Logo BeritaSatu

BPK: Opini WTP Momentum Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Selasa, 25 Mei 2021 | 22:00 WIB
Oleh : JNS

Medan, Beritasatu.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam hasil pemeriksaan menandakan terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Hal ini disampaikan oleh Anggota V BPK Bahrullah Akbar pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Sumut, Senin (24/5/2021).

Bahrullah menjelaskan, BPK memberikan opini WTP kepada Pemprov Sumut atas pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020 tersebut, serta implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk menindaklanjuti rekomendasi.

"Capaian ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah," tegas Bahrullah, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulisnya.

Meski mendapatkan opini WTP, BPK menemukan beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah.

"Meskipun demikian dampak permasalahan tersebut, tidak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan," kata Bahrullah.

BPK: Opini WTP Momentum Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagai informasi, BPK juga menyerahkan LHP Kinerja atas Efektivitas Konektivitas Infrastruktur Kemantapan Jalan Tahun Anggaran 2020, dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020.

LHP ini diserahkan kepada Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting dan Gubernur Provinsi Sumut Edy Rahmayadi.

Permasalahan dan Rekomendasi

Dalam kesempatan tersebut, Bahrullah memaparkan sejumlah permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov Sumut berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.

Di antaranya adalah belanja tidak terduga atas delapan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 tidak sesuai ketentuan.

Antara lain kelebihan pembayaran atas beberapa pengadaan dan ketidakwajaran keuntungan sebesar Rp2,83 miliar serta belanja bantuan alih usaha pembuatan bak becak bermotor sebesar Rp 668 juta belum selesai dikerjakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, BPK menemukan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang belum memadai, antara lain kelebihan pembayaran dana BOS sebesar Rp3,9 miliar, pertanggungjawaban dana BOS tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp1,57 miliar dan wajaran keuntungan sebesar Rp2,83 miliar.

Serta belanja bantuan alih usaha pembuatan bak becak bermotor sebesar Rp668 juta belum selesai dikerjakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Lalu, terdapat kekurangan volume atas 35 paket pekerjaan belanja modal pada 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp9 miliar. Serta barang hasil belanja BOS tidak ditemukan keberadaannya sebesar Rp334,03 juta.

Menanggapi permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada gubernur setempat untuk memerintahkan inspektorat untuk meminta penyedia menyerahkan bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya serta menguji pertanggungjawaban tersebut. Apabila tidak sesuai pertanggungjawabannya, agar disetorkan ke kas daerah.

BPK juga memerintahkan gubernur untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah.

Serta memerintahkan kepala perangkat daerah terkait lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang di lapangan. Dan menyelesaikan tindak lanjut hasil putusan peninjauan kembali MA atas imbalan bunga Pajak Air Permukaan PT. Inalum.

"Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima," tutup Bahrullah.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Direktur Utama Jakpro Widi Amanasto Dicopot

Pemprov DKI Jakarta selaku pemegang saham utama PT Jakpro memutuskan merombak direksi Jakpro. Dirut Jakpro, Widi Amanasto dicopot dari jabatannya. 

NEWS | 28 November 2022

Rotasi Matra Jadi Pertimbangan Jokowi Pilih Kasal Yudo Margono

Mensesneg Pratikno mengungkapkan salah satu alasan Presiden Jokowi mengusulkan Kasal Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima TNI karena rotasi matra.

NEWS | 28 November 2022

Diguyur Hujan Deras, 4 Ruas Jalan di Jakarta Tergenang

BPBD DKI Jakarta menyatakan empat ruas jalan di Jakarta tergenang akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang melanda pada Senin (28/11/2022).

NEWS | 28 November 2022

Update: Pengungsi Korban Gempa Cianjur Capai 100.300 Orang

Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan total pengungsi akibat gempa Cianjur, Jawa Barat per Senin 28 November 2022 sebanyak 100.300 orang. 

NEWS | 28 November 2022

RSUD Sayang: Korban Gempa Cianjur Terserang ISPA di Pengungsian

Wakil Direktur RSUD Sayang, Neneng Efa Fatimah korban gempa Cianjur terserang infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) di posko pengungsian. 

NEWS | 28 November 2022

Update Korban Gempa Cianjur: 323 Meninggal Dunia dan 9 Orang Hilang

BNPB mencatat 323 korban meninggal dunia akibat gempa Cianjur, per Senin 28 November 2022. Sementara itu sebanyak 9 orang masih dinyatakan hilang.

NEWS | 28 November 2022

Cegah Politik Uang, Bawaslu Kerja Sama dengan Gopay dan OVO

Bawaslu akan lakukan kerja sama dengan platform digital seperti Gopay dan OVO untuk mencegah terjadinya politik uang.

NEWS | 28 November 2022

Calon Panglima TNI Yudo Margono Punya Harta Rp 17,9 Miliar

Kasal Laksamana Yudo Margono yang diusulkan oleh Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI memiliki harta Rp 17,9 miliar.  

NEWS | 28 November 2022

DPR Bakal Gali 5 Hal Ini kepada Yudo Margono Saat Fit and Proper Test

DPR akan menggali lima hal utama kepada Kasal Laksamana Yudo Margono saat fit and proper test calon Panglima TNI nanti. 

NEWS | 28 November 2022

Puan Ungkap Alasan Kasal Yudo Margono Dipilih Jadi Calon Panglima TNI

Ketua DPR, Puan Maharani mengungkapkan alasan Kasal Laksamana Yudo Margono menjadi calon panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa. 

NEWS | 28 November 2022


TAG POPULER

# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


# Vaksinasi Booster


# Pushbike


# Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Direktur Utama Jakpro Widi Amanasto Dicopot

Direktur Utama Jakpro Widi Amanasto Dicopot

NEWS | 3 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE