Logo BeritaSatu

DPR: Pendidikan Pancasila Tidak Bisa Diganti Pendidikan Kewarganegaraan

Jumat, 16 April 2021 | 20:58 WIB
Oleh : Natasia Christy Wahyuni / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) karena tidak memuat pendidikan Pancasila sebagai pelajaran wajib siswa maupun mahasiswa.

Huda mengatakan pendidikan Pancasila harus secara eksplisit disebutkan sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan nasional.

Advertisement

“Pancasila tidak bisa diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan yang disebut wajib dalam PP 57/2021,” kata Huda saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (16/4/2021).

Huda mengatakan jika pendidikan Pancasila tidak disebutkan secara eksplisit dalam kurikulum sebagai pelajaran wajib, maka dimungkinkan muncul banyak interpretasi dari penyelenggara maupun tenaga kependidikan.

“Nanti bisa saja muncul satu sekolah mewajibkan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran, sekolah lain tidak mewajibkannya,” katanya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidak ingin berpolemik terkait penyebab penghapusan Pendidikan Pancasila, apakah ada unsur kesengajaan atau murni keteledoran. Namun, ujarnya, penghapusan pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan merupakan langkah mundur dan berbahaya.

“Kami tidak ingin menduga-duga apa penyebab Pendidikan Pancasila terhapus dalam PP 57/2021, tapi yang jelas kami sangat menyesalkan fakta ini,” katanya.

Menurut Huda, banyak konten PP 57/2021 yang multitafsir, seperti pelajaran Bahasa sebagai pelajaran wajib, tanpa dijelaskan bahasa apa yang dimaksud tersebut.

“Apakah Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, atau Bahasa yang lain? Dalam regulasi sekelas PP yang menjadi aturan pelaksanaan dari regulasi di atasnya diksinya harus to the point,” tandasnya.

Terkait hal itu, Huda mendesak pelajaran Bahasa yang menjadi mata pelajaran wajib dalam PP 57/2021 adalah Bahasa Indonesia.

Huda juga mempertanyakan penghapusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai lembaga pengendali mutu Pendidikan.

Dalam PP 57/2021 Pasal 34 disebutkan jika pengembangan, pelaksanaan, pelaporan capaian standar nasional Pendidikan akan dilakukan suatu badan yang bertanggungjawab kepada Menteri tanpa disebutkan institusinya.

Sedangkan dalam PP 19/2005 disebutkan eksplisit lembaga pengendali mutu Pendidikan adalah BSNP. “Kemdikbud harus menjelaskan apakah BNSP akan dipertahankan atau akan diganti dengan entitas baru,” lanjutnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Polda Metro: Bripka Madih Tak Konsisten soal Laporan Sengketa Tanah

Polda Metro nilai Bripka Madih tak konsisten soal laporan sengketa tanah milik orang tuanya yang sempat dilaporkannya pada 2011 silam.

NASIONAL | 5 Februari 2023

Top News, Penembakan Calon Anggota DPD hingga Pengakuan Duloh Setubuhi Korbannya

Berita penembakan calon anggota DPD RI Bengkulu hingga pengakuan Duloh bersetubuh dengan mertua Wowon menjadi berita terpopuler

NASIONAL | 4 Februari 2023

Korban Gempa Cianjur Diminta Pastikan Termasuk Penerima Bantuan Perbaikan Rumah

Warga korban gempa di Cianjur diminta memastikan rumahnya masuk dalam penerima bantuan perbaikan rumah yang sudah diumumkan di sejumlah desa terdampak.

NASIONAL | 4 Februari 2023

Kesehatan Lukas Enembe, Komnas HAM dan KPK Lakukan Koordinasi

Guna memastikan diperhatikannya hak-hak tahanan dalam hal ini Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Komnas HAM melakukan koordinasi dengan KPK.

NASIONAL | 3 Februari 2023

Bakamla RI Berpartisipasi Latihan Sea Lion SAR Avitex

Bakamla RI berpartisipasi dalam latihan yang digelar Turkish Coast Guard karena kedua negara menghadapi tantangan serupa dalam menjaga keamanan wilayah

NASIONAL | 16 Mei 2022

Kepala BNPT Apresiasi Upaya ESQ Jaga Pancasila dan NKRI

Upaya ESQ guna menjaga Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendapatkan apresiasi.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Kapolda Jatim: Sopir Bus Maut Berpotensi Tersangka

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta  menyatakan, sopir bus maut berpotensi menjadi tersangka karena diduga mengantuk.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Gelombang Tinggi Hantam Puluhan Warung di Pantai Bagedur

Gelombang tinggi kembali menerjang objek wisata Pantai Bagedur di Sukamanah, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Bencana Tanah Bergerak Robohkan Rumah Warga di Lebak

Rumah warga di Jampang Cikoneng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, roboh hingga rata dengan tanah akibat terdampak tanah bergerak.

NASIONAL | 16 Mei 2022

KSPSI Salurkan Paket Bantuan Kapolri untuk Buruh di Maluku Utara

KSPSI menyalurkan 1.000 paket bantuan sembako dari Kapolri untuk buruh di Maluku Utara di site PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

NASIONAL | 16 Mei 2022


TAG POPULER

# Transmart


# Perayaan dan Sejarah Cap Go Meh


# Mutasi Perwira


# Kawasan Halal di Jakarta


# Eliezer


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kasus Demam Berdarah di Indonesia Capai 121.000 Per Tahun

Kasus Demam Berdarah di Indonesia Capai 121.000 Per Tahun

NEWS | 15 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE