Logo BeritaSatu

Denny Indrayana Bawa 308 Bukti Kecurangan PSU Pilgub Kalsel

Rabu, 23 Juni 2021 | 19:49 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Calon Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) nomor urut 2, Denny Indrayana melengkapi permohonan perselisihan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (23/6/2021). Sebelumnya, Denny telah mengajukan pendaftaran awal secara daring pada Senin (21/6/2021).

Selain melengkapi permohonan, Denny Indrayana yang didampingi tim kuasa hukumnya, seperti Bambang Widjojanto, Heru Widodo, Febri Diansyah, Donal Faridz, M Raziv Barokah dan lainnya juga menyampaikan alat bukti. Tak kurang dari 308 bukti yang disampaikan kubu Denny Indrayana kepada MK.

“Akan terus bertambah,” kata Raziv dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Dari seluruh bukti tersebut, 157 di antaranya merupakan rekaman video yang membuktikan adanya politik uang yang sangat terorganisir dan makin terang benderang dilakukan oleh pasangan calon (paslon) Sahbirin Noor-Muhidin. Sisanya adalah rekaman suara, komunikasi perencanaan dan eksekusi kecurangan.

“Termasuk beberapa alat komunikasi yang berhasil didapatkan oleh tim hukum dan investigasi Haji Denny-Difri (Denny Indrayana-Difriadi Drajat), paslon 2 calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel,” katanya.

Dalam perbaikan permohonannya ke MK, Denny-Difri atau H2D menegaskan amanat kedaulatan rakyat yang ditegaskan oleh UUD 1945, termasuk melalui pelaksanaan prinsip-prinsip pemilu langsung, umum, jujur dan adil, serta demokratis, terus mendapatkan tantangan dan hambatan. Hal yang paling menantang adalah ketika daulat rakyat atau demokrasi berhadap-hadapan dengan godaan kekuatan duit atau duitokrasi.

Dengan berbagai modus kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan, kekuatan uang akhirnya mampu menyuap dan membeli seluruh sistem pemilu, dan akhirnya menghasilkan pemenang semu suara pemilih, karena semata-mata bersandarkan pada praktik politik uang dan pemilu curang.

“Pasangan calon Haji Denny-Difri sedari awal sadar bahwa kompetisi ini tidak akan pernah mudah. Kami sangat sadar berhadapan dengan pasangan calon nomor urut 1 (Sahbirin-Muhidin) yang merupakan bagian dari kekuatan penambang utama batubara di Kalsel,” ujarnya.

“Sahbirin adalah gubernur petahana yang disokong penuh oleh kerabatnya, salah satu pemodal terkuat bukan hanya di Kalsel, tetapi juga di Indonesia; yang berpasangan dengan Muhidin, juga penambang yang kekayaannya secara resmi dinobatkan sebagai calon kepala daerah terkaya nomor satu senusantara, dengan LHKPN hampir mencapai Rp 700 miliar,” ujar Raziv.

Raziv dan tim kuasa hukum pasangan H2D menilai seluruh proses dan tahapan PSU Pilgub Kalsel yang berujung dengan pemungutan suara pada 9 Juni 2021, dipenuhi dengan pelanggaran dan kecurangan yang mencederai prinsip konstitusional pemilu.

Dikatakan, bukan hanya paslon 1 yang terlibat kecurangan tersebut. Namun, penyelenggara, dan birokrasi pemerintahan pun terindikasi kuat bahkan terbukti menjadi bagian skenario yang melegitimasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Sahbirin-Muhidin.

Modus kecurangan yang terjadi nyaris sempurna, seperti politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif di tujuh kecamatan yang menggelar PSU dengan membagikan uang dan barang, baik secara terang-benderang ataupun sembunyi-sembunyi; pengerahan aparat birokrasi dengan menjadikannya sebagai tim sukses, termasuk pada level desa di seluruh kecamatan tempat pelaksanaan PSU.

“Pada bagian ini oknum kepala desa dan RT mendapatkan politik uang berupa gaji bulanan, dan menjadi bagian utama strategi politik uang dan kecurangan pemenangan paslon 1. Termasuk ada bukti dokumen yang menunjukkan adanya pembaiatan atau ikrar janji bagi para oknum RT untuk menyediakan suara pasti bagi pemenangan paslon 1, tentu lagi-lagi dengan imbalan uang alias jual-beli suara,” ujar Raziv.

Selain itu, paslon 1 melalui timnya diduga mengintimidasi dan melakukan praktik premanisme, termasuk dalam hal ini melakukan ancaman bahkan penjemputan paksa kepada pemilih untuk hadir dan mencoblos Sahbirin-Muhidin 1 di TPS pada 9 Juni. Kubu H2D juga menemukan penegakan hukum di Bawaslu yang tidak berjalan, tidak independen, tidak Imparsial, tidak netral, dan tidak profesional.

“Hal ini karena sedari proses awal perekrutan, Bawaslu Provinsi Kalsel sudah disiapkan untuk menjadi bagian tim pemenangan Gubernur petahana Sahbirin Noor,” kata Raziv.

Kubu Denny Indrayana menilai KPU berpihak kepada paslon 1. Tak hanya dengan mengulur waktu pelantikan KPPS, dan masih menggunakan KPPS yang lama, KPU juga menerbitkan surat edaran syarat memilih yang melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 tentang Pilkada, dan menguntungkan paslon 1.

Paslon nomor urut 1 disebut telah melakukan mobilisasi pemilih untuk membuat KTP di hari-hari akhir menjelang 9 Juni 2021. Selain itu, DPT sengaja dikacaukan oleh KPU demi menghalangi pemilih sah paslon 2 atau membuat pemilih kehilangan hak pilihnya dan meloloskan pemilih tidak sah paslon 1 agar tetap dapat memilih.

“Seluruh modus kecurangan itu dilakukan secara kasat-mata dan terang benderang. Calon gubernur paslon 1 Sahbirin Noor, bahkan dengan sangat percaya diri membagikan uang dan barang kepada pemilih di wilayah PSU, sebelum pencoblosan 9 Juni 2021,” ucap Raziv.

“Sahbirin tahu benar bahwa itu salah, karenanya warga yang mencoba memvideokan, selalu dilarang dan handphone-nya dirampas paksa, atau file videonya dihapus. Alhamdulillah, ada saja beberapa video yang berhasil merekam praktik curang politik uang tersebut, tentu secara diam-diam, dan menjadi bukti tak terbantahkan dalam permohonan ini,” imbuh Raziv.

Modus kecurangan politik uang juga dilakukan dengan memberikan uang bukan saja pada pemilih di seluruh desa wilayah PSU. Namun, ada politik uang berupa gaji bulanan kepada oknum kepala desa sebesar Rp 5 juta/bulan, oknum ketua RT sebesar Rp 2,5 juta/bulan dan oknum relawan RT sebesar Rp 2,5 juta/bulan selama waktu pelaksanaan PSU, di seluruh wilayah PSU.

Dengan praktik curang politik uang yang sangat terbuka demikian, menurut Raziv, Bawaslu Kalsel tetap dengan naifnya mengatakan tidak ada politik uang dalam PSU. Dalam laporan paslon 2 atas politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Bawaslu Kalsel memutuskan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat masif, karena terjadi di kurang dari tujuh kabupaten/kota.

“Bagaimana mungkin ada pembagian uang di minimal tujuh Kabupaten/Kota, sedangkan PSU hanya dilaksanakan di 3 kabupaten/kota? Pemahaman Bawaslu yang tidak logis dan tidak rasional demikian, didasarkan pada Perbawaslu 9/2020 yang tentu saja bertentangan dengan UU Pilkada,” ucap Raziv.

“Atas pemahaman dan peraturan Bawaslu yang tidak akan pernah menjerat praktik politik uang yang masif demikian, Haji Denny-Difri meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan keadilan konstitusional dengan mendiskualifikasi paslon 1 Sahbirin-Muhidin,” tegas Raziv.

Menurut Raziv, modus kecurangan semakin sempurna ketika banyak NIK surat undangan yang tidak sama dengan KTP, menyebabkan banyak pemilih paslon 2 secara sengaja dihilangkan hak pilihnya. Atau, kecurangan yang nyata-nyata terbukti dengan tidak samanya jumlah pemilih dalam daftar hadir dengan jumlah pemilih dalam formulir C hasil yang mengindikasikan kuat adanya mobilisasi pemilih tidak sah dari paslon 1.

Dikatakan seluruh modus dan kecurangan tersebut menunjukkan pelaksanaan PSU secara nyata tidak menghormati putusan MK yang mengamanatkan Pilgub Kalsel dilaksanakan dengan menghargai setiap suara pemilih. Sebaliknya, kubu H2D menilai pelaksanaan PSU justru melanggar prinsip-prinsip konstitusi.

“Dengan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan demikian, dan demi menegakkan amanat konstitusi, maka kepada Mahkamah Konstitusi dimohonkan untuk memeriksa hingga akhir permohonan sengketa Pilgub Kalsel, serta memutuskan paslon 1 dibatalkan atau diskualifikasi, atau paling tidak dinihilkan suara PSU-nya,” demikian Raziv.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Soal Pemimpin Rambut Putih, Ini Seloroh Ganjar Pranowo

Menurut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dirinya bukanlah yang dimaksudkan Jokowi soal sosok rambut putih sebagai kriteria pemimpin pada tahun 2024.

NEWS | 9 Desember 2022

Kasus Bupati Bangkalan, KPK Sita Uang Rp 1,5 Miliar

KPK telah menyita uang Rp 1,5 miliar terkait kasus dugaan suap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron atau Ra Latif.

NEWS | 9 Desember 2022

Dorong BUMN Buka Lapangan Kerja, Publik Nilai Erick Thohir Menteri Terbaik

Tercatat, di kurun waktu tiga tahun terakhir BUMN telah menciptakan lapangan kerja bagi 45 juta orang.

NEWS | 9 Desember 2022

Polda Ungkap Sakit yang Diderita 1 Keluarga Tewas di Kalideres

Polda Metro Jaya berhasil mengungkap penyakit yang diderita satu keluarga tewas di Kalideres, Jakarta Barat.

NEWS | 9 Desember 2022

Kasus Suap Hakim Agung, KPK Buka Peluang Seret Tersangka Baru

KPK membuka peluang untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung

NEWS | 9 Desember 2022

Dugaan Korupsi, Bareskrim Tahan Mantan Dirut PT JIP

Mantan Dirut PT JIP, Ario Pramadhi dan mantan Vice President Finance PT. JIP, Christman Desanto ditahan Bareskrim terkait kasus korupsi.

NEWS | 9 Desember 2022

Ini Alasan Kasus 1 Keluarga Tewas di Kalideres Lama Terungkap

Polda Metro Jaya memberi alasan mengapa penyelidikan kasus satu keluarga tewas di Kalideres, Jakarta Barat, cukup lama terungkap.

NEWS | 9 Desember 2022

Kuncie Rilis Bootcamp Tech Quality Assurance, Cetak Talenta di Bidang Teknologi

Kedua program bootcamp Kuncie didedikasikan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan industri terhadap talenta-talenta berkualitas di bidang teknologi.

NEWS | 9 Desember 2022

Satu Keluarga Tewas di Kalideres, Polisi Temukan Kandungan Obat Kanker pada Jenazah

Kasus satu keluarga tewas di Kalideres dihentikan. Polisi menemukan kandungan obat kanker pada salah satu jenazah.

NEWS | 9 Desember 2022

Tak Ada Unsur Pidana, Kasus 1 Keluarga Tewas di Kalideres Dihentikan

Tidak ada unsur tindak pidana, penyelidikan kasus satu keluarga tewas di Kalideres, Jakarta Barat, dihentikan oleh polisi.

NEWS | 9 Desember 2022


TAG POPULER

# Muhammad Fadli


# Pernikahan Kaesang


# Kuat Ma'ruf


# Bom Bandung


# Gempa Terkini


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Pernikahan Kaesang, KPK Singgung Potensi Gratifikasi

Pernikahan Kaesang, KPK Singgung Potensi Gratifikasi

NEWS | 4 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE