Logo BeritaSatu

Soal Permendikbud Dana BOS, Ini Saran Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah

Jumat, 3 September 2021 | 20:45 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / YUD

Jakarta, Beritasatu.com- Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Kasiyarno menyarankan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) untuk mengembalikan kebijakan dana bantuan operasional (BOS) reguler yang telah berlaku selama ini. Selain itu, menghapus Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan BOS reguler yang merugikan penyelenggara pendidikan swasta di daerah terpencil.

Pasalnya, dalam Permendikbud Nomor 6 ini mencantumkan persyaratan sekolah dapat menerima dana BOS reguler dengan ketentuan memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir . Hal ini sulit dipenuhi oleh satuan pendidikan di daerah terpencil.

Advertisement

“Jika hal tersebut dilakukan tentu sangat membahagiakan semua penyelenggara pendidikan swasta di daerah terpencil,” ucapnya pada konferensi pers daring pernyataan sikap Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan pada konferensi pers daring, Jumat (9/3/2021).

Kasiyarno menyebutkan, sebagai organisasi mendidik anak bangsa di daerah terpencil, tentu mengetahui dengan pasti jika kondisi satuan pendidikan memiliki jumlah siswanya masih kurang dari 60 peserta.

Oleh karena itu, Kasiyarno menilai aturan tentang ketentuan memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir tentu sangat diskriminatif.

“Ini sangat mendiskriminatif dan kurang memperhatikan peserta didik yang ada di satuan pendidikan. Di mana dalam satuan pendidikan jumlah siswanya selama 3 tahun ini tidak mencapai 60 orang dan di-cut bantuan dana BOS regular tentu ini sangat tidak adil,” ucapnya.

Kasiyarno menyebutkan, pada situasi pandemi Covid-19 ini tentu sangat memprihatinkan bagi sekolah yang tidak memiliki peserta didik sesuai ketentuan juknis terbaru dana BOS reguler dari Kemdikbudristek.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Korban Gempa Cianjur Diminta Pastikan Termasuk Penerima Bantuan Perbaikan Rumah

Warga korban gempa di Cianjur diminta memastikan rumahnya masuk dalam penerima bantuan perbaikan rumah yang sudah diumumkan di sejumlah desa terdampak.

NASIONAL | 4 Februari 2023

Kesehatan Lukas Enembe, Komnas HAM dan KPK Lakukan Koordinasi

Guna memastikan diperhatikannya hak-hak tahanan dalam hal ini Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Komnas HAM melakukan koordinasi dengan KPK.

NASIONAL | 3 Februari 2023

Bakamla RI Berpartisipasi Latihan Sea Lion SAR Avitex

Bakamla RI berpartisipasi dalam latihan yang digelar Turkish Coast Guard karena kedua negara menghadapi tantangan serupa dalam menjaga keamanan wilayah

NASIONAL | 16 Mei 2022

Kepala BNPT Apresiasi Upaya ESQ Jaga Pancasila dan NKRI

Upaya ESQ guna menjaga Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendapatkan apresiasi.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Kapolda Jatim: Sopir Bus Maut Berpotensi Tersangka

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta  menyatakan, sopir bus maut berpotensi menjadi tersangka karena diduga mengantuk.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Gelombang Tinggi Hantam Puluhan Warung di Pantai Bagedur

Gelombang tinggi kembali menerjang objek wisata Pantai Bagedur di Sukamanah, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Bencana Tanah Bergerak Robohkan Rumah Warga di Lebak

Rumah warga di Jampang Cikoneng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, roboh hingga rata dengan tanah akibat terdampak tanah bergerak.

NASIONAL | 16 Mei 2022

KSPSI Salurkan Paket Bantuan Kapolri untuk Buruh di Maluku Utara

KSPSI menyalurkan 1.000 paket bantuan sembako dari Kapolri untuk buruh di Maluku Utara di site PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

NASIONAL | 16 Mei 2022

Gunung Merapi Tercatat Alami 77 Kali Gempa Guguran

Gunung Merapi mengalami 77 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada Minggu (15/5/2022) pukul 00.00-24.00 WIB.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Margarito Kamis: Sekda Jadi Pj Rentan Conflict of Interest

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menegaskan sekretaris daerah (sekda) yang menjadi penjabat (pj) kepala daerah akan rentan conflict of interest.

NASIONAL | 16 Mei 2022


TAG POPULER

# Transmart


# Perayaan dan Sejarah Cap Go Meh


# Mutasi Perwira


# Kawasan Halal di Jakarta


# Eliezer


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Jasad 3 Penyanyi Rap yang Hilang Ditemukan di Ruang Bawah Tanah Detroit

Jasad 3 Penyanyi Rap yang Hilang Ditemukan di Ruang Bawah Tanah Detroit

NEWS | 18 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE