Logo BeritaSatu

Diapresiasi, Langkah Pemerintah Buru Aset Penerima BLBI

Jumat, 27 Agustus 2021 | 21:40 WIB
Oleh : Novy Lumanauw, Carlos KY Paath, Fana F Suparman, Aditya L Djono / ALD

Jakarta, Beritasatu.com — Langkah pemerintah RI memburu aset penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diapresiasi. Di saat negara tengah kesulitan likuiditas akibat pandemi Covid-19, dana segar dari para pengemplang BLBI akan sangat bermanfaat menambal defisit APBN.

Namun, langkah pemerintah itu dinilai terlambat. BLBI sudah dikucurkan 23 tahun lalu. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pun sudah dibubarkan 17 tahun silam.

Advertisement

Untuk memburu aset para obligor penerima BLBI, pemerintah pada 5 November 2021 membentuk Pokja dan Sekretariat Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Satgas BLBI bertugas menangani dan memulihkan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti yang merugikan negara sekitar Rp 110,4 triliun.

Dukungan terhadap upaya pemerintah tersebut antara lain disampaikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid. “Terkait upaya pemerintah mengejar aset obligor dan debitur BLBI, kami mendukung dan menghargai upaya pemerintah ini,” katanya kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (27/8/2021).

Arsjad berharap semua proses yang dilakukan sesuai asas keadilan bagi semua pihak. “Dalam upaya menyelesaikan hal ini perlu melihat secara detail semua data yang ada. Dan, yang paling utama terus mengedepankan dialog dan musyawarah untuk mencapai solusi terbaik,” ujarnya.

Terlambat
Secara terpisah, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyoroti kerja Satgas BLBI. Dia mempertanyakan mengapa pemerintah baru sekarang kembali memburu piutang hak tagih terkait pengucuran BLBI dua dekade silam.

“Niatnya bagus, tetapi nuansa kebatinannya karena apa? Saya dengar-dengar lebih karena (negara) enggak ada duit dan seterusnya. Apa pun alasan itu yang mau kita kritisi adalah mengapa baru sekarang?” kata Hinca kepada Beritasatu.com, Jumat (28/8/2021).

Hinca juga mengatakan Keppres 6/2021 tentang Satgas BLBI, tidak secara terperinci menjabarkan konsep, tugas maupun kewenangan Satgas. Selain itu, dia juga mempertanyakan langkah Satgas yang belum memerinci nama-nama obligor BLBI.

“Perincian nama-nama ini sejatinya penting untuk diketahui publik, khususnya sebagai bentuk transparansi dari kerja-kerja pemerintah,” ujarnya.

Dia juga mengkritisi pelacakan aset di luar negeri yang juga berdasarkan Keppres tersebut. Hinca mengingatkan Indonesia belum banyak memiliki perjanjian hukum pidana timbal balik atau mutual legal assistance (MLA).

“Saya ragu satgas bakal mampu mengembalikan kerugian negara, apalagi waktu yang diberikan hanya tiga tahun,” demikian anggota Komisi III DPR ini.

Hal yang sama dinyatakan pakar hukum pidana Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan. Dia menyayangkan pemerintah baru sekarang membentuk Satgas BLBI untuk mengejar piutang negara sebesar Rp 110 triliun dari para obligor atau debitur BLBI.

"Kalau dibilang telat ya sangat telat," kata Agustinus Pohan saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (27/8/2021).

Agustinus Pohan mengatakan, banyak kajian mengenai persoalan ini yang menyatakan, persoalan BLBI seharusnya diselesaikan melalui pendekatan hukum pidana. Namun, pendekatan pidana tidak pernah digunakan. Selama ini, penyelesaian BLBI selalu melalui pendekatan perdata dengan sejumlah perjanjian seperti Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan Release and Discharge (R&D) hingga Surat Keterangan Lunas. Dikatakan, langkah Satgas BLBI saat ini pun sebenarnya menggunakan pendekatan serupa seperti sebelumnya.

Namun, Agustinus memahami kebijakan yang diambil pemerintah saat ini dengan membentuk Satgas BLBI untuk menguasai dan mengawasi aset-aset mantan obligor. Menurutnya, kebijakan ini diambil karena negara membutuhkan dana besar untuk menghadapi pandemi Covid-19. Atas dasar itu, pemerintah lebih mengutamakan mengembalikan kerugian keuangan negara ketimbang menegakkan hukum pidana.

Selain itu, Agustinus juga mengingatkan pentingnya transparansi untuk mencegah penyimpangan. "Berapa kewajibannya, berapa nilai yang disita. Harus diumumkan, berapa nilainya," katanya.

Untuk menyelamatkan perbankan akibat krisis moneter tahun 1997-1998, Bank Indonesia mengucurkan liquidity support atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga Rp 144 triliun. Namun karena krisis yang dialami perbankan begitu dalam, pemerintah menerbitkan obligasi rekapitulasi hingga Rp 498 triliun.

Pada 6 April 2021, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keppres 6/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam melakukan tugasnya, Pokja Satgas BLBI dibagi menjadi tiga kelompok, masing-masing merupakan perwakilan dari kementerian dan lembaga. Ada Pokja Data dan Bukti, ada Pokja Pelacakan, dan ada Pokja Penagihan dan Litigasi.

Satgas diberikan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2023. Tim Satgas BLBI akan menggunakan seluruh instrumen yang dimiliki negara untuk mengembalikan dana BLBI.

Hingga berita ini diturunkan Satgas BLBI sudah memperoleh aset berupa tanah yang disita sebanyak 49 bidang dengan luas 5.291.200 meter persegi. Aset tanah itu adalah lahan Di Karawaci, Tangerang seluas 251.992 meter persegi (44 bidang tanah), lahan di Medan 3.295 meter persegi, lahan di Pekanbaru 31.493 meter persegi (dua bidang: 15.785 meter persegi dan 15.708 meter persegi), dan di lahan di Bogor seluas 5.004.420 meter persegi (dua bidang, masing-masing, 2.013.060 meter persegi dan 2.991.360 meter persegi).

Dengan asumsi rata-rata harga tanah Rp 500.000 per meter, lahan seluas 5.291.200 meter persegi yang dikuasai Satgas BLBI setara Rp 2,645 triliun.

Lippo Tak Terima BLBI
Sementara itu, PT Bank Lippo Tbk menyatakan selama beroperasi tidak menerima BLBI. Karena itu, pemilik Grup Lippo tidak termasuk obligor BLBI yang disasar oleh BPPN maupun lembaga yang menggantikannya.

Lahan yang disampaikan Satgas BLBI adalah lahan yang sudah dimiliki secara hukum dan dikuasai oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan sejak 2001. Sebanyak 44 bidang tanah seluas 251.992 meter persegi yang berlokasi di Perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang, sudah menjadi milik negara.

“Karena itu, tidak benar ada penyitaan atau perampasan lahan,” kata Danang Kemayan Jati, Corporate Communications PT Lippo Karawaci Tbk dalam siaran persen yang diterima Beritasatu, Jumat (27/08/2021).

Diapresiasi, Langkah Pemerintah Buru Aset Penerima BLBI

Kepemilikan lahan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan sejak 2001, kata Danang, terkait BLBI yang diterima bank-bank yang diambil alih pemerintah saat itu. Akibat krisis moneter 1997-1998, sejumlah bank ditutup dan puluhan bank lainnya diambil alih pemerintah.

“Bank Lippo bukan penerima BLBI, apalagi perusahaan lain yang bukan bank. Saat krisis moneter, Bank Lippo tidak pernah meminta dan mendapatkan satu sen pun, dana BLBI,” tegas Danang.

Grup Lippo, kata Danang, sepenuhnya mendukung program Satgas BLBI yang kini sedang mengonsolidasikan semua aset yang sudah dimiliki maupun yang sedang diburu dari para obligor.

“Bahwa di antara aset-aset yang dikonsolidasikan Satgas ada aset yang terletak di sekitar pemukiman yang disebut Lippo Karawaci adalah sesuatu hal yang wajar,” jelas Danang.

Pemberitaan yang seolah-oleh ada penyitaan lahan atau aset yang dikaitkan Lippo sebagai obligor dahulu atau sekarang, adalah sepenuhnya tidak benar dan sepenuhnya hoaks.

Berdasarkan penelusuran, BLBI dikucurkan ke 48 bank (Lihat boks).

Di masa pemerintah Presiden BJ Habibie, penyelesaian utang BLBI pernah dilakukan melalui prinsip out of court settlement. Penyelesaian di luar pengadilan itu dalam bentuk Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Kebijakan PKPS ini terdiri dari MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement), MRNIA (Master Refinancing and Notes Issuance Agreement) dan APU (akta pengakuan utang).

MSAA ditandatangani oleh lima obligor yaitu
1. Anthony Salim (Bank Central Asia)
2. Sjamsul Nursalim (Bank Dagang Nasional Indonesia)
3. M Hasan (Bank Umum Nasional)
4. Sudwikatmono (Bank Surya)
5. Ibrahim Risyad (Bank RSI)

MRNIA ditandatangni oleh empat obligor yaitu
1. Usman Admadjaja (Bank Danamon)
2. Kaharudin Ongko (Bank Umum Nasional)
3. Samadikun Hartono (Bank Modern)
4. Ho Kiarto (Bank Hokindo)

Penanda Tangan APU
1. Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian)
2. Atang Latief (Bank Indonesia Raya)
3. Lidia Muchtar dan Omar Putihrai (Bank Tamara)
4. Adisaputra Januardy dan James Januardy (Bank Namura Yasonta)
5. Marimutu Sinivasan (Bank Putera Multikarsa)
6. Santosa Sumali (Bank Metropolitan dan Bank Bahari)
7. Fadel Muhammad (Bank Intan)
8. Baringin MH. Panggabean dan Joseph Januardy (Bank Namura Internusa)
9. Trijono Gondokusumo (Bank Putera Surya Perkasa)
10. Hengky Wijaya dan Tony Tanjung (Bank Tata)
11. I Gde Dermawan dan Made Sudiarta (Bank Aken)
12. Tarunojo Nusa dan David Nusa Widjaja (Bank Umum Servitia)



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Top News, Penembakan Calon Anggota DPD hingga Pengakuan Duloh Setubuhi Korbannya

Berita penembakan calon anggota DPD RI Bengkulu hingga pengakuan Duloh bersetubuh dengan mertua Wowon menjadi berita terpopuler

NASIONAL | 4 Februari 2023

Korban Gempa Cianjur Diminta Pastikan Termasuk Penerima Bantuan Perbaikan Rumah

Warga korban gempa di Cianjur diminta memastikan rumahnya masuk dalam penerima bantuan perbaikan rumah yang sudah diumumkan di sejumlah desa terdampak.

NASIONAL | 4 Februari 2023

Kesehatan Lukas Enembe, Komnas HAM dan KPK Lakukan Koordinasi

Guna memastikan diperhatikannya hak-hak tahanan dalam hal ini Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Komnas HAM melakukan koordinasi dengan KPK.

NASIONAL | 3 Februari 2023

Bakamla RI Berpartisipasi Latihan Sea Lion SAR Avitex

Bakamla RI berpartisipasi dalam latihan yang digelar Turkish Coast Guard karena kedua negara menghadapi tantangan serupa dalam menjaga keamanan wilayah

NASIONAL | 16 Mei 2022

Kepala BNPT Apresiasi Upaya ESQ Jaga Pancasila dan NKRI

Upaya ESQ guna menjaga Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendapatkan apresiasi.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Kapolda Jatim: Sopir Bus Maut Berpotensi Tersangka

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta  menyatakan, sopir bus maut berpotensi menjadi tersangka karena diduga mengantuk.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Gelombang Tinggi Hantam Puluhan Warung di Pantai Bagedur

Gelombang tinggi kembali menerjang objek wisata Pantai Bagedur di Sukamanah, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Bencana Tanah Bergerak Robohkan Rumah Warga di Lebak

Rumah warga di Jampang Cikoneng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, roboh hingga rata dengan tanah akibat terdampak tanah bergerak.

NASIONAL | 16 Mei 2022

KSPSI Salurkan Paket Bantuan Kapolri untuk Buruh di Maluku Utara

KSPSI menyalurkan 1.000 paket bantuan sembako dari Kapolri untuk buruh di Maluku Utara di site PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

NASIONAL | 16 Mei 2022

Gunung Merapi Tercatat Alami 77 Kali Gempa Guguran

Gunung Merapi mengalami 77 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada Minggu (15/5/2022) pukul 00.00-24.00 WIB.

NASIONAL | 16 Mei 2022


TAG POPULER

# Transmart


# Perayaan dan Sejarah Cap Go Meh


# Mutasi Perwira


# Kawasan Halal di Jakarta


# Eliezer


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Kejutkan Penggemar, Jeff Satur Nyanyikan 1000 Tahun Lamanya

Kejutkan Penggemar, Jeff Satur Nyanyikan 1000 Tahun Lamanya

LIFESTYLE | 10 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE