebaskan Rusia

Bintang bola basket wanita AS Brittney Griner dibebaskan dari penjara Rusia, dalam sebuah pertukaran tahanan.

NEWS | 8 Desember 2022

Dapat Suntikan Rp 551 M, Jakpro Segera Bangun ITF Sunter

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyuntikkan modal Rp 551 miliar kepada PT Jakpro untuk pembangunan ITF Sunter.

NEWS | 8 Desember 2022


TAG POPULER

# Bom Bandung


# UU KUHP


# Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Sukabumi


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Internet Gantikan Peran Televisi? Ini Kata Nielsen Indonesia

Internet Gantikan Peran Televisi? Ini Kata Nielsen Indonesia

LIFESTYLE | 23 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE