Logo BeritaSatu

Mayoritas Fraksi Bakal Dukung Kenaikan Anggaran Kegiatan DPRD DKI

Senin, 7 Desember 2020 | 07:23 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Mayoritas fraksi di DPRD DKI Jakarta disinyalir kuat mendukung kenaikan anggaran kegiatan dewan pada Tahun 2021. Menurut mereka kenaikan anggaran ini merupakan dampak dari penambahan kegiatan dewan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka juga membantah dengan tegas bahwa tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan DPRD di Tahun 2021

Dari sembilan fraksi di DPRD DKI, tujuh di antaranya disinyalir kuat tetap mendukung kenaikan anggaran dewan, meskipun yang didukung adalah anggaran kegiatan, bukan gaji dan tunjangan DPRD. Hanya dua fraksi yang tegas menolak kenaikan anggaran DPRD DKI tersebut, yakni PSI dan Partai Demokrat.

Advertisement

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Jakarta Gembong Warsono menyatakan bahwa tidak ada kenaikan gaji, tunjangan dan transportasi dewan di RAPBD 2021. Namun, ada rencana tambahan kegiatan yang tentunya membutuhkan anggaran.

"Saya enggak mau mengomentari draf RKT dewan yang muncul dalam RAPBD 2021. Tanya saja PSI, kenapa bisa muncul angka-angka kenaikan itu. Pansus saja belum membahas angka-angka kok bisa muncul kenaikan gaji dan tunjangan," ujar Gembong Warsono kepada Beritasatu.com di Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Diakui Gembong, memang ada penambahan komponen kegiatan pada tahun 2021, seperti volume sosialisasi perda diperbanyak dan terdapat kegiatan baru yang tidak dilakukan Tahun 2020, yakni sosialisasi rancangan perda dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan. Kegiatan tersebut, kata Gembong, berdampak pada penambahan anggaran.

"Tapi biaya itu kan biaya penyelenggaraan, bukan biaya yang harus dikantongi oleh anggota dewan. Inilah yang sebetulnya menurut saya PSI ini adalah hanya ingin mencari popularitas, tetapi enggak fair juga dalam menyampaikan informasi kepada publik," katanya.

Gembong menjelaskan, raperda perlu disosialiasikan agar masyarakat bisa memberikan masukan, saran dan kritikan sehingga perda yang dihasilkan benar-benar memuat aspirasi masyarakat. Anggarannya memang dirancang untuk kegiatan sosialisasi raperda demi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Senada dengan Gombong, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jakarta Rany Mauliani menegaskan penambahan anggaran lebih untuk kegiatan dewan dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat, bukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan. Menurut dia, sosialisasi penting di tengah pandemi Covid-19 untuk saling menguatkan antara dewan dengan masyarakat.

“Memang ada penambahan di kegiatan sosialisasi yang nantinya manfaatnya untuk masyarakat juga saya kira. Kalau komponen kegiatan sosialisasi itu ditiadakan bagaimana DPRD bisa bekerja? Hal tersebut sangat dibutuhkan di masa pandemi kita turun ke masyarakat untuk saling menguatkan,” ungkap Rany.

Sementara Sekertaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan pihaknya mendukung kenaikan anggaran kegiatan DPRD Tahun 2021 karena kenaikan tersebut demi kepentingan masyarakat. Apalagi, tutur dia, kenaikan tersebut masih dalam batas kewajaran dan sesuai dengan peraturan, yakni penggunaan APBD untuk kegiatan dewan maksimal 5%.

“Kenaikannya masih sesuai aturan, di mana penggunaan dana untuk kedewanan itu, yang seharusnya di dalam peraturan yang ada bisa 5%. Anggaran kegiatan kedewanan DKI termasuk kecil kalau dibandingkan dengan APBD-nya, masih nol koma, sementara daerah lain, ada yang sampai 3% lebih. Jadi, kalau untuk kegiatan yang berpihak ke masyarakat kita dorong,” jelas Achmad.

Fraksi Nasdem, Golkar dan PKB-PPP DPRD DKI juga menegaskan hal yang sama, bahwa anggaran yang dinaikan bukan gaji dan tunjangan, tetapi anggaran untuk kegiatan dewan yang dikelola oleh pihak ketiga dan kenaikan anggaran tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi anggaran tersebut, masih bisa berubah jika direview dan dikoreksi oleh Kemdagri.

"Jika ada nanti yang hendak direvisi bisa dilakukan di Kemdagri," kata Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Nova Paloh.

Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Bambang Kusumanto dan Penasihat Fraksi Zita Anjani serta anggota fraksi PAN DKI lain belum merespon permintaan tanggapan soal kenaikan anggaran DPRD DKI baik gaji, tunjangan maupun kegiatan dewan Tahun 2021 dari Beritasatu.com.

Sementara dua fraksi dengan tegas menolak yakni PSI dan Partai Demokrat. Kedua fraksi ini menilai tidak etis jika DPRD menaikan anggaran baik itu gaji, tunjangan dan kegiatan dewan di saat masyarakat DKI masih berjuang hidup di pandemi Covid-19. Banyak masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 karena dunia usaha bangkrut, karyawan di-PHK, dirumahkan, dikurangi pekerjaan serta terpapar Covid-19.

“Kami sudah menginstruksikan fraksi PSI di DPRD DKI untuk menolak kenaikan anggaran kerja DPRD Tahun 2021 di paripurna. Ini wajib dijalankan dan menjadi sikap resmi partai,” ujar Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael V Sianipar di Jakarta, Minggu (6/12/2020).

Menurut Michael, tidak etis jika DPRD DKI menaikkan penghasilan dan kegiatan di tengah masyarakat mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak dari pendemi Covid-19. Warga DKI, kata dia, banyak yang mengalami kehilangan pekerjaan dan penurunan pendapatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, selama pandemi ini, ada lebih dari 190.000 orang yang kehilangan pekerjaannya di Jakarta, dan ada hampir 1,7 juta orang yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19. Angka pengangguran DKI Jakarta naik pesat karena pandemi, dari 6,5% ke 11%.

“Kami tentunya ingin agar kegiatan anggota dewan mendapatkan dukungan yang memadai dari APBD. Namun sekali lagi kami ingatkan bahwa perhitungan biaya harus mengedepankan asas kepantasan, kewajaran, dan peraturan perundangan yang berlaku. Di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit hari ini, kita harus bisa berempati terhadap jutaan warga yang sedang kesusahan,” jelas Michael.

PSI DKI, kata Michael juga berhadap agar paripurna pengesahan Rancangan Perda APBD 2021 ditunda untuk memberikan waktu konsultasi DPRD dengan masyarakat sehingga kenaikan anggaran dilakukan secara transparan dan partisipatif. Selain itu, kata dia, DPRD juga harus segera membuka ke publik data RAPBD sehingga publik juga bisa terlibat dalam mengkaji annggaran tersebut dengan basis data yang sama.

“Terakhir kita berharap Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan menolak kenaikan anggara DPRD. Gubernur adalah pemilik otoritas tertinggi untuk urusan anggaran di Pemprov DKI. Jadi, nasib anggaran DPRD ini ada di tangan Pak Anies. Pihak DPRD bisa mengusulkan anggaran macam-macam, tapi kalau gubernur tidak setuju, maka usulan tersebut akan kandas. Kami berharap Pak Anies berani bersikap menolak,” pungkas Michael.

Senada dengan Fraksi PSI, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Santoso menugaskan Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI untuk menolak kenaikan anggaran kegiatan dan fasilitas lain DPRD DKI Jakarta pada masa pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19 ini. Menurut Santoso, tidak etis jika DPRD minta kenaikan anggaran pada saat masyarakat berjuang menghadapi pandemi Covid-19.

"Kita ini sedang prihatin, ekonomi sedang lesu akibat terimbas Covid-19, tidak etis kalau DPRD minta naik fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk penambahan volume kegiatan DPRD, itu akan menyakiti hati rakyat," kata Santoso.

Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta, Santoso menegaskan dan mengingatkan agar anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI baik yang ada diunsur pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ataupun anggota biasa semuanya harus fokus bekerja untuk kepentingan rakyat.

Santoso mengatakan, sikap penolakan ini akan disampaikan oleh Partai Demokrat DKI Jakarta pada saat Pandangan Umum Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta tentang RAPBD Tahun 2021 oleh Fraksi Partai Demokrat.

"Partai Demokrat DKI Jakarta beserta jajarannya di tingkat akar rumput akan terus bersama rakyat memperjuangkan APBD DKI Jakarta yang penggunaannya diutamakan untuk kesejahteraan dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat itulah yang diutamakan," tegas Santoso.

Jika melihat komposisi tersebut, tampak sulit terjadi pembatalan pengesahan RAPBD Tahun 2021 untuk mengevaluasi lagi kenaikan anggaran DPRD pada rapat paripurna pengesahan RAPBD 2021 yang rencananya digelar Senin, 7 Desember 2020. Partai Demokrat hanya memiliki 10 kursi dan PSI hanya memiliki 8 kursi di DPRD DKI Jakarta yang jumlahnya sebanyak 106 kursi. Pintu terakhir untuk melakukan evaluasi RAPBD DKI termasuk anggaran DPRD Tahun 2021 berada di Kemdagri.

Fraksi DPRD DK 2019-2024:

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 25 orang
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : 19 orang
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 16 orang
Fraksi Partai Demokrat : 10 orang
Fraksi Partai Amanat Nasional : 9 orang
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia : 8 orang
Fraksi Partai Nasional Demokrat : 7 orang
Fraksi Partai Golongan Karya : 6 orang
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan: 6 orang

Total Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024 sebanyak 106 orang.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pemprov DKI Bangun Jalan Layang untuk Tambah Akses ke JIS

Pemprov DKI Jakarta sedang membangun jalan layang non-tol (JLNT) untuk menambah akses ke JIS atau Jakarta International Stadium.

MEGAPOLITAN | 7 Februari 2023

Pengakuan Anak Disiksa Ibu: Tidak Tahu Mau ke Mana, Raya Ingin Sekolah Lagi

Raya mengaku sudah tidak melanjutkan sekolah sejak kelas 6 SD. Menurutnya, dia tidak melanjutkan sekolah bukan keinginannya, melainkan permintaan sang ibu.

MEGAPOLITAN | 7 Februari 2023

Ibu Aniaya Anak di Depok, Raya Alami Luka Bakar 27 Persen

Penganiayaan anak, Direktur RSUD Depok, Devi Maryori mengatakan, Raya Aurel Rahma Visca mengalami luka bakar grade 2 sebanyak 27 persen.

MEGAPOLITAN | 7 Februari 2023

Wakapolres Depok: Kekerasan terhadap Raya Sejak 1 Tahun Lalu

Wakapolres Depok, AKBP Eko Wahyu Fredian menyebutkan, kekerasan fisik terhadap Raya Aurel Rahma Visca terjadi sejak satu tahun terakhir.

MEGAPOLITAN | 7 Februari 2023

Gempa di Banten, Terasa hingga Jakarta

Gempa dengan magnitudo 5,7 di Bayah, Banten terjadi pada Selasa (7/2/2023) pukul 07.35 WIB. Getaran ringan terasa hingga Jakarta Selatan.

MEGAPOLITAN | 7 Februari 2023

Masjid Al Azhar Sukses Kolaborasi Bagikan Hampers Ramadan

Masjid Jami Al-Azhar, Jakasampurna sukses berkolaborasi membagikan hampers pada bulan suci Ramadan 1443 H lalu.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2022

Pamerkan Sarinah, Wagub DKI: The Window of Indonesia

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) memamerkan wajah baru kawasan Sarinah, Jakarta Pusat.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2022

Kasus Pembunuhan "Cinta Segitiga" Ditangani Polrestro Bekasi Kota

ajaran Polrestro Bekasi Kota menerima limpahan kasus pembunuhan "cinta segi tiga" dari Polsek Cengkareng, Jakarta Barat dengan pelaku wanita muda.

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2022

12 Warga Binaan Lapas Gunung Sindur Terima Remisi Waisak

Lapas Gunung Sindur memberikan remisi pada Hari Raya Waisak 2566 BE/ 2022 kepada 12 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) umat Buddha

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2022

40 Truk Rusak, Pengangkutan Sampah di Bekasi Tak Maksimal

40 armada truk sampah milik Pemkot Bekasi sudah tak layak beroperasi karena mengalami kerusakan sehingga pengangkutan sampah menjadi tak maksimal

MEGAPOLITAN | 16 Mei 2022


TAG POPULER

# Warunk Upnormal


# Susi Air


# Gempa Turki


# Jokowi


# Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Berdikari Pondasi Perkasa Tawarkan Harga IPO Rp 188-Rp 200

Berdikari Pondasi Perkasa Tawarkan Harga IPO Rp 188-Rp 200

EKONOMI | 2 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE