Logo BeritaSatu

BKN Keberatan Atas Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait TWK KPK

Jumat, 13 Agustus 2021 | 22:22 WIB
Oleh : FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf menjabarkan empat poin keberatan pihaknya terhadap Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengenai malaadministrasi dalam pelaksanakan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Melalui pintu inilah kami, BKN, menggunakan hal untuk menyampaikan keberatan dalam kesimpulan yang menyatakan terjadi malaadministrasi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN," kata Supranawa dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (13/8/2021).

Diketahui, pada 21 Juli 2021 lalu, Ombudsman berkesimpulan bahwa BKN telah terjadi maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur, yaitu dalam empat hal.

Pertama, Kepala BKN menghadiri langsung rapat harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM pada 26 Januari 2021; kedua, BKN tidak kompeten melakukan asesmen TWK; ketiga, malaadministrasi dalam kontrak swakelola antara KPK dan BKN serta keempat, Kepala BKN telah melakukan pengabaian terhadap amanat Presiden Jokowi.

"Pertama, pelaksanaan rapat harmonisasi terakhir pada 26 Januari 2021 yang dihadiri oleh pimpinan kementerian dan lembaga yang seharusnya dipimpin oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham. Nah atas pernyataan tersebut BKN menyatakan keberatan," kata Supranawa.

Supranawa mendasarkan pada UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 13 ayat 5 yang menyatakan badan dan atau pejabat pemerintah yang memberikan delegasi dapat menggunakan sendiri delegasi tersebut.

"Dalam ketentuan itu tidak ada yang menyatakan bahwa yang hadir dalam rapat harmonisasi pejabat setingkat apa. Tidak ada, maka kami simpulkan tidak ada pembatasan peserta rapat harmonisasi, sepanjang pimpinan instansi memberikan kewenangan untuk hadir dalam rapat itu hak dari pimpinan instansi sehingga apa yang dilakukan kepala BKN dalam rapat harmonisasi sama sekali tidak menyalahi kewenangan dan prosedur," ungkap Supranawa.

Keberatan kedua adalah mengenai BKN tidak kompeten melaksanakan asesmen TWK sehingga menggunakan asesor dari Dinas Psikologi TNI AD, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Pusintel AD, BNPT dan BIN.

"Di Indonesia ini tidak ada instansi pemerintah lain yang punya kewenangan membina dan menyelenggaranaan kompetensi dan bila BKN tidak dapat melakukan sendiri asesmen karena kurang tenaga atau fasilitas maka berdasarakan Peraturan BKN No 26 tahun 2019 Instansi pembina dalam hal ini BKN dapat melibatkan aseseor jenjang madya dan utama dari instansi pemerintah lain serta asesor independen yang sesuai dengan kriteria," jelas Supranawa.

Penunjukan asesor dari lembaga lain menurut Supranawa sudah sesuai dengan aturan.

"Ketiga, pernyataan terkait nota kesepahaman dan kontrak swakelola antara KPK dan BKN. Tidak digunakannya nota kesepahaman dan kontrak swakelola tersebut karena anggarannya tidak jadi anggaran KPK maka itu adalah hal yang lazim, bisa dicek apakah ada proses penagihan nota," ungkap Supranawa.

Menurut Supranawa, dengan tidak digunakannya nota dan kontrak swakelola, BKN menyatakan tidak ada pengaruh terhadap hasil TWK karena penilaian kompetensi ASN memang sesuai mandat BKN.

"Keempat mengenai Kepala BKN mengabaikan amanat presiden 17 Mei 2021, kami keberatan dengan dasar bahwa arahan presiden sudah diteindaklanjuti dengan rapat koordinasi rapat tindak lanjut di BKN pada 25 Mei 2021," tambah Supranawa.

Supranawa menjekaskan bahwa pihak yang bisa menilai apakah telah terjadi pengabaian atau tidak adalah presiden sendiri selaku pemberi arahan dan pimpinan instansi yang menerima arahan.

"Bukan pihak lain, karena itu kami sangat keberatan atas pernyataan Ombudsman tersebut," kata Supranawa.

Pada 5 Agustus 2021 lalu, KPK juga sudah KPK melayangkan surat keberatan kepada Ombudsman RI terkait LAHP peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam surat tersebut, KPK menyampaikan 13 butir keberatan.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

PBB Soroti UU KUHP yang Tak Sesuai Kebebasan Fundamental dan HAM

PBB menyoroti sejumlah bagian dari UU KUHP yang direvisi yang dinilai tidak sesuai dengan kebebasan fundamental dan hak asasi manusia (HAM).

NEWS | 8 Desember 2022

Kebakaran di Kemenkumham, Satu Pegawai Terluka

Satu pegawai Kemenkumham terluka akibat memecahkan kaca saat kebakaran melanda gudang lantai lima, Kamis pagi.

NEWS | 8 Desember 2022

Ibu Kota China Mulai Melonggarkan Kebijakan Keras Covid-19

Ibu Kota China Beijing pada Rabu (7/12/2022) mulai melonggarkan kebijakan keras Covid-19 mereka yang telah memukul sektor ekonomi dan memicu aksi protes.

NEWS | 8 Desember 2022

2 Korban Bom Bunuh Diri Bandung Masih Dirawat di Rumah Sakit

Dua korban bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung atau bom Bandung dirawat di RS Immanuel dan RS Bhayangkara Sartika Asih. 

NEWS | 8 Desember 2022

Orang Tua Korban Gangguan Ginjal Lapor ke Bareskrim Polri

Keluarga korban kasus gangguan ginjal akut melapor ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. 

NEWS | 8 Desember 2022

Kuasa Hukum Sebut Ferdy Sambo Tak Ikut Tembak Brigadir J

Kuasa hukum Ferdy Sambo, Rasamala Aritonang menyebut kliennya tidak ikut menembak Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.

NEWS | 8 Desember 2022

Hapus Cara Tradisional, Aturan Baru Ini Bikin Usia Orang Korea Selatan Lebih Muda

Aturan baru menghapus metode penghitungan usia cara tradisional yang akan membuat usia orang Korea Selatan lebih muda.

NEWS | 8 Desember 2022

Pengurus Baru Aspikom Korwil Jabodetabek Periode 2022-2025 Resmi Dilantik

Acara pelantikan berlangsung di Aula Nurcholis Madjid, Universitas Paramadina, Jakarta Selatan pada Rabu, 7 Desember 2022. 

NEWS | 8 Desember 2022

Kemenkes Pantau Subvarian Omicron BN.1 yang Muncul di Indonesia

Selain Amerika Serikat, Omicron BN.1 juga terdeteksi di lebih 30 negara lainnya, termasuk Australia, Inggris, India, hingga Austria

NEWS | 8 Desember 2022

Hari Ini, 2 Gempa Lebih dari 5,0 M Guncang Tanah Air

Hari ini, Kamis (8/12/2022) wilayah Indonesia diguncang dua gempa berkekuatan lebih besar dari magnitudo 5.

NEWS | 8 Desember 2022


TAG POPULER

# Bom Bandung


# UU KUHP


# Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Sukabumi


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
PBB Soroti UU KUHP yang Tak Sesuai Kebebasan Fundamental dan HAM

PBB Soroti UU KUHP yang Tak Sesuai Kebebasan Fundamental dan HAM

NEWS | 6 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE