Logo BeritaSatu

Brigjen Prasetijo Utomo Berharap Dapat Status JC

Senin, 1 Maret 2021 | 16:23 WIB
Oleh : Fana F Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Kabiro Kordinasi dan Pengawasan PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo melalui tim kuasa hukumnya meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengabulkan permohonan menjadi Justice Collaborator (JC) yang diajukannya dalam perkara dugaan suap penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar daftar pencarian orang (DPO).

Permintaan itu disampaikan tim kuasa hukum Prasetijo saat membacakan duplik atau tanggapan atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (1/3/2021).

Advertisement

"Kami tim penasihat hukum terdakwa Brigjen Prasetijo Utomo tetap pada nota pembelaan kami terdahulu dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menjatuhkan putusan, menerima permohonan terdakwa sebagai Justice Collaborator," kata salah seorang penasihat hukum Prasetijo, Rolas Sitinjak.

Rolas menilai kliennya sudah bersikap kooperatif selama pemeriksaan pokok perkara, termasuk mengakui penerimaan US$ 20.000 dari Djoko Tjandra melalui pengusaha Tommy Sumardi. Meski begitu, jumlah uang tersebut berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyebut Prasetijo telah menerima US$ 100.000.

"Pengakuan tersebut merupakan inisiatif dan niat pribadi terdakwa untuk meluruskan dan menyelesaikan secara benar kasus tersebut di Propam Mabes Polri sehingga terdakwa mengakuinya," ujar Rolas.

Diketahui, status JC memungkinkan seorang terpidana mendapatkan berbagai keringanan dalam hal masa hukuman, seperti remisi. Namun, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat status tersebut, yakni mengakui kejahatannya; bukan pelaku utama; memberikan keterangan yang signifikan; mengembalikan aset; memberikan keterangan di persidangan; dan bersikap kooperatif.

Rolas mengklaim tindak pidana penghapusan DPO Djoko Tandra di luar kewenanganan kliennya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri. Atas dasar itu, Rolas meminta Majelis Hakim menyatakan Prasetijo tidak terbukti bersalah.

"Terdakwa tidak pernah terlibat sama sekali serta tidak memiliki peran aktif atas terbitnya surat-surat yang dikeluarkan Divisi Hubungan Internasional Polri terkait status interpol red notice Djoko Soegiarto Tjandra," katanya.

Diketahui, Jaksa Penuntut menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Brigjen Prasetijo Utomo. Jaksa meyakini Prasetijo menerima suap sebesar US$ 100.000 dari terpidana perkara korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra.

Suap melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi itu diterima Prasetijo agar membantu proses penghapusan nama Djoko Tjandra dari DPO yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Perbuatan itu dilakukan Prasetijo bersama-sama Irjen Napoleon Bonaparte selaku Kadiv Hubinter Polri.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

5 Top News: Kabar Reshuffle, Tuntutan Bharada E hingga Tewasnya Mahasiswi Ditabrak

Selain berita mengenai perombakan kabinet atau reshuffle, berita soal tuntutan Bharada E dan juga tewasnya mahasiswi ditabrak di Cianjur mendapat perhatian besar,

NEWS | 31 Januari 2023

PKB Tunggu Parpol Pilihan Kaesang

Wakil Sekjen PKB itu berharap rencana Kaesang terjun ke politik menjadi momentum bagi para generasi Z dan milenial mengambil pilihan masuk di politik praktis.

NEWS | 31 Januari 2023

Polresta Malang Pulangkan Puluhan Aremania

Dari 107 orang yang sebelumnya diamankan, setelah diperiksa ternyata mereka mengaku tidak ikut dalam aksi demonstrasi di kantor Arema FC.

NEWS | 31 Januari 2023

Pemkot Jakpus Bangun 4 Embung Cegah Banjir di Cempaka Putih

Pemkot Jakpus membangun embung di Kecamatan Cempaka Putih untuk menampung air hujan. Selain itu, untuk mencegah potensi banjir.

NEWS | 31 Januari 2023

Covid-19 Subvarian Kraken, Pemerintah: Disiplin Prokes Diperlukan

Kemunculan Covid-19 subvarian Omicron XBB 1.5 atau Kraken mengingatkan masih perlunya memperkuat disiplin penerapan protokol kesehatan.

NEWS | 31 Januari 2023

Polda Metro Respons Pengakuan Wanita dalam Audi yang Tabrak Mahasiswi di Cianjur

Polda Metro Jaya merespons pengakuan penumpang wanita di sedan Audi A6 yang menabrak mahasiswi Selvi Amalia Nuraeni di Cianjur, hingga tewas.

NEWS | 30 Januari 2023

Politeknik Tridaya Virtu Morosi Selenggarakan Studi Vokasi Industri

Politeknik Tridaya Virtu Morosi menyelenggarakan program studi vokasi industri dan bertekad mencetak serta membentuk SDM unggul dan berkompeten.

NEWS | 31 Januari 2023

Siap-siap, Rekrutmen Calon ASN 2023 Bakal Segera Dibuka

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2023 bakal segera dibuka.

NEWS | 31 Januari 2023

BPJS Kesehatan Diprediksi Kembali Defisit tahun 2024

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) memprediksi aset bersih dana jaminan sosial atau DJS kembali defisit pada tahun 2024.

NEWS | 30 Januari 2023

Polri Kirim 15 Personel Jadi Penyidik di KPK Selama 4 Tahun

Polri mengirimkan 15 personel untuk diperbantukan menjadi penyidik di KPK. Mereka akan bertugas selama empat tahun ke depan.

NEWS | 30 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Harga Minyak Turun 2% karena Proyeksi Kenaikan Suku Bunga

Harga Minyak Turun 2% karena Proyeksi Kenaikan Suku Bunga

EKONOMI | 6 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE