Logo BeritaSatu

Anies Dorong Sanksi Daftar Hitam bagi Pelanggar Prokes, Ombudsman Ungkap 3 Kendala

Sabtu, 11 September 2021 | 16:54 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugroho mengungkapkan terdapat tiga kendala jika sanksi daftar hitam atau blacklist bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) di Jakarta diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Diketahui, Anies menyatakan sedang menyiapakan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan untuk ditolak atau di-block di tempat mana pun di Jakarta.

Teguh memaparkan tiga kendala menerapkan hal tersebut. Kendala pertama, kata Teguh, usulan sanksi tersebut tidak memiliki rujukan hukum atau regulasi yang mendasarinya.

“Persoalan dengan blacklist untuk bepergian tersebut terletak pada regulasinya, akan mengacu kemana upaya blacklist tersebut?,” ujar Teguh kepada Beritasatu.com, Sabtu (11/9/2021).

Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merujuk pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian Covid-19 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 dalam memberikan sanksi kepada para pelanggar protokol kesehatan. Dalam kedua peraturan ini, yang diatur sanksi bagi perorangan adalah warga yang melanggar penggunaan masker.

Menurut Teguh, dalam kedua aturan tersebut tidak diatur sanksi bagi perorangan yang melakukan tindakan berkerumun, mereka hanya dikenakan sanksi pembubaran. Sanksi hanya dikenakan pada badan hukum atau tempat usaha yang menyebabkan kerumunan.

“Memang diakui ada gap regulasi terkait penindakan bagi warga yang melakukan kerumunan, di peraturan pemerintah maupun perda, upaya pemberian sanksi baru bisa dilakukan pada badan hukum yang menyebabkan kerumunan dan atau perorangan yang menolak vaksinasi atau tidak memakai masker, namun tidak secara spesifik menyebutkan sanksi bagi warga yang berkerumun,” jelas dia.

Kendala kedua, kata Teguh, secara kewilayahan, Pemprov DKI tidak memiliki kewenangan melakukan cegah tangkal bepergian dalam bentuk blacklist kepada warga non DKI Jakarta yang berkerumun di Jakarta. Kendala ketiga, lanjut dia, kewenangan blacklist tersebut juga akan bermasalah ketika warga tersebut bepergian antarkota di luar DKI seperti transpotasi udara yang ada di Banten atau bus yang berangkat dari wilayah penyangga.

“Otoritas Pemprov DKI tidak memiliki jangkauan sejauh itu (transportasi udara di Banten atau terminal di daerah penyangga) kecuali hal tersebut menjadi kebijakan nasional,” tegas Teguh.

Lebih lanjut, Teguh lebih mendorong agar diterapkan sanksi denda atau kerja sosial bagi warga yang melakukan tindakan berkerumun dibandingkan dengan sanksi daftar hitam. Sanksi kerja sosial dan denda untuk tindakan berkerumun ini bisa dimasukkan dalam revisi Pergub atau Perda. Sanksi pidana, kata Teguh, tidak terlalu efektif dan berpotensi menciptakan masalah lain, yakni kelebihan kapasitas lapas.

“Kalau sanksi pidana ini dipergunakan sekalipun sebagai ultimum remedium, akan penuh rutan dan lapas kita dengan pelaku pelanggar prokes. Padahal untuk kejahatan lainnya saja rutan dan lapas kita rata-rata sudah over capacity di atas 200-300 persen,” kata Teguh.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya sedang menyiapakan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan untuk ditolak atau di-block di tempat mana pun di Jakarta. Sanksi ini, kata Anies sedang dibahas dan pengawasannya nanti menggunakan teknologi. Dengan sanksi ini, maka para pelanggar prokes akan masuk dalam daftar hitam yang tidak bisa bepergian ke mana-mana dalam waktu tertentu.

“Ke depan, itu salah satu tadi dibahas, yang nanti akan kena sanksi bukan saja pengelolanya (tempat usaha), tetapi mereka yang berada di tempat itu akan di-block sehingga tidak bisa mendatangi tempat mana pun juga selama waktu tertentu,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/9/202).

Anies kemudian menggambarkan sanksi yang bakal diterapkan tersebut. Jika seseorang ikut melakukan pelanggaran di suatu tempat, seperti kafe atau restoran, kata Anies, yang bersangkutan akan ditandai atau di-scan menggunakan teknologi sebelum keluar dari tempat tersebut.

“Di-scan, Anda masuk dalam blacklist orang yang tidak bisa ke mana-mana nanti. Karena kemana pun Anda pergi, Anda akan ditolak karena Anda ikut ramai-ramai melakukan pelanggaran,” tandas Anies.

Menurut Anies, sanksi ini merupakan salah satu upaya untuk mendisiplinkan orang agar tidak melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Termasuk, kata dia, ketika ada tempat terjadi pelanggaran protokol kesehatan, maka warga tidak masuk lagi ke tempat tersebut.

“Kalau Anda melihat suatu tempat, di situ ada pelanggaran, Anda keluar saja, daripada nanti Anda kena sanksi. Sanksinya apa? Di rumah saja, belajar disiplin, jangan pergi-pergi. Karena ketika pergi ternyata (Anda) buka masker, ternyata tidak jaga jarak,” jelas dia.

Lebih lanjut, Anies mengatakan teknologi yang digunakan kurang lebih sama seperti scan barcode ketika hendak masuk mal melalui aplikasi PeduliLindungi. Ketika melakukan scan barcode, maka akan ada tanda khusus yang menunjukkan seseorang sudah pernah melakukan pelanggaran protokol kesehatan dan sedang menjalani sanksi untuk tetap berada di rumah dalam waktu tertentu.

“Nah, itu nanti teknologinya akan disiapkan sehingga sama seperti Anda masuk mal, kalau masuk mal, begitu discan, kalau positif bisa masuk nggak? Nggak bisa. Nanti bukan positif tes, tetapi positif Anda sudah berada di tempat di situ (pernah) terjadi pelanggaran,” tegas Anies.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

2 Orang Terluka Dampak Gempa Garut Sudah Ditangani Medis

Dua orang yang terluka tertimpa material bangunan akibat gempa Garut sudah mendapatkan penanganan medis dengan kondisi mulai membaik

NEWS | 4 Desember 2022

Polda Metro Tetapkan 2 Tersangka Pinjol Ilegal di Manado

Polda Metro Jaya menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus pinjaman daring atau pinjaman online/pinjol ilegal di Manado, Sulawesi Utara.

NEWS | 4 Desember 2022

Kasal Baru Harus Memiliki Kemampuan Diplomasi Tingkat Tinggi

Calon Kasal pengganti Laksamana Yudo Margono harus sosok memiliki kemampuan diploasi tingkat tinggi dan paham tentang geopolitik maritim Indonesia.

NEWS | 4 Desember 2022

Hingga 4 Desember, Cianjur Diguncang 384 Kali Gempa Susulan

BMKG mencatat total gempa susulan di Cianjur hingga 4 Desember 2022 pukul 15.00 WIB mencapai 384 kali.

NEWS | 4 Desember 2022

Rem Blong Diduga Penyebab Bus Masuk Jurang di Magetan

Bus masuk jurang yang menewaskan tujuh orang di Magetan, Jawa Timur, diduga karena rem blong, Minggu (4/12/2022).

NEWS | 4 Desember 2022

Pemkab: Rumah Rusak Berat Akibat Gempa Cianjur Jadi 8.151 Unit

Jumlah rumah yang rusak berat akibat gempa Cianjur bermagnitudo 5,6 bertambah menjadi 8.151 rumah hingga Minggu (4/12/2022).

NEWS | 4 Desember 2022

Kabur, Satu Tahanan Lapas Pangkalan Bun Bawa Senjata Petugas

Seorang tahanan kabur dan diduga mencuri senjata petugas yang berisi enam butir peluru dari Lapas Pangkalan Bun, Kalteng, Minggu (4/12/2022).

NEWS | 4 Desember 2022

Delapan Korban Hilang Gempa Cianjur Belum Ditemukan

Hari ini upaya pencarian 8 korban gempa Cianjur belum membuahkan hasil, sehingga total jumlah korban yang meninggal dunia masih 334 jiwa.

NEWS | 4 Desember 2022

Kasus Keluarga Tewas di Kalideres Rampung Sebelum HUT Polda Metro

Kasus keluarga tewas di Kalideres rampung sebelum hari ulang tahun (HUT) Polda Metro Jaya, 6 Desember 2022.

NEWS | 4 Desember 2022

Penerbangan di Bandara Juanda Tak Terganggu Erupsi Semeru

Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, tidak terganggu adanya erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, Minggu (4/12/2022).

NEWS | 4 Desember 2022


TAG POPULER

# Penumpang Air Asia Diseret


# Tenda Sakinah


# Piala Dunia 2022


# Paspampres Perkosa Kostrad


# Sidang Ferdy Sambo


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
2 Orang Terluka Dampak Gempa Garut Sudah Ditangani Medis

2 Orang Terluka Dampak Gempa Garut Sudah Ditangani Medis

NEWS | 2 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE