Logo BeritaSatu

KPK Cegah Azis Syamsuddin Bepergian ke Luar Negeri

Jumat, 30 April 2021 | 10:44 WIB
Oleh : Fana F Suparman / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat kepada Direktoran Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) untuk mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Pencegahan ke luar ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat penyidik lembaga antikorupsi Stepanus Robin Pattuju, Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dan seorang pengacara bernama Maskur Husain.

"Benar, KPK pada tanggal 27 April 2021 telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kemkumham untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap tiga orang yang terkait dengan perkara ini," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (30/4/2021).

Ali mengatakan, ketiga orang itu dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan atau setidaknya hingga Oktober 2021 mendatang. Dikatakan, pelarangan ke luar negeri ini dilakukan dalam rangka kepentingan percepatan pemeriksaan dan menggali bukti-bukti lain.

"Agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak-pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia," katanya.

Ali masih enggan mengungkap identitas tiga orang yang dicegah ke luar negeri tersebut. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiga orang itu, yakni Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Azis Syamsuddin, serta dua orang dari unsur swasta, Agus Susanto dan Aliza Gunado.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Humas pada Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum HAM, Tubagus Erif Faturahman membenarkan KPK telah meminta Ditjen Imigrasi Kemkumham untuk mencegah Azis Syamsuddin bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.

"Benar KPK telah mengajukan permohonan pencekalan atas nama Azis Syamsuddin kepada Imigrasi. Sesuai peraturan, pencekalan berlaku selama 6 bulan. Pencekalan berlaku sejak tanggal 27 April. Info selanjutnya akan kami sampaikan jika ada perkembangan," kata Tubagus Erif.

Nama Azis mencuat dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di KPK. Azis disebut sebagai pihak yang memfasilitasi pertemuan antara Stepanus dan Syahrial di rumahnya pada Oktober 2020. Tim penyidik bahkan telah menggeledah ruang kerja dan rumah dinas Azis pada Rabu (28/4/2021).

Diketahui, KPK menetapkan penyidiknya, Stepanus Robin Pattuju, seorang pengacara bernama Maskur Husain dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai. Stepanus Robin Pattuju bersama Maskur Husain diduga telah menerima suap dari M Syahrial sebesar Rp 1,3 miliar dari kesepakatan Rp 1,5 miliar. Suap itu diberikan agar Stepanus membantu menghentikan penyelidikan dugaan jual beli jabatan di Tanjungbalai yang sedang diusut KPK.

Selain suap dari Syahrial, Markus Husain juga diduga menerima uang sebesar Rp 200 juta dari pihak lain. Sedangkan Stepanus dari bulan Oktober 2020 sampai April 2021 juga diduga menerima uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama Riefka Amalia, sebesar Rp438 juta.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

PBB Soroti UU KUHP yang Tak Sesuai Kebebasan Fundamental dan HAM

PBB menyoroti sejumlah bagian dari UU KUHP yang direvisi yang dinilai tidak sesuai dengan kebebasan fundamental dan hak asasi manusia (HAM).

NEWS | 8 Desember 2022

Kebakaran di Kemenkumham, Satu Pegawai Terluka

Satu pegawai Kemenkumham terluka akibat memecahkan kaca saat kebakaran melanda gudang lantai lima, Kamis pagi.

NEWS | 8 Desember 2022

Ibu Kota China Mulai Melonggarkan Kebijakan Keras Covid-19

Ibu Kota China Beijing pada Rabu (7/12/2022) mulai melonggarkan kebijakan keras Covid-19 mereka yang telah memukul sektor ekonomi dan memicu aksi protes.

NEWS | 8 Desember 2022

2 Korban Bom Bunuh Diri Bandung Masih Dirawat di Rumah Sakit

Dua korban bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung atau bom Bandung dirawat di RS Immanuel dan RS Bhayangkara Sartika Asih. 

NEWS | 8 Desember 2022

Orang Tua Korban Gangguan Ginjal Lapor ke Bareskrim Polri

Keluarga korban kasus gangguan ginjal akut melapor ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. 

NEWS | 8 Desember 2022

Kuasa Hukum Sebut Ferdy Sambo Tak Ikut Tembak Brigadir J

Kuasa hukum Ferdy Sambo, Rasamala Aritonang menyebut kliennya tidak ikut menembak Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

NEWS | 8 Desember 2022

Hapus Cara Tradisional, Aturan Baru Ini Bikin Usia Orang Korea Selatan Lebih Muda

Aturan baru menghapus metode penghitungan usia cara tradisional yang akan membuat usia orang Korea Selatan lebih muda.

NEWS | 8 Desember 2022

Pengurus Baru Aspikom Korwil Jabodetabek Periode 2022-2025 Resmi Dilantik

Acara pelantikan berlangsung di Aula Nurcholis Madjid, Universitas Paramadina, Jakarta Selatan pada Rabu, 7 Desember 2022. 

NEWS | 8 Desember 2022

Kemenkes Pantau Subvarian Omicron BN.1 yang Muncul di Indonesia

Selain Amerika Serikat, Omicron BN.1 juga terdeteksi di lebih 30 negara lainnya, termasuk Australia, Inggris, India, hingga Austria

NEWS | 8 Desember 2022

Hari Ini, 2 Gempa Lebih dari 5,0 M Guncang Tanah Air

Hari ini, Kamis (8/12/2022) wilayah Indonesia diguncang dua gempa berkekuatan lebih besar dari magnitudo 5.

NEWS | 8 Desember 2022


TAG POPULER

# Bom Bandung


# UU KUHP


# Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Sukabumi


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
PBB Soroti UU KUHP yang Tak Sesuai Kebebasan Fundamental dan HAM

PBB Soroti UU KUHP yang Tak Sesuai Kebebasan Fundamental dan HAM

NEWS | 7 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE