Logo BeritaSatu

75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Ajukan Uji Materi ke MK

Rabu, 2 Juni 2021 | 19:27 WIB
Oleh : Fana F Suparman / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) mengajukan uji materi atau judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (2/6/2021).

Para pegawai KPK yang diwakili sembilan pegawai sebagai pemohon mengajukan uji materi atas Pasal 69 B dan 69 C UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang mengatur tentang alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Para pegawai menilai penggunaan TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 28 UUD 1945.

"Pada hari ini kita mendaftarkan JR ke MK," kata salah seorang perwakilan para pegawai, Hotman Tambunan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Hotman menjelaskan alasan pihaknya mengajukan uji materi ke MK. Dikatakan, melalui uji materi ini, pihaknya berharap MK menafsirkan mengenai prosedur alih status pegawai menjadi ASN yang benar. Hal ini lantaran, pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) selama ini menafsirkan sendiri mengenai maksud alih status tersebut.

Padahal, MK sebagai penjaga dan penafsir akhir konstitusi dalam pertimbangan putusan uji materi UU KPK sebelumnya telah menegaskan proses alih status pegawai menjadi ASN tidak boleh merugikan para pegawai.

"Kami berpikir supaya jangan menjadi bola liar di masyarakat kita bawalah ke MK. Karena kita menyadari mereka, para hakim MK adalah para negarawan yang memahami konsep dan filosofi dasar wawasan kebangsaan," katanya.

Hotman menyatakan, dengan menggunakan TWK, BKN telah memonopoli alat ukur kesetiaan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Setia
Padahal, dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden hingga kepala daerah saja cukup dengan surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika cukup dengan pernyataan setia.

Untuk itu, kata Hotman, jika BKN meyakini TWK dapat menjadi alat ukur yang valid dalam mengukur kesetiaan warga negara sudah sepatutnya, TWK diterapkan kepada para pejabat dan penyelenggara negara.

"Kemudian kami ingin melihat apa yang dimaksud tentang kebangsaan. Apakah yang dimaksud kebangsaan itu pandai pidato tetapi melanggar kode etik atau orang-orang yang berjuang untuk memberantas korupsi, orang-orang yang memenuhi aturan, orang-orang yang bayar pajak. Maka nanti kita lihat di sidang MK," katanya.

Uji materi ini diajukan oleh sembilan pemohon yang mewakili 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Adapun kesembilan pemohon itu yakni, Rasamala Aritonang; Andre Dedy Nainggolan; Hotman Tambunan; Novariza; Faisal; Benydictus Siumlala Martin; Harun Al Rasyid; Lakso Anindito, dan Tri Artining Putri.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Bocoran Pertanyaan di Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Yudo Margono

Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan akan menggali sejumlah persoalan kepada Laksamana Yudo Margono saat fit and proper test calon panglima TNI. 

NEWS | 2 Desember 2022

Transformasi Pembelajaran melalui Sekolah Responsif Gender

Program kolaboratif, kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia di bidang pendidikan bersama dengan UMSIDA (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo). 

NEWS | 2 Desember 2022

Disiplin Prajurit Jadi Materi Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan akan mendalami soal disiplin prajurit TNI saat fit and proper test calon panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

NEWS | 2 Desember 2022

Bareskrim Segera Tetapkan Tersangka Kasus Mafia Tanah di Surabaya

Bareskrim Polri tengah mengusut kasus mafia tanah di Surabaya. Terkini, Bareskrim segera menetapkan tersangka kasus mafia tanah tersebut.

NEWS | 2 Desember 2022

Rumah Roboh Akibat Gempa Cianjur Mulai Diratakan

Rumah rumah roboh akibat gempa Cianjur, Jawa Barat, mulai diratakan dengan menggunakan alat berat.

NEWS | 2 Desember 2022

BNPT: Istilah Jihad Sering Disalahartikan untuk Memecah Bangsa

BNPT menegaskan, saat ini istilah jihad sering disalahartikan oleh oknum yang sengaja ingin memecah persatuan bangsa.

NEWS | 2 Desember 2022

Komisi I DPR Verifikasi Administrasi Calon Panglima TNI Yudo Margono

Komisi I DPR memverifikasi administrasi berkas Kasal Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima TNI sebelum menjalani fit and proper test.

NEWS | 2 Desember 2022

Ini 5 Pesan Penting Jokowi untuk KPU Jelang Pemilu 2024

Presiden Jokowi menyampaikan lima pesan penting kepada KPU menjelang Pemilu 2024. Mulai dari hal teknis, kesiapan SDM, hingga soal pendidikan politik. 

NEWS | 2 Desember 2022

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim Hari Ini

Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) pada hari ini, Jumat (2/12/2022).

NEWS | 2 Desember 2022

KPK Pastikan Segera Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK memastikan segera memanggil Hakim Agung Gazalba Saleh yang sudah menjadi tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.

NEWS | 2 Desember 2022


TAG POPULER

# Sidang Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


# Pertumbuhan Ekonomi 2023


# One Championship


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Bocoran Pertanyaan di <em>Fit and Proper Test</em> Calon Panglima TNI Yudo Margono

Bocoran Pertanyaan di Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Yudo Margono

NEWS | 11 detik yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE