Logo BeritaSatu

KPK Bakal Lindungi Saksi yang Dipolisikan Haji Isam

Jumat, 8 Oktober 2021 | 19:45 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melindungi tim pemeriksa pajak Direktorat Jenderal Pajak, Yulmanizar yang dilaporkan ke Mabes Polri oleh pemilik PT Jhonlin Baratama, Samsudin Andi Arsyad atau Haji Isam. Laporan ini terkait kesaksian Yulmanizar yang menyebut peran Haji Isam dalam sidang perkara dugaan suap pajak di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu.

"Setiap saksi sepanjang beriktikad baik memberikan keterangan yang benar, tentu pasti akan dilindungi secara hukum baik oleh KPK maupun LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/10/2021).

Advertisement

Ghufron menegaskan sebagai seorang saksi yang dihadirkan di persidangan, Yulmanizar berkewajiban membeberkan apapun yang diketahuinya terkait dengan perkara suap pajak yang menjerat dua mantan atasannya, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani tersebut. Keterangan Yulmanizar juga tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun.

"Setiap saksi memiliki dua aspek, dia memiliki kewajiban hukum untuk memberikan keterangannya. Tentu keterangan yang disampaikan adalah apa yang ia alami, ia dengar atau lihat secara langsung," kata Ghufron.

Menurut Ghufron, sah-sah saja jika Haji Isam melaporkan Yulmanizar karena merasa dirugikan dengan keterangannya di persidangan. Namun, Ghufron menekankan, pelaporan itu hanya dapat dilakukan jika Yulmanizar terbukti berbohong.

"Kalau ternyata apa yang disaksikan atau pun diterangkan pada kesaksiannya dalam proses hukum ternyata bohong atau tidak benar, maka pihak-pihak yang memiliki yang berkepentingan atau dirugikan atas keterangan tersebut, secara hukum itu memungkinkan untuk kemudian mengadukan, itu sah-sah saja," tutur Ghufron.

Sebelumnya, Plt Jubir KPK, Ali Fikri menekankan, meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan tidak mempolisikan seorang saksi atas keterangan yang disampaikan di persidangan. Benar atau tidaknya keterangan seorang saksi di persidangan akan dinilai oleh majelis hakim, jaksa penuntut dan terdakwa melalui kuasa hukumnya. Keterangan setiap saksi juga akan dikonfirmasi dengan keterangan-keterangan lainnya dan diuji kebenarannya hingga bisa menjadi sebuah fakta hukum.

"Prinsipnya, untuk dapat menjadi fakta hukum butuh proses. Oleh karenanya KPK meminta semua pihak untuk sama-sama menghormati proses hukum yang sedang berlangsung tersebut. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang kemudian melaporkan tindak pidana berupa dugaan penyampaian keterangan palsu dari seorang saksi pada saat proses persidangan berlangsung," tegas Ali.

KPK khawatir pelaporan ini dapat mengganggu independensi dan keberanian saksi dalam mengungkap peristiwa yang diketahui dan dialaminya dengan sebenarnya. Padahal, keterangan setap saksi dibutuhkan untuk mencari kebenaran.

"Setiap keterangan para saksi sangat penting bagi majelis hakim dan jaksa penuntut untuk menilai fakta hukum suatu perkara yang pada gilirannya kebenaran akan ditemukan pada proses persidangan dimaksud," katanya.

Selain itu, Ali menekankan, secara normatif pihak yang dapat melaporkan pihak yang memberikan keterangan palsu adalah jaksa penuntut umum. Hal ini sesuai dengan hukum acara pidana Pasal 174 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan, ”Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu."

Sebelumnya, Haji Isam melaporkan Yulmanizar ke Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Haji Isam melalui kuasa hukumnya, Junaidi membantah keterangan Yulmanizar di persidangan yang menyebut kliennya memerintahkan konsultan pajak Agus Susetyo untuk mengondisikan nilai pajak Jhonlin Baratama.



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Korban Gempa Cianjur Diminta Pastikan Termasuk Penerima Bantuan Perbaikan Rumah

Warga korban gempa di Cianjur diminta memastikan rumahnya masuk dalam penerima bantuan perbaikan rumah yang sudah diumumkan di sejumlah desa terdampak.

NASIONAL | 4 Februari 2023

Kesehatan Lukas Enembe, Komnas HAM dan KPK Lakukan Koordinasi

Guna memastikan diperhatikannya hak-hak tahanan dalam hal ini Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe, Komnas HAM melakukan koordinasi dengan KPK.

NASIONAL | 3 Februari 2023

Bakamla RI Berpartisipasi Latihan Sea Lion SAR Avitex

Bakamla RI berpartisipasi dalam latihan yang digelar Turkish Coast Guard karena kedua negara menghadapi tantangan serupa dalam menjaga keamanan wilayah

NASIONAL | 16 Mei 2022

Kepala BNPT Apresiasi Upaya ESQ Jaga Pancasila dan NKRI

Upaya ESQ guna menjaga Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendapatkan apresiasi.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Kapolda Jatim: Sopir Bus Maut Berpotensi Tersangka

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta  menyatakan, sopir bus maut berpotensi menjadi tersangka karena diduga mengantuk.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Gelombang Tinggi Hantam Puluhan Warung di Pantai Bagedur

Gelombang tinggi kembali menerjang objek wisata Pantai Bagedur di Sukamanah, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Bencana Tanah Bergerak Robohkan Rumah Warga di Lebak

Rumah warga di Jampang Cikoneng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, roboh hingga rata dengan tanah akibat terdampak tanah bergerak.

NASIONAL | 16 Mei 2022

KSPSI Salurkan Paket Bantuan Kapolri untuk Buruh di Maluku Utara

KSPSI menyalurkan 1.000 paket bantuan sembako dari Kapolri untuk buruh di Maluku Utara di site PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

NASIONAL | 16 Mei 2022

Gunung Merapi Tercatat Alami 77 Kali Gempa Guguran

Gunung Merapi mengalami 77 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada Minggu (15/5/2022) pukul 00.00-24.00 WIB.

NASIONAL | 16 Mei 2022

Margarito Kamis: Sekda Jadi Pj Rentan Conflict of Interest

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menegaskan sekretaris daerah (sekda) yang menjadi penjabat (pj) kepala daerah akan rentan conflict of interest.

NASIONAL | 16 Mei 2022


TAG POPULER

# Transmart


# Perayaan dan Sejarah Cap Go Meh


# Mutasi Perwira


# Kawasan Halal di Jakarta


# Eliezer


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ditahan Fulham, Chelsea Gagal Raih Kemenangan di Kandang

Ditahan Fulham, Chelsea Gagal Raih Kemenangan di Kandang

BOLA | 10 menit yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE