Logo BeritaSatu

Kubu Moeldoko Dinilai Sebar Kabar Menyesatkan

Minggu, 15 Agustus 2021 | 17:50 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Tim Pembela Demokrasi, Bambang Widjojanto menilai Partai Demokrat (PD) kubu Moeldoko telah menyebar kabar menyesatkan. Hal ini terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) pada 12 Agustus 2021. Menurut Bambang, putusan tersebut tidak mengubah fakta hukum bahwa PD yang sah serta diakui oleh negara, berada di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kemudian, penyelenggaraan kongres luar biasa (KLB) PD kubu Moeldoko sudah dikualifikasi melanggar hukum, bahkan tidak diakui oleh pemerintahan yang sah. Bambang menyatakan ada pihak-pihak yang membuat keruh situasi, menyimpulkan secara keliru dan membuat muslihat dengan pernyataan menyesatkan atas putusan Majelis Hakim PN Jakpus Nomor 236/ Pdt.G/2021/PN.JKT.PST.

“Tidak benar jika ada pihak-pihak yang secara insinuasi, keliru dan manipulatif menyatakan bahwa AHY, Ketua Umum Partai Demokrat melakukan kebohongan publik, serta menyimpulkan sendiri secara sepihak. Demokrat akan menyomasi para pihak yang membuat pernyataan yang sangat menyesatkan tersebut dan jika tidak dilakukan, maka kami akan mengambil langkah hukum atas pernyataan yang manipulatif dan menyesatkan tersebut,” kata Bambang dalam keterangannya, Minggu (15/8/2021).

Bambang mengatakan pernyataan-pernyataan dari kubu Moeldoko terlalu dini, angkuh dan tidak mempunyai dasar pihak hukum, sehingga harus dikualifikasikan sebagai absurd. Ini termasuk pernyataan bahwa putusan Majelis Hakim PN Jakpus akan memengaruhi gugatan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Kedua perkara ini sama sekali tidak ada hubungannya. Mereka manipulatif,” tegas Bambang.

Bambang optimistis akan memenangkan gugatan perbuatan melawan hukum ini. Sebab, bukti-bukti sebagaimana diajukan oleh PD yang notabene secara notoir fact telah sangat meyakinkan, dan menunjukkan fakta-fakta sulit dibantah bahwa para tergugat, kata Bambang, melakukan perbuatan melawan hukum.

Bambang juga menegaskan tidak benar kalau Majelis Hakim PN Jakpus menolak gugatan perbuatan melawan hukum PD terhadap 12 mantan kader yang sudah dipecat. Pasalnya, majelis hakim belum masuk pada tahapan memeriksa pokok perkara dan bukti-bukti yang diajukan PD.

Terkait dengan Putusan Majelis Hakim PN Jakpus yang menyatakan tidak dapat menerima gugatan, Bambang mengatakan ini terjadi dalam proses mediasi, setelah hakim mediator menganggap salah satu syarat mediasi tidak terpenuhi. Proses hukumnya sendiri belum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara.

“Kami meyakini pemohon prinsipal telah secara patut hadir dalam proses mediasi mengikuti proses mediasi secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016. Pasal ini menegaskan pihak prinsipal bisa tidak hadir dengan alasan yang sah,” kata Bambang.

“Dapat dibuktikan secara faktual dan hukum bahwa prinsipal gugatan yaitu Ketua Umum AHY telah menunjukkan itikad baiknya dengan mengirimkan surat kepada hakim mediator yang menjelaskan alasan hukum atas ketidakhadirannya dalam proses mediasi yaitu sedang menjalankan tuntutan/profesi pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan; serta juga telah memberikan kuasa kepada prinsipal penggugat lainnya yaitu Sekjen Partai Demokrat,” imbuh Bambang.

Menurut Bambang, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya waktu itu hadir dalam proses mediasi untuk mewakili AHY dan mengambil keputusan atas nama partai dalam proses mediasi dimaksud. Surat kuasa dan proposal mediasi, kata Bambang, telah diterima hakim mediasi dan para tergugat.

“Sehingga proses mediasi dilanjutkan dan para tergugat juga menjawab proposal mediasi dari Partai Demokrat tersebut. Ini menunjukkan bahwa proses mediasi sudah berjalan. Partai Demokrat memutuskan menerima putusan untuk mempelajari dan mempertimbangkan secara teliti dan saksama guna menjadi dasar dalam memastikan pilihan dan langkah hukum selanjutnya,” demikian Bambang.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

BNPB: Bencana Hidrometeorologi Diperkirakan Merata pada Desember

BNPB menyatakan, potensi terjadi bencana hidrometeorologi diperkirakan merata pada Desember 2022 mendatang.

NEWS | 29 November 2022

Tim Peneliti UGM Klaim Deteksi Gejala Sebelum Gempa Cianjur

Gejala gempa Cianjur itu tertangkap melalui sistem peringatan dini yang dikembangkan UGM dengan mengukur konsentrasi gas radon dan groundwater level 1-3.

NEWS | 29 November 2022

Ganjar Instruksikan Pemda ke Lapangan Antisipasi Inflasi

Ganjar Pranowo menginstruksikan 35 pemda untuk turun ke lapangan secara rutin hingga Januari 2023 guna mencegah terjadinya inflasi.

NEWS | 29 November 2022

Menlu Retno: Indonesia Akan Jadikan ASEAN sebagai Pusat Pertumbuhan Dunia

Menlu Retno Marsudi menegaskan, Indonesia akan menjadikan kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia selama menjabat sebagai Ketua ASEAN. 

NEWS | 29 November 2022

Hujan Deras Guyur DKI, Beberapa Ruas Jalan Terendam Banjir

Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Senin (28/11/2022) petang, mengakibatkan beberapa ruas jalan teredam banjir.

NEWS | 28 November 2022

DPR Bakal Sahkan Kasal Yudo Margono Jadi Panglima TNI Sebelum 15 Desember

Ketua DPR Puan Maharani meyakini, pihaknya dapat mengesahkan Kasal Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI sebelum masa reses 15 Desember mendatang.

NEWS | 28 November 2022

Ada 9 Panggung di Resepsi Pernikahan Kaesang dan Erina

Erick Thohir mengungkapkan ada sembilan panggung di acara resepsi pernikahan Kaesang dan Erina yang digelar di Pura Mangkunegaran Solo.

NEWS | 28 November 2022

Presiden Pilihan Versi Adian Napitupulu, Yang Lanjutkan Program Jokowi

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mengungkapkan kriteria sosok yang dia nilai pantas untuk dipilih menjadi presiden pilihan berikutnya.

NEWS | 28 November 2022

Kocak, Tanggapan Wagub Jabar soal Pemimpin Berambut Putih

Menanggapi pernyataan Jokowi soal pemimpin berambut putih, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum malah mengunggah fotonya dengan rambut kuning, mirip Naruto.

NEWS | 28 November 2022

KPK Umumkan Penetapan Tersangka Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK mengumumkan Hakim Agung Gazalba Saleh sebagai tersangka atas kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

NEWS | 28 November 2022


TAG POPULER

# Gempa Cianjur


# Piala Dunia 2022


# Vaksinasi Booster


# Pushbike


# Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Neymar Sebut Casemiro Gelandang Terbaik Dunia

Neymar Sebut Casemiro Gelandang Terbaik Dunia

SEMESTA BOLA 2022 | 13 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE