Logo BeritaSatu

BPOLBF: Kawasan Hutan Bowosie Ditetapkan Fungsinya Sebagai Hutan Produksi

Rabu, 1 September 2021 | 11:56 WIB
Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Labuan Bajo, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2018 dengan penetapan pengelolaan dilakukan oleh Badan Pelaksana yang dibentuk pada tahun 2019.

Badan pelaksana sebagai akselerator pembangunan pariwisata terintegrasi melalui fungsi koordinatif dan otoritatif di kawasan pariwisata Labuan Bajo Flores meliputi 11 wilayah kabupaten.

Advertisement

Perpres tersebut juga mengatur tentang perubahan status dan pemanfaatan 400 hektare hutan Bowosie di Kabupaten Manggarai Barat, dimana paling sedikit 136 hektare akan diberikan Hak Pengelolaan kepada Badan Otorita, dan sisanya dikelola menggunakan skema izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Pemanfaatan Jasa Lingkungan (PBPH-JL) sebagai wisata alam.

BPOLBF: Kawasan Hutan Bowosie Ditetapkan Fungsinya Sebagai Hutan Produksi

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf) diamanahkan untuk melakukan pengembangan kawasan tersebut sebagai kawasan pariwisata berkualitas yang terintegrasi dengan Taman Nasional Komodo, kawasan pariwisata Kota Labuan Bajo, serta kawasan pariwisata lainnya dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagian dari 400 hektare lahan tersebut telah ditetapkan izin prinsip dan dispensasi pembangunannya sebagai bagian dari proses pelepasan kawasan hutan untuk Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 135.22 hektare yang dikelola BPOLBF, dan sebagian lainnya dalam proses izin PBPH-JL untuk luasan 264 hektare.

Nantinya, pengembangan kawasan ini akan dibagi dalam 4 zona meliputi zona cultural district, adventure district, wildlife district, dan leisure district. Pembangunan kawasan mengedepankan prinsip berkelanjutan sesuai peraturan perundangan dengan luas area terbangun 10% untuk area PBPH-JL dan 17% untuk area APL.

Pada zona cultural district seluas 114,73 hektare akan dikembangkan beragam atraksi dan fasilitas destinasi seperti pusat budaya, pusat penelitian pariwisata, hotel, galeri bajo 360, kampung UMKM, dan atraksi lain yang ikut mendukung pariwisata.

Di zona kedua leisure district dengan luas 63,59 hektare direncanakan pembangunan seluas 6,79 hektare dengan rencana program pembangunan meliputi resor khusus, kapel, bukit doa hingga area untuk hiking di hutan.

Sedangkan di zona ketiga wildlife district yang punya lahan seluas 89,25 hektare, area pembangunan direncanakan seluas 10,2 hektare dimana akan dibangun restoran, kebun binatang mini, hingga outdoor teater dan jugai balai observasi alam.

Pada zona keempat adventure district dengan luas mencapai 132,43 hektare, akan dibangun pada lahan 10,2 hektare untuk peruntukan hotel, penginapan glamping, area wisata goa, hingga sarana transportasi seperti kereta gantung, ruang hijau publik, dan juga jalur sepeda lintas hutan.

BPOLBF: Kawasan Hutan Bowosie Ditetapkan Fungsinya Sebagai Hutan Produksi

Peraturan dan rencana pembangunan ini tentu saja memantik reaksi dan komentar dari para aktivis lingkungan serta kelompok masyarakat sekitar dan berbagai pihak yang menyoroti persoalan tentang alih fungsi hutan.

Kepala UPT KPH Manggarai Barat, Stefanus Nali, mengungkapkan kawasan hutan di Bowosie/Nggorang yang saat ini terlihat seperti diuruk dan ada pengerjaan proyek pembangunan merupakan areal berbeda dengan lokasi kawasan otorita BPOLBF.

Kawasan hutan Bowosie merupakan wilayah persemaian permanen yang dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menanam pohon dan tanaman kebun endemik ke depannya.

"Tempatnya punya akses bagus. Rencananya benih-benih tanaman perkebunan akan ditanam di situ dan juga jutaan pohon di sekitar situ untuk kesinambungan alam di Manggarai Barat. Itu pengelolaan hutan bukan perambahan hutan,” kata Nali seperti dikutip keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Rabu (1/9/2021).

“Sebagaimana bagian dari arahan Presiden Jokowi untuk membangun ekonomi hijau melalui pengembangan area pembibitan di NTT, dan sejumlah lokasi lainnya di Indonesia,” imbuhnya.

“Keberatan dari berbagai elemen masyarakat dan juga berbagai pihak terkait dengan penggunaan lahan di hutan Bowosie dan Nggorang sebagai wilayah untuk pemanfaatan pariwisata tentu cukup masuk akal karena di sini ada 10 mata air alami yang memang biasa dimanfaatkan oleh warga setempat,” jelas Nali.

Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina menjelaskan, air adalah hal krusial untuk kehidupan, dan khusus untuk DSP Labuan Bajo ini sudah menjadi salah satu perhatian utama Presiden Jokowi.

“Dalam pengembangan kawasan otorita, kami melakukan studi hidrogeologi terpadu dan analisis dampak lingkungan sehingga kita bersama-sama bisa menjamin kelestarian 10 mata air yang ada di kawasan terlindungi akan terus terjaga dan tidak akan mengganggu suplai untuk warga lokal,” ujar Shana.

BPOLBF: Kawasan Hutan Bowosie Ditetapkan Fungsinya Sebagai Hutan Produksi

“BPOLBF telah berkoordinasi dengan pihak-pihak ahli untuk bisa memanfaatkan dan juga menjalankan Perpres ini dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga kelestarian lingkungan terjaga dan dampaknya bisa dirasakan warga lokal,” tandasnya.

Sekadar catatan juga hingga saat ini, peraturan turunan Omnibus Law sehubungan dengan kegiatan yang wajib Amdal belum disahkan. Sehingga artinya peraturan Menteri LHK 38 Tahun 2019 masih berlaku dengan ketentuan yang mengatur seluruh pengembangan kawasan pariwisata termasuk yang wajib mengikuti Amdal.

Terkait hal ini, BPOLBF telah menyelesaikan proses Amdal itu sendiri dan telah mendapatkan izin lingkungan hidup dari Pemkab Manggarai Barat Nomor DPMPTSP.503.660/018/VII/2021 Tanggal 29 Juni 2021.

Sedangkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2012 dan Draft Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Manggarai Barat juga telah menetapkan kawasan hutan Nggorang Bowosie yang merupakan wilayah pengembangan BPOLBF sebagai kawasan hutan produksi bukan sebagai kawasan lindung.

Pemanfaatan hutan produksi sendiri dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK yang mengatur agar segala pemanfaatan kawasan hutan berprinsip dan akan mempertahankan fungsi ekologis dari area hutan tersebut.

Pengembangan kawasan otorita pariwisata BPOLBF di area hutan produksi terbilang masuk dalam prinsip keberlanjutan lingkungan hidup karena dalam rencana pembangunan ditetapkan koefisien dasar bangunan dan luas area terbangun sangat rendah di setiap zona, guna tetap mendukung fungsi ekologi kawasan hutan tersebut.

Adapun rincian persentase pengembangannya adalah sebagai berikut, zona budaya 18,90% dari 114,73 hektare, zona santai 10,68% dari 63,59 hektare, zona alam 11,43% dari 89,25 hekatere, zona petualangan 7,94 % dari 132,43 hektare.

"Tentunya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah komitmen BPOLBF dalam mengembangkan kawasan pariwisata berkualitas di hutan Bowosie,” pungkas Shana.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ferdy Sambo CS Jalani Sidang Pembacaan Replik

PN Jakarta Selatan menggelar sidang kasus pembunuhan Brigadir J, dengan terdakwa mantan kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

NEWS | 27 Januari 2023

Jadi Polisi Gadungan, Oknum ASN Dibekuk Tim Puma

Polisi gadungan ditangkap Tim Puma Polresta Mataram saat sedang memeras korbannya.

NEWS | 27 Januari 2023

Kasus Brigadir J, Baiquni Wibowo Dituntut 2 Tahun Penjara

JPU menuntut hukuman 2 penjara terhadap Baiquni Wibowo dalam kasus perintangan penyidikan tewasnya Brigadir J.

NEWS | 27 Januari 2023

Smelter Freeport di Gresik Direncanakan Rampung Akhir 2023

PT Freeport Indonesia tengah membangun proyek smelter di Gresik, Jawa Timur dan ditargetkanrampung pada akhir 2023.

NEWS | 27 Januari 2023

UTBK SBMPTN 2023 Jadi SNBT 2023, Ini Jadwal dan Cara Daftarnya

Berikut jadwal dan cara daftar SNMPTN 2023 yang berubah menjadi SNBP 2023. Perubahan SBMPTN 2023 menjadi SNBP 2023 telah diputuskan oleh Kemendikbudristek.

NEWS | 27 Januari 2023

Tukang Becak Bobol Rekening, BCA Tegaskan Sudah Lakukan Verifikasi Transaksi

Menanggapi kasus tukang becak membobol rekening nasabah bank BCA senilai Rp 320 juta, pihak BCA menegaskan telah melakukan verifikasi transaksi 

NEWS | 27 Januari 2023

Alasan Dituntut Ringan 2 Tahun, Chuck Putranto Sopan dalam Memberikan Kesaksian

JPU menuntut dua tahun pidana penjara terhadap Chuck Putranto terdakwa perintangan penyidikan tewasnya Brigadir J.

NEWS | 27 Januari 2023

Mahasiswa UI Hasya Tewas Ditabrak Malah Tersangka, Polda Metro: Kelalaian Korban Sendiri

Polda Metro Jaya menjelaskan alasan ditetapkannya tersangka mahasiswa UI M Hasya Athalah yang tewas diduga ditabrak oleh pensiunan polisi.

NEWS | 27 Januari 2023

Agar Tidak Dibobol Tukang Becak, Lakukan Ini untuk Jaga Keamanan Rekening Bank

OJK mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan data pribadi demi keamanan rekening bank.

NEWS | 27 Januari 2023

Pengurus Soksi Siap Menangkan Partai Golkar di Pemilu 2024

Ketua Umum Soksi Ali Wongso Sinaga menegaskan komitmen Soksi untuk memenangkan Partai Golkar di Pemilu 2024 mendatang.

NEWS | 27 Januari 2023


TAG POPULER

# Serial Killer


# Mahasiswa UI Ditabrak


# Tukang Becak Bobol BCA


# Biaya Haji 2023


# Pembunuhan di Depok


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Hasil Indonesia Masters: Tekuk Ganda Jepang, The Babbies Rebut Tiket Semifinal

Hasil Indonesia Masters: Tekuk Ganda Jepang, The Babbies Rebut Tiket Semifinal

SPORT | 22 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE