Logo BeritaSatu

Efektifkan Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Terbitkan Perpres

Minggu, 28 Maret 2021 | 19:20 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan agar larangan mudik Lebaran 2021 M/Idul Fitri 1442 H bisa berjalan efektif, pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

Melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (28/3/2021), Djoko mengatakan pada 2020 lalu, pelarangan mudik Lebaran secara nasional hanya berdasar Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Gubernur untuk lingkup DKI Jakarta.

"Oleh sebab itu, terbitkan Peraturan Presiden tentang Pelarangan Mudik Lebaran Tahun 2021 supaya ada anggaran khusus bagi Polri dalam melaksanakan pelarangan Mudik Lebaran 2021 dapat bekerja maksimal," katanya.

Djoko yang juga akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata mengatakan keputusan pelarangan mudik sejatinya merupakan kebijakan berbasis data. Pasalnya, setiap kali selesai liburan panjang, angka penularan Covid-19 tercatat meningkat signifikan.

Namun, menurut dia, jika berkaca pada momentum libur panjang sebelumnya dan libur Lebaran tahun lalu, kesalahan yang sama mungkin akan terulang jika tidak ada evaluasi secara menyeluruh.

"Polri yang memiliki wewenang di jalan raya tidak mampu melarang sepenuhnya mobilitas kendaraan. Masyarakat juga punya cara mengakali dengan berbagai macam," katanya.

Djoko juga memperkirakan, seperti halnya Lebaran tahun lalu, angkutan umum pelat hitam akan semakin marak. Begitu pula kendaraan truk diakali agar dapat digunakan mengangkut orang. Di sisi lain, bisnis PO Bus resmi makin terpuruk setelah tahun lalu juga mengalami masa suram.

"Pendapatan akan berkurang dan menurun drastis. Mudik menggunakan sepeda motor masih mungkin dapat dilakukan. Karena jalan alternatif cukup banyak dan sulit dipantau," katanya.

Menurut Djoko, adanya payung hukum yang lebih tinggi atas kebijakan larangan mudik sangat strategis karena berdampak pada kepercayaan dan keberhasilan program penanganan Covid-19.

Ia pun berharap Presiden dapat turun langsung ikut menangani dan memantau kebijakan tersebut.

"Kalau tidak ada perintah Presiden langsung disangsikan apakah Polri mau bekerja maksimal di lapangan. Pemerintah harus lebih cerdas dan bijak dalam implementasi larangan mudik Lebaran," katanya.

Djoko menambahkan, adanya pengecualian dalam kebijakan pelarangan mudik Lebaran pada tahun lalu telah menimbulkan banyak penafsiran dan penyimpangan. Hal itu, berpotensi menimbulkan praktik pungutan liar. Belum lagi urusan surat keterangan yang dapat dijadikan lahan subur pendapatan tidak resmi.

"Tidak perlu ada pengecualian, sehingga hasilnya akan lebih terasa manfaatnya. Perlu dipertimbangkan menggunakan frasa melarang, namun nanti masih banyak pengecualian yang dilakukan," pungkas Djoko.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kementerian PPPA Harap Pemda Perkuat Regulasi Ramah Perempuan

Selain memperkuat regulasi, Kementerian PPPA minta pemangku kebijakan memberikan porsi yang besar terhadap partisipasi perempuan.

NEWS | 28 November 2022

Ini Sejarah Lokananta, Perusahaan Musik Tertua di Indonesia

Lokananta, adalah harta karun yang nyaris terlupakan. Titik nol industri musik Indonesia ini sempat mengalami jatuh bangun sejak didirikan pada 1956.

NEWS | 28 November 2022

Said Aqil: Utamakan Keutuhan Bangsa di Tahun Politik

Said Aqil Siroj meminta seluruh bangsa Indonesia tidak terpecah belah karena kondisi itu justru dimanfaatkan oleh kepentingan politik identita.

NEWS | 28 November 2022

Menkominfo: GPR Jadi Jembatan Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat

Menkominfo), Johnny G. Plate mengatakan Humas Pemerintah (GPR) memiliki peran sentral dalam diseminasi informasi bagi masyarakat.

NEWS | 28 November 2022

Pasca-Gempa Cianjur, BNPB Ajak Warga yang Rumah Masih Layak Huni Kembali

BNPB melaporkan hingga hari ini, Minggu (27/11/2022), telah terdaftar 62.628 rumah yang rusak akibat gempa Cianjur.

NEWS | 28 November 2022

Ini Cara Cegah Nyeri Sendi Semakin Parah

Seiring bertambahnya usia, kekuatan tulang dan sendi juga ikut berkurang dan menjadi penyebab osteoartritis atau radang sendi.

NEWS | 27 November 2022

Persoalan Papua Harus Jadi Prioritas Panglima TNI Baru

Salah satu skala prioritas dari Panglima TNI baru adalah persoalan pengamanan di Papua

NEWS | 27 November 2022

Panglima TNI Baru Harus Pastikan Anak Buah Selalu Bersama Rakyat

Panglima TNI baru yang nantinya akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa harus bisa memastikan anak buah selalu dekat dan berada bersama rakyat.

NEWS | 27 November 2022

Butuh Tenda Kecil, Pengungsi Gempa Cianjur Mulai Diserang Penyakit ISPA

Menurut Bupati Cianjur, tenda-tenda kecil dibutuhkan agar pengungsi bisa pindah ke depan rumahnya masing-masing guna menghindari penderita ISPA.

NEWS | 27 November 2022

Kemenkominfo Apresiasi Kerja Humas Pemerintah Selama G-20

Kemenkominfo memberi apresiasi atas hasil kerja keras kerja humas pemerintah, utamanya terkait komunikasi publik perhelatan Presidensi G-20 Indonesia.

NEWS | 27 November 2022


TAG POPULER

# Kasus Tambang Ilegal


# Henry Yosodiningrat


# Net89


# Tiket KCJB


# PLN


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kementerian PPPA Harap Pemda Perkuat Regulasi Ramah Perempuan

Kementerian PPPA Harap Pemda Perkuat Regulasi Ramah Perempuan

NEWS | 14 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE