Logo BeritaSatu

GBHN Perlu Dihidupkan Lagi sebagai Pedoman Pembangunan

Selasa, 8 Desember 2020 | 09:33 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com – Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu untuk dihidupkan lagi dan dibahas dalam amendemen UUD 1945. Keberadaan GBHN dinilai penting sebagai haluan pembangunan bangsa dan negara.

Hal itu mengemuka dalam acara focus group discussion (FGD) yang digelar Universitas Krisnadwipayana (Unkris) bersama MPR di Jakarta, Selasa (8/12/2020). Pembicara dalam seminar tersebut antara lain Rektor Unkris Ayub Muktiono, Plt Dekan Fakultas Hukum Unkris Muchtar HP, guru besar Fakultas Hukum Unkris Gayus Lumbuun, dan beberapa anggota MPR.

Advertisement

Rektor Unkris Ayub Muktiono sepakat bahwa GBHN saat ini sangat diperlukan. Namun, kata dia, GBHN yang dimaksud adalah yang menjunjung tinggi kearifan budaya lokal. GBHN juga harus berasal dari hasil dari diskusi dan musyarawah.

Menurut Ayub, wacana amendemen UUD 1945 belum meredup, khususnya terkait dengan amandemen terbatas yang mendorong untuk lahirnya kembali GBHN. Terkait hal tersebut, MPR membuka ruang konsultasi seluas-luasnya untuk seluruh elemen masyarakat termasuk dari kalangan kampus, seperti Unkris.

Selain GBHN, Ayub juga berpendapat, dalam pembahasan amendemen UUD 1945 juga harus ada penataan yang lebih beradab untuk keanggotaan di MPR. Penataan yang dimaksud adalah adanya unsur partai politik, adat dan budaya (kerajaan), pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan Polri, intelektual, dan rohaniawan.

Sementara itu Plt Dekan Fakultas Hukum Unkris Muchtar HP berpendapat, GBHN perlu dihidupkan kembali sebagai pedoman rencana pembangunan pemerintah yang berkelanjutan. Namun, menurut dia, keberadaan GBHN jangan sampai mengancam hubungan demokratis yang sudah terbangun antara lembaga eksekutif dan legislatif setelah Era Eeformasi.

“GBHN adalah instrumen konstitusional bagi MPR untuk mengawasi kinerja presiden,” ujar Muchtar.

Pada kesempatan yang sama, guru besar Fakultas Hukum Unkris Gayus Lumbuun mengatakan, gagasan untuk menghidupkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perlu memperhatikan legitimasi secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.

"Secara filosofis, jelas dimaksudkan agar GBHN merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan tujuan bernegara, yakni menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera," ujar Gayuus.

Selain itu, kata Gayuus, secara sosiologis GBHN dimaksudkan untuk memperbaiki dan memberikan solusi terhadap masalah yang ada dalam praktik ketatanegaraan dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

"Sementara, dari aspek yuridis, perlu legitimasi dalam bentuk landasan hukum yang kuat, baik dalam UUD 1945 maupun dalam UU yang mengatur secara tersendiri mengenai MPR," ujar Gayuus.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Muhaimin Iskandar: PKB Lahir dan Dibesarkan NU

Menurut Cak Imin, PKB lahir dan dibesarkan NU sehingga PKB masuk dalam rangkaian sejarah satu abad NU.

NEWS | 30 Januari 2023

Ganjar Berikan Perhatian untuk Penyandang Disabilitas

Gubernur Ganjar menerima komunitas penyandang disabilitas Satu Hati yang jauh-jauh datang dari Klaten guna menemuinya di Kota Semarang.

NEWS | 31 Januari 2023

MUI Desak Pemerintah Swedia Tangkap Pelaku Pembakaran Al Qur'an

Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas menilai sikap politisi swedia yang membakar Al-Qur'an merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab.

NEWS | 30 Januari 2023

Mahasiswi Ditabrak di Cianjur, Kuasa Hukum Sopir Audi Akan Mengadu ke Provos

Yudi Junadi, kuasa hukum sopir Audi A6, Sugeng Guruh, akan membuat aduan ke provos. Namun, Yudi tak menjelaskan kapan aduan itu akan dibuat.

NEWS | 30 Januari 2023

BPJS Kesehatan Siapkan Rp 9 T untuk Skrining dan Temuan Penyakit

BPJS Kesehatan pada 2023 ini mengalokasikan anggaran hampir Rp 9 triliun untuk kebutuhan skrining kesehatan dan juga penanganan penyakit.

NEWS | 30 Januari 2023

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak, Mahfud MD Serahkan ke Polisi

Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa mahasiswa Universitas Indonesia, Hasya Athallah Saputra kepada polisi.

NEWS | 30 Januari 2023

Soal Reshuffle, Pramono Anung Tahu Tetapi Enggan Bocorkan

Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Jakarta, Senin (30/1/2023), mengaku telah mengetahui soal isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo.

NEWS | 30 Januari 2023

Kasus Perampokan Rumah Dinas, Eks Walkot Blitar Ajukan Praperadilan

Samanhudi Anwar mengajukan praperadllan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan kasus perampokan rumah Santoso oleh Polda Jawa Timur.

NEWS | 30 Januari 2023

Perppu Ciptaker Solusi Agar Tidak Terjadi Penyalahgunaan Kekuasaan

Perppu Ciptaker dinilai merupakan solusi lain UU Ciptaker yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi tahun 2020 inkonstitusional bersyarat.

NEWS | 31 Januari 2023

Istilah ART Diminta Tak Lagi Digunakan, Pekerja Rumah Tangga Lebih Tepat

Dibanding ART, istilah pekerja rumah tangga (PRT) dipandang lebih tepat, sehingga PRT juga bisa mendapatkan hak-hak normatif seperti pekerja lainnya.

NEWS | 31 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Cegah Kelangkaan, Pemerintah Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng Minyakita

Cegah Kelangkaan, Pemerintah Siapkan 450.000 Ton Minyak Goreng Minyakita

EKONOMI | 2 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE