Logo BeritaSatu

TMII Tidak Pernah Setor PNBP ke Kas Negara Sejak 1977

Jumat, 16 April 2021 | 16:53 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengungkapkan bahwa Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebagai barang milik negara (BMN), yang sebelumnya dikelola Yayasan Harapan Kita (YPK) dipastikan tidak pernah berkontribusi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejak tahun 1977 silam.

Direktur Barang Milik Negara (BMN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Encep Sudarwan mengatakan bahwa selama ini TMII hanya membayar pajak, namun tidak pernah menyetorkan PNBP untuk pemanfaatan BMN ke kas negara. Hal ini disebabkan oleh landasan hukum pengelolaan TMII oleh YHK adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto saat itu belum mengatur terkait PNBP dari pemanfaatan barang milik negara.

Advertisement

“Kalau pajak mereka katanya bayar pajak, tapi kalau PNBP memang selama ini belum ada, maklum saat itu, Keppres 51 tahun 1977 belum mengatur bagaimana PNBP-nya , pembagiannya dan waktu itu belum lakukan pembenahan"tuturnya dalam diskusi virtual mengenai Pengambilalihan TMII, Jumat (16/4/2021).

Encep menilai, pada masa itu perlu dimaklumi bahwa pengelolaan TMII yang pada dasarnya adalah BMN tidak ada aturan rinci mengenai pembagian keuntungan dan yang serupa dengan itu.

Saat ini pengelolaan TMII telah dipindahkan kepada Negara seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 31 Maret 2021. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk PNBP ke kas negara yang akan meningkat setiap tahunnya.

Menurutnya dalam aturan terbaru, pemerintah sudah mengatur secara jelas jika BMN ingin dimanfaatkan oleh pihak lain harus memberikan tiga kontribusi kepada negara, pertama kontribusi tetap, kedua profit sharing, dan ketiga BMN yang dimanfaatkan oleh pihak lain maksimal hanya 30 tahun.

" Nah sekarang itu nanti Kantor Staf Presiden (KSP) dengan pihak lain (yang ingin memanfaatkan BMN) sudah jelas, harus bayar berapa, tiap tahun berapa, profit sharing berapa itu jelas. Pasti kalau ada nanti tiap tahun meningkat,” tegasnya.

Meski demikian, Encep belum dapat memastikan berapa potensi penerimaan yang akan didapatkan negara setelah TMII dikelola oleh negara melalui Perpres 19/2021. Sebab, hingga saat ini tim transisi masih melakukan verifikasi dan penghitungan pada seluruh aset di TMII.

Tetapi ia memastikan bahwa pengelolaan TMII tidak hanya berbicara mengenai penerimaan negara. Sebab ada aspek lain yang didapatkan atau non finansial yakni TMII dapat memberikan informasi wawasan pendidikan, kebudayaan dan pariwisata kepada masyarakat.

"TMII enggak hanya finansial tapi non ekonomi. Bagaimana masyarakat bisa menikmati pendidikan, kebudayaan pariwisata jadi aspek non finansial akan kita kaji itu kan manfaat buat negara," tegasnya.

Menurutnya TMII juga akan diasuransikan namun setelah evaluasi dari tim transisi telah selesai dilakukan, karena harus diketahui nilai asetnya secara keseluruhan.

“Kita lakukan pengujian, nanti terlihat mana dulu yang mesti di asuransi. Nilainya belum ketahuan tapi memang target kita tahun ini semua berasuransi,” ujarnya.

Nilai Aset TMII
Lebih lanjut Encep mengatakan bahwa menyebut nilai aset Taman Mini Indonesia Indah (TMII) mencapai Rp 20,5 triliun berupa enam tanah.

“Di sana itu tanah ada enam semuanya BMN ada sertifikat nilainya sekarang Rp 20,5 triliun. Tanahnya saja,” tuturnya.

Akan tetapi detail aset TMII secara keseluruhan masih perlu dilakukan inventarisasi untuk kepastian data yang valid melalui pembentukan tim transisi yang bertugas untuk mengkaji keseluruhan yang ada di TMII seperti barang, bangunan, kerja sama dengan pihak swasta, hingga jumlah pegawai.

Adapun tim transisi beranggotakan DJKN, Kementerian Sekretariat Negara, Kapolda, dan BPKP.

“Kami akan mengecek ada barang apa saja, lalu bagaimana kerja sama dengan swasta, berapa lama, pegawai, bagi hasilnya seperti apa. Nanti akan diaudit semua,” tuturnya.

Encep menyebut tim transisi ini harus menyelesaikan tugasnya dalam waktu tiga bulan baru kemudian dapat dilakukan serah terima antara Yayasan Harapan Kita kepada Kementerian Sekretariat Negara.

“Setelah itu jelas baru kita lakukan serah terima lalu Kementerian Sekretariat Negara bisa kerja sama dengan pihak lain,” ujarnya.

Selain aset BMN, di TMII juga terdapat aset milik daerah dan pihak lain yang bekerjasama dengan Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pengusahaan TMII (BP3 TMII).

“Ada bangunan yang perlu diintervensi, ada 10 K/L, ada museum informasi, ada 31 anjungan milik pemda, ada 12 mitra dan 18 badan pengelola TMII. Ini sedang dicek detilnya karena kemarin hanya BMN sedangkan di sana ada BMN dan non BMN/D,” jelasnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Polda Metro: Bripka Madih Tak Konsisten soal Laporan Sengketa Tanah

Polda Metro nilai Bripka Madih tak konsisten soal laporan sengketa tanah milik orang tuanya yang sempat dilaporkannya pada 2011 silam.

NASIONAL | 5 Februari 2023

Top News, Penembakan Calon Anggota DPD hingga Pengakuan Duloh Setubuhi Korbannya

Berita penembakan calon anggota DPD RI Bengkulu hingga pengakuan Duloh bersetubuh dengan mertua Wowon menjadi berita terpopuler

NASIONAL | 4 Februari 2023

Korban Gempa Cianjur Diminta Pastikan Termasuk Penerima Bantuan Perbaikan Rumah

Warga korban gempa di Cianjur diminta memastikan rumahnya masuk dalam penerima bantuan perbaikan rumah yang sudah diumumkan di sejumlah desa terdampak.

NASIONAL | 4 Februari 2023

Kesehatan Lukas Enembe, Komnas HAM dan KPK Lakukan Koordinasi

Guna memastikan diperhatikannya hak-hak tahanan dalam hal ini Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Komnas HAM melakukan koordinasi dengan KPK.

NASIONAL | 3 Februari 2023

Bakamla RI Berpartisipasi Latihan Sea Lion SAR Avitex

Bakamla RI berpartisipasi dalam latihan yang digelar Turkish Coast Guard karena kedua negara menghadapi tantangan serupa dalam menjaga keamanan wilayah

NASIONAL | 16 Mei 2022

Kepala BNPT Apresiasi Upaya ESQ Jaga Pancasila dan NKRI

Upaya ESQ guna menjaga Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendapatkan apresiasi.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Kapolda Jatim: Sopir Bus Maut Berpotensi Tersangka

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta  menyatakan, sopir bus maut berpotensi menjadi tersangka karena diduga mengantuk.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Gelombang Tinggi Hantam Puluhan Warung di Pantai Bagedur

Gelombang tinggi kembali menerjang objek wisata Pantai Bagedur di Sukamanah, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Bencana Tanah Bergerak Robohkan Rumah Warga di Lebak

Rumah warga di Jampang Cikoneng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, roboh hingga rata dengan tanah akibat terdampak tanah bergerak.

NASIONAL | 16 Mei 2022

KSPSI Salurkan Paket Bantuan Kapolri untuk Buruh di Maluku Utara

KSPSI menyalurkan 1.000 paket bantuan sembako dari Kapolri untuk buruh di Maluku Utara di site PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

NASIONAL | 16 Mei 2022


TAG POPULER

# Transmart


# Perayaan dan Sejarah Cap Go Meh


# Mutasi Perwira


# Kawasan Halal di Jakarta


# Eliezer


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Heru Budi Sebut Stunting Bisa Jadi Penyebab Awal Tawuran

Heru Budi Sebut Stunting Bisa Jadi Penyebab Awal Tawuran

NEWS | 2 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE