Jakarta, Beritasatu.com – Aksi teror oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua berulang kali terjadi. Masyarakat diharapkan dapat mewaspadai kelompok proksi yang memanfaatkan situasi konflik. Aktivis Veronica Koman pun dianggap sebagai bagian dari proksi tersebut.
“Kelompok proksi ini kan bukan rahasia lagi. Beberapa kelompok, aktivis, dan NGO tertentu itu boleh jadi, baik secara sadar maupun tidak disengaja masuk dalam perangkap kepentingan asing,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo kepada Beritasatu.com, Minggu (9/5/2021).
“Saya melihat Veronica Koman dan kawan-kawan, boleh jadi sebagai agen proksi secara sadar, tetapi bisa juga secara tidak sadar masuk dalam perangkap strategi perang proksi. Masyarakat harus sadar, tahu, dan hati-hati dengan sepak terjang Veronica Koman dan kawan-kawan,” tegas Karyono.
Menurut Karyono, sangat tidak menutup kemungkinan Veronica bagian dari proksi yang digunakan oleh kekuatan asing, karena memiliki kepentingan di Papua.
“Sekali lagi, publik perlu tahu soal ini. Ada kekuatan asing yang sengaja menggunakan kelompok masyarakat tertentu di Papua. Dalam kasus yang lain juga begitu. Kerap kali kekuatan asing yang berkepentingan terhadap suatu negara, menggunakan kelompok masyarakat sebagai proksi,” ucapnya.
Karyono menambahkan perang proksi sudah menjadi tren dalam beberapa tahun belakangan, termasuk pada masa mendatang.
“Karena lebih efisien mengendalikan satu negara, salah satunya adalah menggunakan strategi perang proksi,” kata Karyono.
Sementara itu, Direktur Civil Society Watch (CSW) Ade Armando pun meyakini, kelompok-kelompok bersenjata hanya menempati kelompok kecil dari masyarakat Papua. Selama ini, justru kelompok-kelompok itu yang terus mengorbankan masyarakat Papua untuk misi-misi politik terselubung.
“Sangat mungkin didanai oleh kekuatan-kekuatan asing atau mereka yang selama ini sudah berhasil menghisap kekayaan Papua untuk kepentingan mereka,” kata Ade dalam keterangannya.
Ade menepis tuduhan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang menyebut pelabelan teroris terhadap KKB dan perang terbuka melawan KKB sebagai jalan pintas melegitimasi kekerasan, mengabaikan pendekatan keamanan manusi, memperpanjang pelanggaran HAM, menghambat perdamaian, rawan disalahgunakan, serta pelembagaan rasisme dan diskriminasi.
Menurut Ade berbagai tuduhan itu justru menghambat tercapainya stabilitas dan perdamaian di Papua. Dengan kata lain, pembangunan ketidakpercayaan pada pemerintah semacam ini bisa menghambat tercapainya kesejahteraan rakyat Papua.
“Kami berharap masyarakat sipil Indonesia bisa terus terlibat dalam upaya bersama menjadikan rakyat Indonesia hidup sejahtera, damai dan terlindungi hak asasi manusianya,” demikian Ade.
Saksikan live streaming program-program BTV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
