Logo BeritaSatu

KPK Kumpulkan Bukti untuk Jerat Bank Panin

Jumat, 1 Oktober 2021 | 18:29 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak pandang bulu untuk menjerat pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak. Bahkan, KPK tak ragu menetapkan tersangka terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam perkara tersebut sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Terdapat tiga perusahaan yang diduga mengucurkan dana kepada kuasa wajib pajak dan konsultan pajak mereka untuk diberikan kepada dua mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani serta tim pemeriksa pajak agar nilai pajak mereka berkurang. Ketiga perusahaan itu, yakni PT Bank Pan Indonesia atau Bank Panin, PT Jhonlin Baratama dan PT Gunung Madu Plantations

Ketua KPK, Firli Bahuri menyatakan, tim penyidik masih mengumpulkan keterangan dan barang bukti untuk mendalami keterlibatan Bank Panin Cs.

"Untuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih perlu keras untuk mencari dan mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Penyidik harus mendalami perbuatan korporasi tersebut," kata Firli dalam keterangannya, Jumat (1/10/2021).

Tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi diatur dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016. Pasal 4 ayat (2) Perma itu disebutkan, korporasi dapat dijerat sebagai tersangka dengan melihat sejumlah hal, yakni korporasi mendapatkan manfaat atau keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan atau tindak pidana tersebut karena korporasi mendapatkan manfaat atau keuntungan; korporasi tidak melakukan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana; korporasi melakukan pembiaran atau tidak mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya keadaan yang lebih buruk.

"Jadi hal ini perlu didalami oleh penyidik," kata Firli.

Sebelumnya, Firli menyatakan KPK terus mencermati fakta-fakta yang mencuat dalam persidangan perkara dugaan suap pemeriksaan pajak dengan terdakwa dua mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani. Firli menyatakan, pihaknya tak akan pandang bulu untuk menjerat korporasi jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Hal itu disampaikan Filri saat dikonfirmasi terkait fakta sidang Angin dan Dadan yang membeberkan dugaan keterlibatan pemilik PT Pan Indonesia atau Bank Panin, Mu'min Ali Gunawan dan General Manager PT Gunung Madu Plantations Lim Poh Ching.

"Semua informasi tentu akan kami pelajari dan dalami, kami juga terus bekerja dan mengembangkan penyidikan kepada para pihak. Kami mendalami keterangan dan bukti petunjuk lainnya, sehingga membuat terang suatu perkara dan menemukan tersangka," kata Firli Bahuri saat dikonfirmasi, Rabu (29/9/2021).

Dalam persidangan terungkap, Mu'min Ali Gunawan disebut sebagai pihak yang mengutus kuasa wajib pajak Bank Panin, Veronika Lindawati untuk bertemu dengan pejabat pajak dan melobi agar nilai pajak Bank Panin dikurangi hingga lebih dari Rp 600 miliar.

Sementara itu, General Manager PT Gunung Madu Plantations Lim Poh Ching bersama dua konsultan pajak dari Foresight, bertemu dengan pemeriksa pajak di kantor Direktorat P2 Ditjen Pajak untuk melobi pengurangan nilai pajak perusahaan tersebut.

Firli lebih jauh menjelaskan, pihaknya menjunjung tinggi prinsip the sun rise and the sun set principle. Untuk itu, Firli memastikan KPK tak akan menunda keadilan.

"Kami juga menjunjung tinggi dan menganut prinsip the sun rise and the sun set principle kami sungguh-sungguh memahami harapan rakyat kepada KPK untuk pemberantasan korupsi karenanya KPK terus bekerja keras termasuk meminta keterangan para pihak dan terus melakukan kerja-kerja keras untuk tuntaskan perkara korupsi," kata Firli.

Diberitakan, jaksa KPK mendakwa dua mantan pejabat pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani menerima suap sebesar Rp 15 miliar dan 4 juta dolar Singapura atau setara dengan Rp 42 miliar. Suap dengan total Rp 57 miliar itu diterima Angin, Dadan bersama tim pemeriksa pajak agar merekayasa nilai pajak Bank Panin, Jhonlin Baratama dan Gunung Madu Plantations.

Uang suap sebesar Rp57 miliar tersebut diterima pejabat pajak dari tiga konsultan dan satu kuasa pajak, yakni, Veronika Lindawati selaku kuasa dari PT Bank Panin; Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin Baratama; serta Ryan Ahmad Ronas dan Aulia Imran Magribi selaku konsultan pajak dari PT Gunung Madu Plantations.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Bareskrim Segera Tetapkan Tersangka Kasus Mafia Tanah di Surabaya

Bareskrim Polri tengah mengusut kasus mafia tanah di Surabaya. Terkini, Bareskrim segera menetapkan tersangka kasus mafia tanah tersebut.

NEWS | 2 Desember 2022

Rumah Roboh Akibat Gempa Cianjur Mulai Diratakan

Rumah rumah roboh akibat gempa Cianjur, Jawa Barat, mulai diratakan dengan menggunakan alat berat.

NEWS | 2 Desember 2022

BNPT: Istilah Jihad Sering Disalahartikan untuk Memecah Bangsa

BNPT menegaskan, saat ini istilah jihad sering disalahartikan oleh oknum yang sengaja ingin memecah persatuan bangsa.

NEWS | 2 Desember 2022

Komisi I DPR Verifikasi Administrasi Calon Panglima TNI Yudo Margono

Komisi I DPR memverifikasi administrasi berkas Kasal Laksamana Yudo Margono sebagai calon panglima TNI sebelum menjalani fit and proper test.

NEWS | 2 Desember 2022

Ini 5 Pesan Penting Jokowi untuk KPU Jelang Pemilu 2024

Presiden Jokowi menyampaikan lima pesan penting kepada KPU menjelang Pemilu 2024. Mulai dari hal teknis, kesiapan SDM, hingga soal pendidikan politik. 

NEWS | 2 Desember 2022

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal Kaltim Hari Ini

Bareskrim Polri akan melakukan gelar perkara kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) pada hari ini, Jumat (2/12/2022).

NEWS | 2 Desember 2022

KPK Pastikan Segera Panggil Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK memastikan segera memanggil Hakim Agung Gazalba Saleh yang sudah menjadi tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.

NEWS | 2 Desember 2022

KPK Awasi Potensi Korupsi Penyaluran Bantuan Korban Bencana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti soal isu bantuan kemanusiaan untuk para korban bencana yang dikelola dengan tidak amanah.

NEWS | 2 Desember 2022

Persiapan Pemilu 2024, KPU Gelar Konsolidasi Nasional

KPU menggelar rapat konsolidasi nasional dalam rangka persiapan Pemilu 2024 di Beach City Entertainment Center Ancol, Jakarta Utara, pada Jumat (2/12/2022).

NEWS | 2 Desember 2022

Ekonomi Global Suram, Jokowi Minta KPU Efisien Gunakan Anggaran Pemilu 2024

Presiden Jokowi mengingatkan KPU untuk efisien menggunakan anggaran Pemilu 2024 karena Pemilu kali ini digelar dalam situasi ekonomi global yang suram. 

NEWS | 2 Desember 2022


TAG POPULER

# Sidang Ferdy Sambo


# Piala Dunia 2022


# Gempa Cianjur


# Pertumbuhan Ekonomi 2023


# One Championship


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Penuhi Kebutuhan Pupuk Petani, Toko Pe-i Gandeng Pertashop

Penuhi Kebutuhan Pupuk Petani, Toko Pe-i Gandeng Pertashop

EKONOMI | 18 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE