Logo BeritaSatu

Jokowi Teken Keppres Amnesti Saiful Mahdi

Selasa, 12 Oktober 2021 | 18:01 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) tentang Amnesti kepada Dosen Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh Dr Saiful Mahdi. Keppres terhadap Saiful Mahdi yang divonis 3 bulan pidana karena mengkritik pihak kampus di grup Whatsapp tersebut diteken Jokowi setelah menerima surat persetujuan dari DPR.

"Jadi Presiden kan beberapa waktu yang lalu sudah mengajukan ke DPR dan kemudian sudah mendapatkan persetujuan DPR. Oleh karena itu, hari ini tadi bapak presiden (Jokowi) menandatangani Keppres untuk amnesti saudara Saiful Mahdi," kata Pratikno dalam rekaman video, Selasa (12/10/2021).

Dijelaskan Mensesneg, setelah ditandatangani Jokowi, Keppres tersebut akan dikirimkan kepada Mahkamah Agung (MA) dan Jaksa Agung. Selain itu, pihaknya juga akan mengirimkan salinan Keppres amnesti kepada Saiful Mahdi.

"Kami akan mengirimkan Keppres saudara Saiful Mahdi ini. Amnestinya saudara Saiful Mahdi ini kepada Mahkamah Agung, kepada Jaksa Agung dan kemudian kepada yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut," ujar Pratikno.

Ia mengharapkan Keppres tersebut segera ditindaklanjuti MA dan Kejaksaan Agung. Dengan demikian, Saiful Mahdi segera dibebaskan secepatnya.

"Jadi semoga ini bisa cepat segera ditindaklanjuti dan apa, saudara saiful mahdi ini bisa dibebaskan dalam waktu yang secepat cepatnya," ungkap Pratikno.

Seperti diketahui, DPR menyetujui pemberian amnesti kepada Saiful Mahdi. Persetujuan itu diambil melalui rapat paripurna DPR menyusul dibacakannya surat dari Presiden Jokowi terkait hal tersebut.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar selaku pimpinan rapat paripurna menyampaikan DPR telah menerima surat presiden tertanggal 29 September 2021 perihal permintaan pertimbangan atas permohonan amnesti Saiful Mahdi.

Isi surat tersebut antara lain Saiful Mahdi telah terpidana dan dijatuhi pidana selama 3 bulan dan didenda sebanyak Rp 10 juta subsider pidana kurungan 1 bulan. Saiful Mahdi disebut melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum

Dalam suratnya, Presiden Jokowi mengajukan permintaan pertimbangan atas rencana pemberian amnesti kepada Saiful Mahdi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 UUD 1945.

Sebelumnya, PN Banda Aceh menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara terhadap Saiful Mahdi yang menjadi terdakwa kasus Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Ia mulai menjalani eksekusi penahanan tersebut pada 2 September 2021.

Dosen Fakultas MIPA USK itu dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransfer muatan pencemaran nama baik tentang hasil tes CPNS dosen Fakultas Teknik kampus tersebut.

Pascaputusan PN Banda Aceh, Saiful Mahdi juga telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh hingga kasasi ke MA, namun semua putusan menguatkan hasil keputusan PN Banda Aceh



Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Kementerian PPPA Harap Pemda Perkuat Regulasi Ramah Perempuan

Selain memperkuat regulasi, Kementerian PPPA minta pemangku kebijakan memberikan porsi yang besar terhadap partisipasi perempuan.

NEWS | 28 November 2022

Ini Sejarah Lokananta, Perusahaan Musik Tertua di Indonesia

Lokananta, adalah harta karun yang nyaris terlupakan. Titik nol industri musik Indonesia ini sempat mengalami jatuh bangun sejak didirikan pada 1956.

NEWS | 28 November 2022

Said Aqil: Utamakan Keutuhan Bangsa di Tahun Politik

Said Aqil Siroj meminta seluruh bangsa Indonesia tidak terpecah belah karena kondisi itu justru dimanfaatkan oleh kepentingan politik identita.

NEWS | 28 November 2022

Menkominfo: GPR Jadi Jembatan Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat

Menkominfo), Johnny G. Plate mengatakan Humas Pemerintah (GPR) memiliki peran sentral dalam diseminasi informasi bagi masyarakat.

NEWS | 28 November 2022

Pasca-Gempa Cianjur, BNPB Ajak Warga yang Rumah Masih Layak Huni Kembali

BNPB melaporkan hingga hari ini, Minggu (27/11/2022), telah terdaftar 62.628 rumah yang rusak akibat gempa Cianjur.

NEWS | 28 November 2022

Ini Cara Cegah Nyeri Sendi Semakin Parah

Seiring bertambahnya usia, kekuatan tulang dan sendi juga ikut berkurang dan menjadi penyebab osteoartritis atau radang sendi.

NEWS | 27 November 2022

Persoalan Papua Harus Jadi Prioritas Panglima TNI Baru

Salah satu skala prioritas dari Panglima TNI baru adalah persoalan pengamanan di Papua

NEWS | 27 November 2022

Panglima TNI Baru Harus Pastikan Anak Buah Selalu Bersama Rakyat

Panglima TNI baru yang nantinya akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa harus bisa memastikan anak buah selalu dekat dan berada bersama rakyat.

NEWS | 27 November 2022

Butuh Tenda Kecil, Pengungsi Gempa Cianjur Mulai Diserang Penyakit ISPA

Menurut Bupati Cianjur, tenda-tenda kecil dibutuhkan agar pengungsi bisa pindah ke depan rumahnya masing-masing guna menghindari penderita ISPA.

NEWS | 27 November 2022

Kemenkominfo Apresiasi Kerja Humas Pemerintah Selama G-20

Kemenkominfo memberi apresiasi atas hasil kerja keras kerja humas pemerintah, utamanya terkait komunikasi publik perhelatan Presidensi G-20 Indonesia.

NEWS | 27 November 2022


TAG POPULER

# Kasus Tambang Ilegal


# Henry Yosodiningrat


# Net89


# Tiket KCJB


# PLN


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Babak Pertama, Spanyol vs Jerman Masih Imbang Tanpa Gol

Babak Pertama, Spanyol vs Jerman Masih Imbang Tanpa Gol

SEMESTA BOLA 2022 | kurang dari 1 detik yang lalu










CONTACT US Commodity Square, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
B UNIVERSE