Logo BeritaSatu

DPR Tolak Rencana Penerapan PPN Sembako, Kesehatan, dan Pendidikan

Senin, 13 September 2021 | 22:42 WIB
Oleh : Triyan Pangastuti / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah anggota DPR menolak usulan pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Rencana kebijakan itu dinilai tidak memberikan hak dasar kepada masyarakat dan akan memberatkan masyarakat.

Rencana tersebut akan tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hingga saat ini, rencana penerapannya masih dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu) bersama Panitia Kerja (Panja) RUU Tata Cara Perpajakan (KUP) Komisi XI DPR.

Anggota Panja RUU KUP dari Fraksi Partai Nasdem Fauzi Amor juga menolak rencana pengenaan PPN atas sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan. Ia menilai kebijakan tersebut akan memberatkan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

“Dan ini merupakan ini kebutuhan dasar pokok manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pemerintah harus menjamin pemenuhannya dalam bentuk apapun dan tidak malah mempersulit,” ujar Fauzi saat rapat kerja bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu) di DPR, Senin (13/9/2021).

Meski begitu, Fraksi Nasdem tetap memberikan dukungan pemerintah untuk mengejar PPh atas perusahaan digital asing yang telah memanfaatkan ekonomi dari Indonesia, meski tak memiliki kehadiran fisik di dalam negeri.

Partai Nasdem juga sepakat adanya rencana pajak karbon, ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) berupa plastik dan minuman berpemanis.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Vera Febyanthy mengatakan terdapat beberapa isu krusial yang jadi perhatian publik perlu dibahas panja terkait kewenangan penahanan dan penyitaan. Penyesuaian insentif dan kejelasan cakupan tarif wajib pajak UMKM dan penghapusan PPN terhadap barang kena pajak dan jasa kena pajak yang strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak.

Kemudian adanya rencana pajak karbon, ekstensifikasi barang kena cukai (BKC) berupa plastik dan minuman berpemanis.

“Terkait adanya pengenaan PPN untuk pajak sembako, pendidikan dan kesehatan, kami berpendapat ketiga hal yang jadi hajat hidup orang banyak kami butuh kejelasan namun fraksi Partai Demokrat menolak terhadap tiga pengenaan terhadap pajak sembako, kesehatan, dan serta pendidikan itu menjadi perhatian kami,” tegasnya.

Ia menjelaskan pandemi Covid-19 telah memberikan pukulan berat terhadap perekonomian nasional dan gangguan serius pada kehidupan sosial rakyat Indonesia, dengan melihat kondisi APBN akhir akhir ini, di mana belanja mengalami tren peningkatan disertai kebutuhan negara yang kian membesar. Namun disisi lain penerimaan perpajakan belum optimal dalam mendukung pendanaan negara.

Menurut Vera, pemerintah melalui RUU KUP, bercita-cita dapat menciptakan pondasi sistem perpajakan lebih sehat, lebih adil dan kesinambungan dengan beberapa pilar meliputi penguatan administrasi perpajakan, program peningkatan kepatuhan wajib pajak dan upaya perluasan basis pajak jadikan wajib pajak instrumen ciptakan keadilan di masyarakat.

“Partai Demokrat memahami pentingnya dilakukan langkah-langlah reformasi perpajakan sehingga bisa ciptakan sistem perpajakan yang sehat sehingga mampu dorong pertumbuhan ekonomi, investasi, lapangan kerja, dan kemudahan berusaha atau business friendly,” tuturnya.

Ia berharap reformasi perpajakan akan memberikan perbaikan dua aspek. Pertama, reformasi kebijakan dan reformasi administrasi jadi bisa memperluas basis pajak dan perbaiki asas progresifitas atau keadilan pajak dan menjamin kepastian hukum perpajakan.

Kemudian kedua, untuk memperluas basis pajak, maka pemerintah harus menggali potensi pendapatan perpajakan dengan bijak dan tidak membebani rakyat yang masih terpuruk akibat pandemi Covid-19.

“Kami berpendapat pemerintah sebaiknya fokus dalam pemulihan ekonomi nasional, sebab kita gatau pandemi kapan berakhir. Keempat pemerintah dapat menciptakan suatu sistem perpajakan akuntabel, transparan kepada publik dan dapat dipertanggung jawabkan,” katanya.

Dengan berbagai catatan tersebut, maka Fraksi Partai Demokrat memberikan persetujuan RUU KUP untuk dibahas dalam rapat Panja Komisi XI DPR.

Sementara itu, anggota Panja RUU KUP Komisi XI DPR Ecky Awal Mucharam juga menyampaikan Fraksi PKS menolak penerapan PPN atas sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa sosial, dan jasa pelayanan keagamaan. Sebab kelima rencana perluasan basis pajak tersebut merupakan hak dasar seluruh masyarakat.

Ecky menyampaikan karena pada kenyataannya, penerimaan PPN disumbang dari konsumsi masyarakat yang justru kebanyakan masyarakat dari kalangan ekonomi miskin dan menengah. Sehingga, rencana tersebut justru dikhawatirkan akan makin jadi beban masyarakat.

Menurutnya selama ini, kontribusi PPN tersebut malah tidak tercermin pada realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh). Pasalnya penerimaan PPh orang miskin menengah seperti karyawan dan buruh yang tercermin pada pos PPh Pasal 21 justru lebih banyak dibandingkan PPh orang pribadi yang merupakan representasi pajak orang kaya.

Oleh karenanya Fraksi PKS meminta agar pemerintah dalam RUU KUP juga menaikan threshold penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari yang berlaku saat ini sebesar Rp 4,5 juta per bulan menjadi Rp 8 juta per bulan.

“Sehingga yang berpenghasilan tetap Rp 8 juta ke bawah tidak dikenakan ke PPh 21. Ini akan berkontribusi terhadap daya beli masyarakat yang penghasilannya Rp 8 juta ke bawah, sehingga menambah konsumsi rumah tangganya,”ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Hingga Hari Ini, Total Rumah Rusak Akibat Gempa Cianjur 24.107 Unit

Total rumah rusak akibat gempa Cianjur, Jawa Barat hingga hari ini, Kamis (1/12/2022) sebanyak 24.107 unit.

NEWS | 1 Desember 2022

Pemuda Katolik Siap Berkolaborasi dengan Bawaslu Awasi Pemilu 2024

PP Pemuda Katolik menyatakan kesiapan mereka untuk berkolaborasi dengan Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024. 

NEWS | 1 Desember 2022

Bareskrim Limpahkan 3 Tersangka Korupsi Kredit Bank Jateng

Bareskrim Polri melimpahkan tiga tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi pemberian kredit proyek BPD Jawa Tengah (Jateng) cabang Jakarta.

NEWS | 1 Desember 2022

Kuasa Hukum Hendra Kurniawan dan Agus Cecar Saksi dari Divisi Propam

Kuasa Hukum terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, Henry Yosodingrat mencecar saksi Radite Hernawa yang merupakan Divisi Propam Polri.

NEWS | 1 Desember 2022

Karang Taruna Dukung Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan

Ketua Umum Karang Taruna, Didik Mukrianto pihaknya mendukung dan konsisten bersama pemerintah mengurai persoalan, termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

NEWS | 1 Desember 2022

Saksi dari Timsus Polri Beberkan Kejanggalan Kasus Brigadir J

Saat hadir sebagai saksi di sidang Hendra Kurniawan, salah satu timsus Polri, Agus Saripul Hidayat membeberkan kejanggalan kasus Brigadir J. 

NEWS | 1 Desember 2022

Kasus Suap, Eks Kepala BPN Riau M Syahrir Ditahan KPK

KPK menahan mantan Kepala Kanwil BPN Riau M Syahrir, tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan dan perpanjangan HGU di Kanwil BPN Riau. 

NEWS | 1 Desember 2022

Bertambah, Pengungsi Gempa Cianjur Mencapai 114.414 Orang

Jumlah pengungsi akibat gempa Cianjur bertambah menjadi sebanyak 114.414 orang sementara sehari sebelumnya 109.386 orang. 

NEWS | 1 Desember 2022

CCTV Rumah Ferdy Sambo 26 Kali Dimatikan secara Paksa

CCTV rumah Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, 26 kali dimatikan secara paksa.

NEWS | 1 Desember 2022

Sufmi Dasco Jadi Profesor, Prabowo: Guru Besar Penentu Peradaban Bangsa

Terkait pengukuhan Sufmi Dasco Ahmad sebagai profesor, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menegaskan guru besar merupakan penentu peradaban bangsa.

NEWS | 1 Desember 2022


TAG POPULER

# Sidang Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


# Pertumbuhan Ekonomi 2023


# One Championship


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Menkominfo Minta <em>Startup</em> Lakukan Efisiensi Bukan PHK

Menkominfo Minta Startup Lakukan Efisiensi Bukan PHK

EKONOMI | 3 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE