Logo BeritaSatu

Relawan ABJ: Pak Jokowi Berulang Kali Tolak 3 Periode

Minggu, 20 Juni 2021 | 18:29 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berkali-kali merespons wacana mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Jokowi tegas menolak isu tersebut. Demikian disampaikan Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas, Minggu (20/6/2021).

Penolakan ini, menurut Umbas, semestinya dapat dipahami oleh para pihak yang seolah-olah ingin menjerumuskan Jokowi untuk mengkhianati amanat Reformasi. Relawan Jokowi, kata Umbas, pasti mengetahui lebih dahulu apabila Jokowi memang berniat tiga periode.

"Andai kata Pak Jokowi memang berniat tiga periode, pasti kami para relawan lebih tahu duluan. Ketika kami dipanggil berdiskusi tidak pernah tergambar, termanifestasi niatan itu sama sekali dari Pak Jokowi. Sebaliknya kita sudah dengar berulang kali beliau menolak masa jabatan presiden tiga periode," kata Umbas.

Seperti diketahui, beberapa kalangan memang mulai mendorong Jokowi maju sebagai calon presiden (capres), bahkan berpasangan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Walau bertentangan dengan konstitusi, kelompok yang menamakan diri Sekretariat Nasional (seknas) Jokowi-Prabowo (Jokpro) dibentuk oleh sejumlah masyarakat.

Presiden Jokowi memang pernah merespons perihal wacana jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode. Jokowi menyebut wacana itu memiliki tiga makna.

"Satu ingin menampar muka saya. Yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi pada Februari 2019.

Umbas menegaskan, berdasarkan Pasal 7 UUD 1945, presiden dan wakil presiden (wapres) memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian, presiden dan wapres dapat menjabat paling lama 10 tahun dalam dua periode.

Umbas berharap, para pihak yang mengusulkan Jokowi kembali menjabat presiden agar memahami konstitusi. Umbas menegaskan, Jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan, sangat menghormati konstitusi.

"Pak Jokowi sangat menghormati konstitusi. Beliau memilih fokus bekerja di periode kedua, apalagi dalam kondisi menghadapi pandemi Covid-19 yang cukup mengkhawatirkan belakangan ini. Jadi sudahlah, tidak usah buang energi untuk mendorong-dorong beliau tiga periode," kata Umbas.

Umbas mengatakan, wacana menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode, sangat tidak relevan digaungkan di tengah pandemi Covid-19. Menurut Umbas, semestinya seluruh pihak bahu-membahu dalam menekan laju penyebaran Covid-19.

Menurut Umbas, apabila Jokowi memang berniat maju Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024, maka MPR segera bersidang untuk mengamendemen UUD 1945. Faktanya, kata Umbas, fraksi-fraksi di MPR telah menyampaikan tidak akan mengubah ketentuan Pasal 7 UUD 1945 terkait pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode.

Umbas pernah dipercaya menjadi ketua Panitia Silaturahmi Nasional (Silatnas) Relawan Jokowi pada 2016. Silatnas yang dihadiri langsung Jokowi, kala itu, momentum pertama kali seluruh relawan mencanangkan gerakan "Jokowi Dua Periode".

"Waktu itu saja ketika kami gaungkan gerakan itu, beliau sampaikan tidak relevan, masih fokus kerja dulu karena baru mau dua tahun menjabat. Intinya beliau tidak haus kekuasaan lah," kata Umbas.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto juga pernah menegaskan, partainya hanya menginginkan amendemen UUD 1945 terbatas dan tidak sampai membahas soal perubahan masa jabatan presiden. Hasto menilai, masa jabatan presiden dua periode atau sepuluh tahun masih ideal.

"Sikap PDIP soal amendemen terbatas hanya terkait haluan negara mengingat bangsa ini memerlukan direction untuk menuju kepada apa yang kita mimpikan sebagai masyarakat adil dan makmur. Kami tidak sependapat (penambahan masa jabatan), karena semangat Reformasi telah membatasi jabatan presiden sebanyak 2 periode paling lama," kata Hasto pada November 2019.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Naik 5,6 Persen, UMP DKI Jakarta Jadi Rp 4,9 Juta

UMP DKI Jakarta tahun 2023 naik sebesar 5,6 persen. Kenaikan itu menjadi Rp 4.900.798 dari yang sebelumnya sebesar Rp 4.641.854.

NEWS | 28 November 2022

Anak Tega Bunuh Ayah Kandung di Indramayu

Seorang anak tega bunuh ayah kandungnya sendiri di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu.

NEWS | 28 November 2022

Ini Pertimbangan Organisasi Profesi Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

Sejumlah organisasi profesi mempunyai beragam alasan untuk menolak penyusunan RUU Kesehatan Omnibus Law oleh Badan Legislasi DPR.

NEWS | 28 November 2022

Prabowo Subianto Pastikan Jokowi Pilih Calon Panglima TNI secara Profesional

Prabowo Subianto memastikan calon Penglima TNI pengganti Jenderal TNI Andika Perkasa telah dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara profesional.

NEWS | 28 November 2022

Diresmikan Jokowi Besok, BIN Persiapkan AMN Secara Optimal

Peresmian Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) akan dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada besok Selasa, 29 November 2022.

NEWS | 28 November 2022

Fraksi PDIP: Draf RUU Kesehatan yang Beredar Bukan dari DPR

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR menerima para perwakilan organisasi kesehatan yang berdemontrasi di depan gedung DPR untuk menolak RUU Kesehatan.

NEWS | 28 November 2022

Agus Nurpatria Minta Peti Jenazah Terbaik Buat Brigadir J

Arif Rachman Arifin mengungkap soal permintaan Agus Nurpatria kepadanya. Agus meminta kepasa Arif agar dicarikan peti jenazah terbaik untuk Brigadir J.

NEWS | 28 November 2022

Saksi Ini Ungkap Momen Ferdy Sambo Menangis Lihat Foto Keluarga

Saksi Arif Rachman Arifin mengungkap momen saat Ferdy Sambo menangis ketika melihat foto keluarganya.

NEWS | 28 November 2022

Nelayan Dilibatkan dalam Pencarian 3 Kru Helikopter Polri yang Jatuh

Nelayan dilibatkan dalam pencarian 3 kru helikopter Polri yang jatuh di perairan Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, Minggu (28/11/2022).

NEWS | 28 November 2022

Kasal Sematkan Brevet Hiu Kencana kepada Ketua DPR

Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono menyematkan Brevet Hiu Kencana kepada Ketua DPR Puan Maharani di KRI Alugoro-405 saat berlayar ke Teluk Jakarta.

NEWS | 28 November 2022


TAG POPULER

# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


# Vaksinasi Booster


# Pushbike


# Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Naik 5,6 Persen, UMP DKI Jakarta Jadi Rp 4,9 Juta

Naik 5,6 Persen, UMP DKI Jakarta Jadi Rp 4,9 Juta

NEWS | 25 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE