Logo BeritaSatu

Bambang Trihatmodjo Gugat Setneg ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Senin, 28 Juni 2021 | 18:57 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com- Bambang Trihatmodjo, putra Presiden Ke-2 RI Soeharto menggugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemsetneg) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan ini diajukan Bambang mengenai surat penyelesaian piutang senilai Rp 54 miliar dilayangkan pemerintah terkait pelaksanaan SEA Games 1997 silam.

Melalui situs sipp.ptun-jakarta.go.id yang diakses pada Senin (28/6/2021), Bambang melalui kuasa hukumnya, Prisma Wardhana Sasmita mengajukan gugatan tersebut dengan registrasi 153/G/2021/PTUN.JKT.

Dalam gugatannya, Bambang meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah "Surat penyelesaian piutang Negara an. KMP Sea Games XIX 1997, Nomor surat S-647/WKN.07/KNL.01/2021 tertanggal 5 Maret 2021". Surat itu dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I (Tergugat I) yang ditujukan kepada Konsorsium Swasta Mitra (KSM).

Penyelenggara Sea Games XIX pada 1997 di Jakarta yang beralamat di Yayasan Damandiri, Gedung Granadi Lantai 12, Kuningan 12950, khususnya terhadap Bambang Trihatmodjo. Putra ketiga Soeharto ini juga meminta PTUN Jakarta untuk menyatakan dan menetapkan Bambang secara mutlak tidak memiliki kewajiban secara pribadi kepada Kemsetneg atas apa yang menjadi tanggung jawab Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games XIX 1997 di Jakarta. Bambang menyatakan harusnya Kemsetneg menagih utang tersebut kepada PT Tata Insani Mukti.

"Menetapkan Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) Sea Games XIX 1997 di Jakarta, dalam hal ini PT Tata Insani Mukti sebagai Badan Hukum Pelaksana sebagai Subyek hukum yang bertanggung jawab atas hubungan hukum utang piutang dengan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia," demikian bunyi gugatan Bambang.

Untuk itu, Bambang juga meminta Majelis Hakim PTUN Jakarta memutuskan agar KPKNL Jakarta I untuk mencabut “Surat penyelesaian piutang Negara an. KMP Sea Games XIX 1997, Nomor surat S-647/WKN.07/KNL.01/2021 tertanggal 5 Maret 2021” yang ditujukan kepada Konsorsium Swasta Mitra Penyelenggara Sea Games XIX 1997.

Gugatan yang dilayangkan Bambang merupakan buntut dari pelaksanaan SEA Games di Jakarta pada 1997. Presiden Kedua RI Soeharto yang merupakan ayah Bambang menggelontorkan uang Rp 35 miliar melalui jalur Bantuan Presiden (Banpres) untuk Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games 1997 dengan Bambang menjabat sebagai ketua saat itu. Teknis pelaksanaannya dilakukan oleh PT Tata Insani Mukti.

Dana tersebut adalah dana non-APBN dari dana reboisasi Departemen Kehutanan yang dipakai Kemsetneg. Setelah gelaran SEA Games 1997 rampung dan Soeharto lengser, Bambang diminta mengembalikan dana tersebut ke negara ditambah bunga 5 persen per tahun. Tagihan membengkak menjadi Rp 50 miliar. Pada akhir 2019, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menagih Bambang untuk melunasi utang itu. Sri Mulyani juga mencekal Bambang agar tidak bisa bepergian ke luar negeri.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kasus Tambang Ilegal Mencuat, Rumah Mewah Ismail Bolong Sepi

Rumah mewah Ismail Bolong di Kota Samarinda kini tampak sepi setelah mencuatnya kasus tambang ilegal di Kaltim yang menyeret namanya. 

NEWS | 2 Desember 2022

Bocoran Pertanyaan di Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Yudo Margono

Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan akan menggali sejumlah persoalan kepada Laksamana Yudo Margono saat fit and proper test calon panglima TNI. 

NEWS | 2 Desember 2022

Transformasi Pembelajaran melalui Sekolah Responsif Gender

Program kolaboratif, kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia di bidang pendidikan bersama dengan UMSIDA (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo). 

NEWS | 2 Desember 2022

Disiplin Prajurit Jadi Materi Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan akan mendalami soal disiplin prajurit TNI saat fit and proper test calon panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

NEWS | 2 Desember 2022

Bareskrim Segera Tetapkan Tersangka Kasus Mafia Tanah di Surabaya

Bareskrim Polri tengah mengusut kasus mafia tanah di Surabaya. Terkini, Bareskrim segera menetapkan tersangka kasus mafia tanah tersebut.

NEWS | 2 Desember 2022

Rumah Roboh Akibat Gempa Cianjur Mulai Diratakan

Rumah rumah roboh akibat gempa Cianjur, Jawa Barat, mulai diratakan dengan menggunakan alat berat.

NEWS | 2 Desember 2022

BNPT: Istilah Jihad Sering Disalahartikan untuk Memecah Bangsa

BNPT menegaskan, saat ini istilah jihad sering disalahartikan oleh oknum yang sengaja ingin memecah persatuan bangsa.

NEWS | 2 Desember 2022

Komisi I DPR Verifikasi Administrasi Calon Panglima TNI Yudo Margono

Komisi I DPR memverifikasi administrasi berkas Kasal Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima TNI sebelum menjalani fit and proper test.

NEWS | 2 Desember 2022

Ini 5 Pesan Penting Jokowi untuk KPU Jelang Pemilu 2024

Presiden Jokowi menyampaikan lima pesan penting kepada KPU menjelang Pemilu 2024. Mulai dari hal teknis, kesiapan SDM, hingga soal pendidikan politik. 

NEWS | 2 Desember 2022

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim Hari Ini

Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) pada hari ini, Jumat (2/12/2022).

NEWS | 2 Desember 2022


TAG POPULER

# Sidang Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


# Pertumbuhan Ekonomi 2023


# One Championship


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kasus Tambang Ilegal Mencuat, Rumah Mewah Ismail Bolong Sepi

Kasus Tambang Ilegal Mencuat, Rumah Mewah Ismail Bolong Sepi

NEWS | kurang dari 1 detik yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE