Logo BeritaSatu

Polemik TWK, Ini Pernyataan Dewan Pengawas KPK

Jumat, 23 Juli 2021 | 18:19 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, Pimpinan KPK tidak cukup bukti melanggar etik terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pernyataan ini disampaikan Dewas setelah memeriksa dan mengumpulkan bukti atas laporan 75 pegawai yang tidak lulus asesmen TWK.

"Dari pemeriksaan ini, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah diuraikan tadi, maka Dewan Pengawas secara musyawarah dan mufakat berkesimpulan, seluruh dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK sebagaimana disampaikan dalam surat pengaduan kepada Dewan Pengawas tidaklah cukup bukti sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatarongan Panggabean dalam konferensi pers secara daring, Jumat (23/7/2021).

Advertisement

Tumpak mengatakan, 75 pegawai tak lulus TWK yang diwakili oleh Hotman Tambunan dan kawan-kawan melaporkan tujuh dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK terkait penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil TWK.

Dalam laporannya, 75 pegawai menduga Ketua KPK, Firli Bahuri menambahkan klausul TWK saat rapat pimpinan pada 25 Januari 2021 ke dalam draf Perkom sebelum dibawa dalam rapat harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) dan Firli juga diduga menghadiri sendiri rapat di Kemkumham pada 26 Januari 2021 dengan membawa draf Perkom yang telah ditambahkan klausul TWK.

Selain itu, 75 pegawai menduga pimpinan KPK tidak menjelaskan secara rinci konsekuensi terhadap pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat asesmen TWK saat sosialisasi pengalihan status pegawai pada 17 Februari 2021. Kemudian, pimpinan KPK juga diduga membiarkan pelaksanaan TWK yang diduga melanggar hak kebebasan beragama/ berkeyakinan, hak kebebasan berekspresi, hak bebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender dan tidak menindaklanjuti laporan pegawai atas pelanggaran tersebut.

Para pegawai juga mempersoalkan pernyataan Firli yang menyebut TWK bukan soal lulus atau tidak lulus dan untuk mengukur pegawai KPK terlibat organisasi terlarang tidak cukup dengan wawancara. Tak hanya itu, para pegawai menduga pimpinan KPK telah meniatkan untuk memberhentikan para pegawai yang tidak lulus TWK dan pimpinan KPK juga dinilai mengabaikan keputusan MK dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menerbitkan SK Nomor 652 Tahun 2021 yang menyatakan pegawai yang tidak lulus TWK diharuskan menyerahkan tugas dan tanggung jawab mereka kepada atasan masing-masing.

Atas laporan terkait tujuh hal tersebut, kata Tumpak, Dewas telah meminta keterangan sejumlah pihak. Terdapat setidaknya 16 orang yang dimintai keterangan, yakni lima pimpinan KPK, Sekjen KPK, Kabiro Hukum dan Kabiro SDM, serta para pelapor hingga pihak eksternal seperti pihak BKN, Kempan RB dan Kemkumham. Tak hanya itu, kata Tumpak, Dewas juga memeriksa dokumen dan rekaman-rekaman.

Dari proses tersebut, kata Tumpak, Dewas mendapat banyak fakta. Dicontohkan, fakta yang berhubungan dengan penyusunan Perkom Nomor 1 Tahun 2021, Dewas mendapatkan 49 fakta, 14 fakta berkaitan dengan TWK, enam fakta terkait pernyataan-pernyataan Firli Bahuri, dan 13 fakta mengenai SK 652.

"Kalau ditotal saya tidak tahu mungkin ada 100 atau sekitar 90 sekian. Dalam kesempatan ini kami tidak mungkin menyampaikan fakta-fakta itu semua, namun dalam surat kami kepada pelapor yang sudah kami sampaikan kepada saudara Hotman dan kawan-kawan semua fakta ini tertera di dalamnya," katanya.

Dari fakta-fakta yang diperoleh dan dihubungkan dengan dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan para pegawai, Dewas menyimpulkan tidak ditemukan cukup bukti untuk dilanjutkan dalam persidangan etik. Tumpak mengingatkan, berdasar kewenangan yang dimiliki, Dewas hanya memeriksa dugaan pelanggaran etik. Dengan demikian, Dewas tidak memeriksa legalitas dan substansi Perkom alih status pegawai atau hal lainnya.

"Kita batasi hanya pelanggaran etik. Masalah-masalah lainnya, katakanlah mengenai substansi dari Perkom, mengenai legalitas Perkom dan lain sebagainya itu bukan masuk ranah Dewas. Dewas hanya melihat dari sisi benarkah ada pelanggaran etik seperti tujuh hal yang dilaporkan tadi," katanya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Tempat Penimbunan BBM di Cilegon Kebakaran, Terdengar Suara Ledakan

Kebakaran melanda tempat penimbunan BBM di Kota Cilegon, Jumat (27/1/2023) malam. Terdengar beberapa kali suara ledakan. Sebanyak 2 mobil dan 6 motor hangus.

NEWS | 28 Januari 2023

Angkot Terbalik dan Tabrak 2 Motor di Mandailing Natal, 1 Orang Tewas

Kecelakaan lalu lintas terjadi di Mandailing Natal. Sebuah angkot menabrak motor yang menyebabkan satu orang meninggal dan tiga lainnya terluka. 

NEWS | 28 Januari 2023

Puncak Peringatan Harlah Satu Abad NU Digelar 7 Februari 2023

Puncak Peringatan Harlah Satu Abad NU atau Nahdlatul bakal digelar meriah dan diramaikan sejumlah musisi ternama Tanah Air pada 7 Februari 2023. 

NEWS | 28 Januari 2023

29 Rumah di Lumajang Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

Sebanyak 29 rumah warga di Dusun Krajan, Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang rusak diterjang angin puting beliung, Jumat (27/1/2023). 

NEWS | 28 Januari 2023

KLHK Perkuat Penegakan Hukum Lingkungan yang Adil dan Nyata

KLHK memperkuat kerja sama dan kolaborasi antar pihak guna mendorong penegakan hukum lingkungan yang adil dan berdampak nyata.

NEWS | 28 Januari 2023

Ibu Mahasiswa UI: Anak Saya Ditabrak dan Dilindas, Mungkinkah Jadi Tersangka?

Ira Adi Saputra, ibu almarhum Hasya Atallah mahasiswa UI yang tewas ditabrak mengaku kecewa sang anak justru ditetapkan polisi sebagai tersangka.

NEWS | 27 Januari 2023

Jurusan Bisnis Masih Pilihan Favorit Calon Mahasiswa

Rektor IBI Kwik Kian Gie, Hisar Sirait mengatakan belajar di jurusan bisnis menjadi investasi masa depan karena membuka kesempatan di pasar kerja global.

NEWS | 28 Januari 2023

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi III Dorong Humas Perguruan Tinggi Kolaborasi

Dikti mendorong agar Humas perguruan tinggi dapat berkolaborasi antarperguruan tinggi maupun dengan media massa.

NEWS | 27 Januari 2023

Sopir Audi A8 Bantah Tabrak Mahasiswi Cianjur Selvi Amalia

Yudi Junadi, kuasa hukum keluarga Selvi Amalia Nuraini menyatakan, sopir mobil Audi A8 sudah membantah jadi pelaku tabrak lari mahasiswi Cianjur itu. 

NEWS | 27 Januari 2023

Warga Minta Petugas Keamanan di Skywalk Kebayoran Lama Ditambah

Petugas keamanan di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO/Skywalk) Kebayoran Lama, Jakarta Selatan diminta ditambah guna memberikan rasa aman dan nyaman.

NEWS | 27 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
29 Rumah di Lumajang Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

29 Rumah di Lumajang Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

NEWS | 7 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE