Logo BeritaSatu

KPK Keberatan Tindaklanjuti Temuan Ombudsman Terkait Polemik TWK

Kamis, 5 Agustus 2021 | 19:36 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - KPK menyampaikan keberatan menjalankan tindakan korektif yang disarankan Ombudsman Republik Indonesia terkait polemik tes wawasan kebangsaan atau TWK. Dalam temuannya yang disampaikan pada Rabu (21/7/2021) lalu, Ombudsman menyatakan, KPK melakukan maladministrasi dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan hingga penetapan hasil TWK yang membuat 75 pegawai dinonaktifkan.

Advertisement

"Kami akan menyerahkan surat keberatan ini sesegera mungkin besok, 6 Agustus 2021 pagi ke Ombudsman," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Kamis (5/8/2021).

Surat keberatan yang akan disampaikan KPK, kata Ghufron, sesuai dengan Peraturan Ombudsman RI 14/2020 tentang perubahan atas peraturan Ombudsman RI 26/2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan yang menyebutkan keberatan dari terlapor atau pelapor terhadap laporan akhir hasil pemeriksaan LHAP disampaikan kepada ketua Ombudsman RI.

Dikatakan Ghufron, KPK menilai tindakan korektif yang disarankan Ombudsman didasarkan atas pemeriksaan yang melanggar hukum, melampaui wewenangnya, melanggar kewajiban hukum untuk menghentikan dan tidak berdasarkan bukti serta tidak konsisten dan logis.

Ghufron menyebut, Ombudsman tidak adil dalam memberikan rekomendasi dan tidak menghormati kewenangan KPK dalam pelaksanaan TWK dan cenderung memberikan pernyataan yang menyudutkan. Dikatakan Ghufron, pelaksanaan TWK sudah sesuai aturan yang berlaku. Ghufron menegaskan tidak ada maladministrasi dalam pelaksanaan tes tersebut. Ombudsman juga dinilai sudah melewati batas dengan menyatakan TWK tidak sesuai dengan aturan berlaku. KPK menilai Ombudsman merasa lebih berkuasa dibanding aturan hukum dan perundang-undangan di Indonesia.

"Temuan Ombudsman menyatakan bahwa proses pembuatan perkom mempunyai maladministrasi pada prosedurnya," katanya.

Menurutnya, Ombudsman tidak bisa mencampuri sikap KPK yang membebastugaskan pegawai yang gagal dalam TWK. Hal ini lantaran pembebastugasan merupakan kebijakan KPK untuk mengatur kepegawaian, bukan persoalan pelayanan publik yang menjadi ranah Ombudsman.

Ghufron juga membantah KPK tidak mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang TWK. Menurutnya, rapat gabungan dengan sejumlah lembaga dan kementerian terkait yang digelar pada 25 Mei 2021 merupakan tindak lanjut dari arahan Jokowi.

Atas dasar itu KPK menolak mengikuti rekomendasi Ombudsman.

"Dengan ini terlapor menyatakan keberatan untuk melanjuti tindakan korektif yang dinyatakan Ombudsman kepada KPK," katanya.

Diketahui, Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi dalam pembentukan Peraturan KPK 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN, pelaksanaan asesmen TWK hingga penetapan hasil asesmen. Atas temuan tersebut, Ombudsman menyampaikan tindakan korektif yang perlu dilakukan Pimpinan dan Sekretaris Jenderal KPK terkait TWK, yakni Pimpinan dan Sekjen KPK harus memberikan penjelasan kepada para pegawai terkait konsekuensi pelaksaan TWK dalam bentuk informasi dan dokumen yang sah; hasil asesmen TWK hendaknya menjadi bahan masukan untuk langkah-langkah perbaikan, baik terhadap individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta menjadi dasar memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Selain itu, terhadap pegawai KPK yang dinyatakan TMS diberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan; hakikat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN sesuai dengan UU 19/2019 tentang KPK dan PP 41/2020, Putusan MK, Penyataan Presiden Jokowi pada tanggal 17 Mei 2021, serta temuan maladministrasi oleh Ombudsman, maka terhadap 75 pegawai KPK tersebut dialihkan statusnya menjadi pegawai ASN sebelum tanggal 30 Oktober 2021



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Tempat Penimbunan BBM di Cilegon Kebakaran, Terdengar Suara Ledakan

Kebakaran melanda tempat penimbunan BBM di Kota Cilegon, Jumat (27/1/2023) malam. Terdengar beberapa kali suara ledakan. Sebanyak 2 mobil dan 6 motor hangus.

NEWS | 28 Januari 2023

Angkot Terbalik dan Tabrak 2 Motor di Mandailing Natal, 1 Orang Tewas

Kecelakaan lalu lintas terjadi di Mandailing Natal. Sebuah angkot menabrak motor yang menyebabkan satu orang meninggal dan tiga lainnya terluka. 

NEWS | 28 Januari 2023

Puncak Peringatan Harlah Satu Abad NU Digelar 7 Februari 2023

Puncak Peringatan Harlah Satu Abad NU atau Nahdlatul bakal digelar meriah dan diramaikan sejumlah musisi ternama Tanah Air pada 7 Februari 2023. 

NEWS | 28 Januari 2023

29 Rumah di Lumajang Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

Sebanyak 29 rumah warga di Dusun Krajan, Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang rusak diterjang angin puting beliung, Jumat (27/1/2023). 

NEWS | 28 Januari 2023

KLHK Perkuat Penegakan Hukum Lingkungan yang Adil dan Nyata

KLHK memperkuat kerja sama dan kolaborasi antar pihak guna mendorong penegakan hukum lingkungan yang adil dan berdampak nyata.

NEWS | 28 Januari 2023

Ibu Mahasiswa UI: Anak Saya Ditabrak dan Dilindas, Mungkinkah Jadi Tersangka?

Ira Adi Saputra, ibu almarhum Hasya Atallah mahasiswa UI yang tewas ditabrak mengaku kecewa sang anak justru ditetapkan polisi sebagai tersangka.

NEWS | 27 Januari 2023

Jurusan Bisnis Masih Pilihan Favorit Calon Mahasiswa

Rektor IBI Kwik Kian Gie, Hisar Sirait mengatakan belajar di jurusan bisnis menjadi investasi masa depan karena membuka kesempatan di pasar kerja global.

NEWS | 28 Januari 2023

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi III Dorong Humas Perguruan Tinggi Kolaborasi

Dikti mendorong agar Humas perguruan tinggi dapat berkolaborasi antarperguruan tinggi maupun dengan media massa.

NEWS | 27 Januari 2023

Sopir Audi A8 Bantah Tabrak Mahasiswi Cianjur Selvi Amalia

Yudi Junadi, kuasa hukum keluarga Selvi Amalia Nuraini menyatakan, sopir mobil Audi A8 sudah membantah jadi pelaku tabrak lari mahasiswi Cianjur itu. 

NEWS | 27 Januari 2023

Warga Minta Petugas Keamanan di Skywalk Kebayoran Lama Ditambah

Petugas keamanan di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO/Skywalk) Kebayoran Lama, Jakarta Selatan diminta ditambah guna memberikan rasa aman dan nyaman.

NEWS | 27 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
29 Rumah di Lumajang Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

29 Rumah di Lumajang Rusak Diterjang Angin Puting Beliung

NEWS | 3 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE