Logo BeritaSatu

Perubahan dalam Statuta UI Dinilai Hal yang Wajar

Sabtu, 24 Juli 2021 | 16:24 WIB
Oleh : Fana F Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Polemik atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Juli 2021 dan diundangkan Menkumham Yasonna Laoly pada tanggal yang sama menuai kontroversi.

Salah satunya terkait perubahan larangan rektor dan wakil rektor merangkap sebagai pejabat pada BUMN/BUMD/swasta dalam PP sebelumnya menjadi larangan merangkap jabatan sebagai direksi pada BUMN/BUMD/swasta.

Alumni Fakultas Hukum UI, Freddy Harris menyatakan perubahan dalam peraturan perundang-undangan merupakan hal yang wajar. Freddy yang saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) mengatakan, perubahan dapat terjadi saat draf peraturan dibahas oleh stakeholder terkait. Apalagi, UI merupakan institusi di bawah Kemdikbud.

"Jadi kalau UI mau mengubah sebuah statutanya, tapi UI masih di bawah pemerintah, ya di perjalanan berubah ya biasa aja, cuma kan nanti perubahannya pasti terekam, kenapa itu berubah, saya juga engga tau kenapa itu berubah dan sebagainya. Kita biasa aja, banyak UU, PP berubah-ubah kan biasa aja, enggak ada persoalan, ini kan persoalan politik," kata Freddy dalam diskusi daring "Menimbang Revisi Statuta UI, Mengapa Harus Ada?" yang digelar Iluni UI, Sabtu (24/7/2021).

Freddy meyakini, perubahan statuta UI melewati proses yang panjang, termasuk pembahasan-pembahasan oleh stakeholder terkait. Dalam proses tersebut, kata Freddy, tentu terjadi tarik ulur kepentingan setiap stakeholder hingga terbentuk aturan yang berlaku saat ini.

"Jadi bukan persoalan. Sebenarnya yang bikin malu orang luar yang kemudian mengomentari UI itu. Jadi UI juga harus lihat dong, ini urusan UI jadi orang luar yang komentarin UI. Jadi kan kacau balau. Komentarnya juga pedas-pedas lagi kan. Kelihatan UI nggak kompak, pada akhirnya begitulah," katanya.

Untuk itu, Freddy menekankan perubahan peraturan perundang-undangan termasuk PP mengenai statuta UI merupakan hal yang wajar. Bahkan, perubahan dapat terjadi dalam proses pembahasan.

"Jadi perubahan itu biasa saja, banyak peraturan yang berubah, UU apa, mau UU paten, UU Hak Cipta, kadang2 berubah di DPR. Tergantung mengelola kepentingan," katanya.

Dalam kesempatan ini, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, Mayling Oey-Gardiner menyoroti perbedaan PP statuta UI yang telah disahkan dengan draf PP. Mayling mengatakan, dalam draf PP versi 26 Juni tidak ada perubahan klausul rangkap jabatan seperti PP statuta UI sebelumnya, yakni PP 68 Tahun 2013.

"Saya memperoleh versi 26 Juni. Di situ tidak ada perubahan larangan untuk rektor dan wakil rektor di versi itu. Yang dianggap tiba-tiba teman-teman Guru Besar, mereka kaget dengan keluarnya PP 75 ini," katanya.

Mayling mengaku mengetahui proses perubahan statuta UI sudah berjalan sejak tahun lalu. Namun, katanya saat itu, tidak ada perubahan mengenai larangan rangkap jabatan.

"Tidak ada di versi revisi Juni, yaitu tidak menyebut Pasal 35 PP 68, tiba-tiba di PP 75 ada. Jadi tidak hanya rektor dan wakil rektor, tapi pemimpin lembaga juga itu dilarang pegang posisi direksi, bukan pejabat. Itu perubahan yang mendasar," katanya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kementerian PPPA Harap Pemda Perkuat Regulasi Ramah Perempuan

Selain memperkuat regulasi, Kementerian PPPA minta pemangku kebijakan memberikan porsi yang besar terhadap partisipasi perempuan.

NEWS | 28 November 2022

Ini Sejarah Lokananta, Perusahaan Musik Tertua di Indonesia

Lokananta, adalah harta karun yang nyaris terlupakan. Titik nol industri musik Indonesia ini sempat mengalami jatuh bangun sejak didirikan pada 1956.

NEWS | 28 November 2022

Said Aqil: Utamakan Keutuhan Bangsa di Tahun Politik

Said Aqil Siroj meminta seluruh bangsa Indonesia tidak terpecah belah karena kondisi itu justru dimanfaatkan oleh kepentingan politik identita.

NEWS | 28 November 2022

Menkominfo: GPR Jadi Jembatan Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat

Menkominfo), Johnny G. Plate mengatakan Humas Pemerintah (GPR) memiliki peran sentral dalam diseminasi informasi bagi masyarakat.

NEWS | 28 November 2022

Pasca-Gempa Cianjur, BNPB Ajak Warga yang Rumah Masih Layak Huni Kembali

BNPB melaporkan hingga hari ini, Minggu (27/11/2022), telah terdaftar 62.628 rumah yang rusak akibat gempa Cianjur.

NEWS | 28 November 2022

Ini Cara Cegah Nyeri Sendi Semakin Parah

Seiring bertambahnya usia, kekuatan tulang dan sendi juga ikut berkurang dan menjadi penyebab osteoartritis atau radang sendi.

NEWS | 27 November 2022

Persoalan Papua Harus Jadi Prioritas Panglima TNI Baru

Salah satu skala prioritas dari Panglima TNI baru adalah persoalan pengamanan di Papua

NEWS | 27 November 2022

Panglima TNI Baru Harus Pastikan Anak Buah Selalu Bersama Rakyat

Panglima TNI baru yang nantinya akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa harus bisa memastikan anak buah selalu dekat dan berada bersama rakyat.

NEWS | 27 November 2022

Butuh Tenda Kecil, Pengungsi Gempa Cianjur Mulai Diserang Penyakit ISPA

Menurut Bupati Cianjur, tenda-tenda kecil dibutuhkan agar pengungsi bisa pindah ke depan rumahnya masing-masing guna menghindari penderita ISPA.

NEWS | 27 November 2022

Kemenkominfo Apresiasi Kerja Humas Pemerintah Selama G-20

Kemenkominfo memberi apresiasi atas hasil kerja keras kerja humas pemerintah, utamanya terkait komunikasi publik perhelatan Presidensi G-20 Indonesia.

NEWS | 27 November 2022


TAG POPULER

# Kasus Tambang Ilegal


# Henry Yosodiningrat


# Net89


# Tiket KCJB


# PLN


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kementerian PPPA Harap Pemda Perkuat Regulasi Ramah Perempuan

Kementerian PPPA Harap Pemda Perkuat Regulasi Ramah Perempuan

NEWS | 5 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE