Logo BeritaSatu

Sejumlah Pasal di UU ITE Akan Direvisi

Jumat, 19 Maret 2021 | 07:51 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Upaya revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU ITE serta memasukkan revisi tersebut ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

"Parlemen akan mendukung kebijakan pemerintah khususnya dalam hal ini Menko Polhukam dan jajarannya. Kemudian penyiapan naskah akademis, sosialisasi kepada masyarakat, baik kalangan intelektual maupun NGO, untuk menjadi masukan. Sehingga pembahasan menjadi suatu kompilasi yang bersifat komprehensif," kata Azis dalam FGD tahap akhir yang gelar Tim Kajian UU ITE, di Jakarta, Kamis (18/3/2021)

Menurutnya, gambaran terkait sejumlah pasal yang masih menjadi perdebatan di masyarakat dan tarik menarik dalam penafsiran hukum adalah pasal 26 ayat 3, pasal 27, 28, 29, pasal 30, 40 dan pasal 45.

"Banyak hal yang bisa dijadikan diskusi, bagaimana asas-asas norma daripada pasal-pasal didalam UU ITE yang merupakan kejahatan di dalam cyber. Misalnya pasal 27, pasal 28, 29, 26, tentang penghapusan informasi, pasal 36 tentang kewenenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses. Ini yang menjadi diskusi dari waktu ke waktu dan sampai dengan saat ini antara fraksi fraksi sampai sekarang belum ada kesepakatan," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, yang juga hadir menjadi narasumber akhir Tim Kajian UU ITE, mencatat ada beberapa pasal seperti pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 29, dan pasal 45A dianggap multitafsir dan terkesan tidak adil di dalam UU ITE sehingga perlu direvisi.

Hidayat Nur Wahid mengatakan, pasal 27 ayat 3 seharusnya tidak dibutuhkan lagi untuk diatur di UU ITE. Karena dari segi substansi sejatinya aturan ini sudah diatur dalam pasal 310 KUHP yaitu terkait penghinaan atau pencemaran nama baik.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menekankan alasan awal dibuatnya UU ITE tahun 2008, yang memiliki semangat memajukan informasi dan transaksi elektronik, bukan justru menjadi momok bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi warga negara yang dijamin dalam Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945.

"Bila kita konsisten dengan tujuan atau pertimbangan utama dihadirkannya UU ITE tahun 2008 itu, tentu fokus dalam melaksanakan revisi adalah konten-konten yang bersinggungan dengan hak masyarakat untuk mengemukakan pendapat dalam bingkai demokrasi Pancasila yang berpotensi untuk dijadikan alat kriminalisasi dan ketentuan yang mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong dan menyesatkan, penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan sara," kata Hidayat.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, dalam UU ITE memang ada dua pasal krusial yang sempat menjadi perdebatan. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2. Namun demikian, Politisi PDIP ini berhadap agar dua pasal tersebut tidak dihilangkan.

"Tapi kalau harus direvisi saya berharap ke 2 Pasal itu hendaknya dipertahankan, jangan dihilangkan karena itu roh dan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Saya punya data ada kelompok yang ingin berselancar atas nama kebebasan untuk mengkritik dan lain sebagainya. Untuk mendisintegrasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata TB Hasanuddin.

Lebih lanjut TB menyarakan agar diibuat pedoman penegak hukum dalam aplikasi kedua pasal krusial (pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2). "Tapi kalau membuat pedoman kurang ya kita angkat ada peraturan presidennya atau peraturan pemerintah tentang undang-undang ini," ucapnya kepada Tim Kajian UU ITE.

Dalam FGD Tahap akhir ini, sesi dibagi dua. Di sesi pertama, tim mengundang narasumber dari partai politik dan juga perwakilan DPR. Hadir dalam sesi ini, Azis Syamsuddin- Wakil Ketua DPR, Hidayat Nur Wahid-Wakil Ketua MPR, dan TB Hasanuddin anggota Komisi I DPR.

Sementara di sesi dua, hadir narasumber dari kelompok Kementerian dan Lembaga antara lain Arief Muliawan-mewakili Jampidum Kejaksaan Agung Asep Maryono-Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan, KBP Heska - mewakili Kabaintelkam Polri, Sudharmawatinginsih – Panitera Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, dan Henri Subiakto sebagai wakil dari Kementerian Kominfo.

Diakhir diskusi, Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo menginformasikan langkah lanjutan dari kerja tim, yaitu membawa semua masukan narasumber untuk didiskusikan Tim I dan Tim II. Dirinya pun berharap agar tim dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

"Seluruh diskusi telah kita selesaikan untuk menyerap saran, aspirasi dan pandangan, maka waktunya masing masing sub tim untuk mengadakan rapat rapat internal untuk laporan yang ditugaskan kepada masing-masing," kata Sugeng



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Soal Motif Bom Bunuh Diri Bandung, Pengamat Singgung ISIS dan KUHP

Pengamat terorisme, Stanislaus Riyanta menyinggung soal ISIS dan KUHP terkait motif Agus Sujatno melakukan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung.

NEWS | 9 Desember 2022

Patahan Cugenang, Pemicu Gempa Cianjur Belum Pernah Teridentifikasi

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, selama ini patahan Cugenang, pemicu gempa Cianjur, Jawa Barat, belum teridentifikasi.

NEWS | 9 Desember 2022

Aksi Bom Bunuh Diri Bukan Bagian dari Amalan Jihad

Aksi bom bunuh diri seperti bom Bandung itu, menurut Sekum DDI KH Suaib Tahir, bukan bagian amalan jihad.

NEWS | 9 Desember 2022

Hendra Kurniawan Bantah Menemui Ferdy Sambo pada 13 Juli

Hendra Kurniawan membantah keterangan mantan staf pribadi Ferdy Sambo yang menyebutnya menemui Ferdy Sambo di ruang Kadiv Propam Polri pada 13 Juli 2022.

NEWS | 8 Desember 2022

Eks Napiter Tegaskan Ekonomi Bukan Motif Bom Bunuh Diri

Pujianto alias Raider Bakiyah, mantan narapidana terorisme (napiter) mengatakan ekonomi bukan motif teroris melakukan bom bunuh diri.

NEWS | 8 Desember 2022

Masyarakat Harus Dibekali Kemampuan Deteksi Dini Ancaman Terorisme

Masyarakat harus bersatu memerangi terorisme. Pemerintah harus mulai membekali masyarakat dengan kemampuan mendeteksi dan pencegahan dini.

NEWS | 8 Desember 2022

Pernikahan Kaesang, Erick Thohir: Jokowi Ingin Festival Budaya

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Presiden Joko Widodo ingin konsep Festival Budaya sehingga dekat dengan rakyat saat menggelar pernikahan Kaesang Pangarep

NEWS | 8 Desember 2022

Ganjar Sebut 97 Perusahaan Relokasi Pabrik ke Jateng

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut, puluhan perusahaan melakukan relokasi pabrik ke berbagai daerah di Jateng.

NEWS | 8 Desember 2022

Pertukaran Tahanan, Bintang Bola Basket Wanita AS Dibebaskan Rusia

Bintang bola basket wanita AS Brittney Griner dibebaskan dari penjara Rusia, dalam sebuah pertukaran tahanan.

NEWS | 8 Desember 2022

Dapat Suntikan Rp 551 M, Jakpro Segera Bangun ITF Sunter

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyuntikkan modal Rp 551 miliar kepada PT Jakpro untuk pembangunan ITF Sunter.

NEWS | 8 Desember 2022


TAG POPULER

# Bom Bandung


# UU KUHP


# Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Sukabumi


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Internet Gantikan Peran Televisi? Ini Kata Nielsen Indonesia

Internet Gantikan Peran Televisi? Ini Kata Nielsen Indonesia

LIFESTYLE | 7 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE