Logo BeritaSatu

Propam Polri Diminta Ungkap Sengkarut Dibukanya Kasus yang Telah Dihentikan

Selasa, 7 September 2021 | 18:11 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Divisi Propam Mabes Polri sebagai penegak disiplin internal diminta mengungkap atas dibukanya kembali kasus yang sudah dihentikan penyidikannya maupun proses penetapan status tersangka terhadap R. Lutfi Bin Sech Abdullah Bin Awab Altway. Pengungkapan hal ini dinilai penting untuk menjaga kredibiltas dan citra Korps Bhayangkara sekaligus mengangkat muruah Divpropam sebagai penegak disiplin internal. Hal ini disampaikan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, Selasa (7/9/2021).

Bambang menyatakan, dalam Pasal 36 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan, pengawasan penyidik dilakukan oleh atasan penyidik dan pejabat pengemban pengawasan penyidikan. Untuk itu, dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan mantan Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Gafur Siregar dalam membuka kembali perkara yang sudah dihentikan penyidikannya, maupun proses penetapan status tersangka terhadap Lutfi yang dilakukan tanpa memeriksa secara menyeluruh pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, tidak bisa dilihat berdiri sendiri. Bambang menduga terdapat pihak lain yang turut memuluskan tindakan Gafur membuka kembali kasus yang telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Advertisement

“Artinya, memang AKBP Gafur ini diduga tidak bertindak sendiri. Ada unsur atasan yang berwenang melakukan pengawasan. Jadi agak ironis bila hanya mengejar AKBP Gafur,” kata Bambang.

Atas dasar itu, Divisi Propam Polri sepatutnya menelisik lebih jauh dan mengungkap motif maupun kepentingan atasan AKBP Gafur Siregar, baik dalam rangka proses penyidikan Lutfi ataupun pihak-pihak yang berkepentingan “menyelamatkan” AKBP Gafur Siregar dari sanksi dugaan pelanggaran kode etik.

Problem integritas menurut Bambang selalu menjadi pekerjaan rumah yang tidak pernah tuntas, termasuk di tubuh Polri. Hal ini karena tidak adanya merit system dalam organisasi dan ketidaksinkronan reward and punishment sehingga Polri selalu gagal mereformasi diri.

“Ada pameo di internal polri, kalau polantas itu malaikat di jalanan, bagian SDM itu malaikat di internal. Sebanyak-banyaknya setoran di bawah, ujungnya di SDM juga” kata Bambang.

Lutfi telah melaporkan AKBP Gafur Siregar Cs ke Propam Polri atas dugaan kesewenang-wenangan dalam penetapan status tersangka terhadapnya terkait kasus memasuki pekarangan tanpa izin yang berhak atau Pasal 167 KUHP. Lutfi ditersangkakan melalui gelar perkara yang diinisiasi oleh Kasubdit Harda Direskrimum Polda Metro Jaya AKBP Gafur Siregar, beberapa hari sebelum dimutasi menjadi Anjak Binmas Polda Metro Jaya. Padahal perkara ini sebelumnya sudah pernah dihentikan penyidikannya atau di-SP3 ketika Gafur Siregar masih berpangkat komisaris polisi dan menjabat sebagai Kanit IV yang menangani perkara tersebut.

Penghentian penyidikan itu tertuang dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan tertanggal 29 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Direskrimum Polda Mtero Jaya Kombes Rudy Heriyanto Adi Nugroho. Alasan penghentian penyidikan dikarenakan tidak cukup bukti.

Dalam proses penyelidikan dugaan pelanggaran kode etik oleh AKBP Gafur Cs di Paminal Polri, seperti tertuang dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan propam (SP2HP2) tertanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani Brigjen Nanang Avianto, saat ini sudah berpangkat inspektur jenderal (Irjen), menyatkan, dalam menetapkan Lutfi sebagai tersangka, penyidik belum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perkaranya.

Kepada wartawan, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus membenarkan AKBP Gafur telah menjalani sidang kode etik terkait penanganan kasus saat menjabat Kasubdit II Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Namun setelah dilakukan sidang dan pemeriksaan, Yusri menyampaikan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

“Sudah dilakukan sidang dan Paminal Polri kemudian menyatakan M Gafur tidak bersalah dan tidak melanggar kode etik profesi dalam penanganan perkara tersebut,” kata Yusri, Sabtu (28/8/21).



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Top News, Penembakan Calon Anggota DPD hingga Pengakuan Duloh Setubuhi Korbannya

Berita penembakan calon anggota DPD RI Bengkulu hingga pengakuan Duloh bersetubuh dengan mertua Wowon menjadi berita terpopuler

NASIONAL | 4 Februari 2023

Korban Gempa Cianjur Diminta Pastikan Termasuk Penerima Bantuan Perbaikan Rumah

Warga korban gempa di Cianjur diminta memastikan rumahnya masuk dalam penerima bantuan perbaikan rumah yang sudah diumumkan di sejumlah desa terdampak.

NASIONAL | 4 Februari 2023

Kesehatan Lukas Enembe, Komnas HAM dan KPK Lakukan Koordinasi

Guna memastikan diperhatikannya hak-hak tahanan dalam hal ini Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Komnas HAM melakukan koordinasi dengan KPK.

NASIONAL | 3 Februari 2023

Bakamla RI Berpartisipasi Latihan Sea Lion SAR Avitex

Bakamla RI berpartisipasi dalam latihan yang digelar Turkish Coast Guard karena kedua negara menghadapi tantangan serupa dalam menjaga keamanan wilayah

NASIONAL | 16 Mei 2022

Kepala BNPT Apresiasi Upaya ESQ Jaga Pancasila dan NKRI

Upaya ESQ guna menjaga Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendapatkan apresiasi.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Kapolda Jatim: Sopir Bus Maut Berpotensi Tersangka

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta  menyatakan, sopir bus maut berpotensi menjadi tersangka karena diduga mengantuk.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Gelombang Tinggi Hantam Puluhan Warung di Pantai Bagedur

Gelombang tinggi kembali menerjang objek wisata Pantai Bagedur di Sukamanah, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Bencana Tanah Bergerak Robohkan Rumah Warga di Lebak

Rumah warga di Jampang Cikoneng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, roboh hingga rata dengan tanah akibat terdampak tanah bergerak.

NASIONAL | 16 Mei 2022

KSPSI Salurkan Paket Bantuan Kapolri untuk Buruh di Maluku Utara

KSPSI menyalurkan 1.000 paket bantuan sembako dari Kapolri untuk buruh di Maluku Utara di site PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

NASIONAL | 16 Mei 2022

Gunung Merapi Tercatat Alami 77 Kali Gempa Guguran

Gunung Merapi mengalami 77 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada Minggu (15/5/2022) pukul 00.00-24.00 WIB.

NASIONAL | 16 Mei 2022


TAG POPULER

# Transmart


# Perayaan dan Sejarah Cap Go Meh


# Mutasi Perwira


# Kawasan Halal di Jakarta


# Eliezer


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
KKP Hentikan Dua Proyek Reklamasi di Kepri

KKP Hentikan Dua Proyek Reklamasi di Kepri

NEWS | 38 detik yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE